Category: Ulasan Berita
Domestic, Ulasan Berita

KAPAL TRADISIONAL WAJIB DISERTIFIKASI

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mewajibkan bagi seluruh kapal penyeberangan terutama kapal tradisional harus memenuