Category: Ulasan Berita
Ulasan Berita

Kembali ke AD/ART Demi Menjaga Wibawa Organisasi

Jakarta, INSA - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menegaskan untuk menjaga kewibawaan organisasi dengan mempertahankan AD/ART yang berlaku. Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas mengatakan INSA sebagai satu-satunya wadah organisasi pengusaha pelayaran nasional telah melewati perjalanan panjang.  Dimulai sejak 1967 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 pada 6 September yang mengukuhkan INSA sebagai satu-satunya badan/organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Pemerintah yang kemudian dipertegas dengan SK Menhub No. KP.8/AL.308/Phb-89 pada 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur  Jenderal Perhubungan Laut No. AL. 58/1/2-90 pada 30 Januari 1990.  Nama Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia merupakan nama yang terdaftar sejak pendirian organisasi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Dengan begitu kedua nama tersebut tidak bisa dipisahkan atau sama. Hal ini juga telah dituangkan dalam AD/ART organisasi.  “Singkatan lain selain nama itu tidak kami akui dan tolak. Sementara itu, adanya surat Dirjen yang mengakui ada dua organisasi itu tidak sesuai dengan SK Menteri sebelumnya yang menyatakan INSA sebagai wadah satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran nasional,” katanya.  Menurutnya, pembentukan sebuah organisasi tidak terlepas dari AD/ART. Sesuai AD/ART INSA tertuliskan bahwa forum kekuasan tertinggi adalah Rapat Umum Anggota (RUA). RUA tersebut yang memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan ketua umum dan formatur pendamping untuk menentukan kepengurusan organisasi dan penetapan program kerja. Artinya, katanya, tidak ada penetapan ketua umum di luar dari hasil RUA. RUA XVI INSA telah memilih dan menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019 dan formatur pendamping Budhi Halim dan Anto Perwata.   Adapun, keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian tuntutan pihak lain juga tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Untuk itu, INSA melakukan banding atas putusan tersebut dan hingga kini masih dalam proses persidangan, sehingga Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). “Kami juga tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas penggunaan nama INSA.” Terkait hal itu, seluruh pengurus dan anggota INSA menyatakan untuk menjaga kewibawaan organisasi dengan mempertahankan AD/ART yang berlaku. Dengan begitu, hanya mengakui hanya satu kepengurusan yakni kepengurusan DPP INSA hasil RUA XVI.  “Polemik organisasi yang terjadi harus segera disudahi dengan kembali pada AD/ART organisasi dan seluruh pengusaha pelayaran diminta agar tetap solid mendukung Ibu Carmelita Hartoto." abc
Ulasan Berita

Pelaku Usaha Minta NCVS Segera Diterapkan

Jakarta, INSA - Pelaku usaha pelayaran mendorong Kementerian Perhubungan segera menerapkan peraturan kapal non konvensi berbendera Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam. Peraturan kapal non konvensi atau Non Convention Vessel Standards (NCVS) ditujukan bagi kapal-kapal berbobot di bawah 500 GT yang melakukan kegiatan pelayaran domestik dan internasional. Termasuk juga kapal dengan kriteria yang digerakkan tenaga mekanis, kapal kayu, kapal penangkap ikan, dan kapal pesiar. Pengaturan keselamatan kapal-kapal tersebut diserahkan kepada negara bendera kapal. Sementara peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS) diwajibkan bagi kapal-kapal yang memiliki bobot di atas 500 GT yang berlayar di perairan internasional. Zaenal Arifin Hasibuan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA mengatakan, NCVS merupakan aturan yang lazim dikeluarkan oleh negara-negara yang berbasis maritim. Aturan yang ada di NCVS mengikuti standar kondisi geografis masing-masing negara. “Indonesia juga sudah punya, tapi sayangnya hingga kini belum dapat terimplementasi,” katanya. Menurutnya, Kemenhub telah mengeluarkan peraturan NCVS yang diterbitkan melalui Surat Keputudan Jenderal Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia pada 16 Februari 2012. SK Dirjen Hubla ini merupakan regulasi teknis dari Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia. Namun demikian, katanya, aturan tersebut belum dapat terimplementasi karena beberapa penyebab yang antara lain, belum ditunjuknya para ahli yang bertugas untuk memperbaharui dan merekomendasikan dokumen peraturan NCVS. Persoalan lainnya, belum terbentuknya lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran peraturan NCVS di Indonesia. “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengimplementasikan aturan NCVS di Indonesia.” Dia menuturkan, pengeimplementasian NCVS yang antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim, seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal. Dampak lainnya, adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk. “Akan banyak dampak positif dari NCVS di Indonesia, sehingga sudah sepatutnya segera diimplementasikan.” abc
Ulasan Berita

Pemerintah Harus Menjamin Keamanan Kegiatan Pelayaran Nasional

Jakarta, INSA - Penculikan dan penyanderaan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia kembali terjadi. Insiden terakhir terjadi di perairan Sabah, Malaysia, 3 orang ABK Indonesia diculik oleh komplotan yang diduga dari kelompok Abu Sayyaf. Kasus penculikan di perairan Sabah terjadi saat Indonesia tengah berupaya membebaskan tujuh WNI lainnya yang diculik di Laut Sulu, barat daya Filipina. Akibat insiden penculikan dan penyanderaan ini, Indonesia melakukan moratorium pengiriman batubara ke Filipina tetap berlanjut sampai wilayah maritim di sekitar Sulawesi, Zamboangana, dan Sulu dipastikan aman. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, perusahaan pelayaran anggota INSA mentaati kebijakan pemerintah dalam hal ini moratorium pengiriman batubara ke Filipina sampai dengan menunggu adanya kepastian keamanan dari pemerintah Filipina. Akan tetapi, menurut Carmelita, kebijakan tersebut akan berdampak pada semakin lesunya industri pelayaran nasional lantaran bertambahnya kapal-kapal yang tidak beroperasi (idle). Sebelum adanya pelarangan sementara kegiatan ekspor batubara ke Filipina, jumlah kapal yang idle sebanyak 30 persen. Carmelita mengungkapkan, potensi pengiriman batubara dari Indonesia ke Filipina sangat besar. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Namun peluang tersebut terancam hilang karena adanya kebijakan moratorium akibat aksi penculikan dan penyanderaan ABK. “Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka peluang ini akan diambil oleh negara lain seperti Rusia dan Australia,” ungkapnya. Carmelita menuturkan, rencana pemerintah untuk menempatkan aparat keamanan di atas kapal bukanlah solusi yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya penculikan dan pembajakan di laut karena akan menambah beban operasional kapal. Hal ini juga tidak sesuai dengan regulasi International Maritime Organization (IMO). Atas dasar itu, INSA mengusulkan agar adanya peningkatan keamanan kawasan teritorial sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara pemerintah RI, Filipina dan Jepang. Pengingkatan keamanan kawasan dapat dilakukan dengan menambah armada kapal-kapal patroli, meningkatkan jam patroli kapal dan meningkatan kerja sama dengan pemerintahan lain seperti Filipina, Malaysia dan Jepang. "Kita berharap solusi tersebut dapat memberikan keamanan di wilayah teritori kita dan perbatasan antar negara kawasan. Sehingga kegiatan perekonomian antar kawasan tidak terganggu,” ujar Carmelita. Carmleita menambahkan, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang seluruh keamanan di batas teritorialnya dijamin keamanannya. Oleh karena itu, INSA mendorong agar pemerintah bisa menjamin keamanan seluruh teritori di Indonesia dari ancaman yang dapat menggangu kegiatan pelayaran nasional terutama pengangkutan batubara menggunakan tug and barge, termasuk menjamin keamanan dan kenyamanan pada saat melakukan kegiatan ekspor menuju negara tujuan. Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk mencegah terjadinya penculikan dan perampokan terhadap anak buah kapal (ABK) agar tidak terus terulang. Laksamana Pertama TNI Djajeng Tirto mengatakan opsi itu adalah mendorong percepatan penandatanganan frame work trilateral coporative arrangement Indonesia, Malaysia, Filipina untuk dapat diimplementasikan secepatnya. Selain itu, peningkatan patroli keamanan di perbatasan negara. “[Jika terjadi penculikan] swasta tidak boleh melakukan tindakan sendirian atau sepihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah,” katanya dalam diskusi dengan tema Mengamankan Jalur Pelayaran Ekspor Batubara ke Filipina yang digelar Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Director of Protection of Indonesian Nationals and Legal Entities Overseas, Kementerian Luar Negeri, DR. Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan, pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Filipina dan Malasyia untuk membahas keamanan antar kawasan. Pada pertemuan tersebut Indonesia meminta adanya patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia. “Karakteristik penculikan itu motifnya 100 persen finansial dan sedikiti ideologi,” tuturnya. abc
Ulasan Berita

PTUN Menangkan Carmelita Hartoto

Jakarta, INSA - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum INSA kubu Johnson Williang Sutjipto Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (23/08/16) Rony Erry Saputro Surat Keputusan Kemenkumham diterbitkan dengan mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa. Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat diterbitkan serta mengandung unsur dwang dwaling bedrogsebagaimana pertimbangan putusan dibacakan oleh anggota majelis Tri Cahya Indra Permana. Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya SK, Penggugat dalam hal ini C. F Carmelita Hardikusumo  pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya Ketua Umum definitif DPP INSA. "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya , menolak eksepsi tergugat , membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat,” katanya. Majelis juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum Penggugat mengomentari positif putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum. “Dengan adanya juga amar yang mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara kami menghimbau Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhinya dan menghimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum" katanya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa organisasi INSA sudah ada sejak lama sebagaimana dimaksud dalam sejak Surat Keputusan Menteri Maritime No: DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL308/Phb-89 tertanggal 28 Oktober 1989 serta Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No: AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990. Sebelumnya C.F Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP INSA telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dimohonkan oleh Johnson Williang Sutjipto. Perkumpulan INSA Johnson yang diwakili Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara tersebut. abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA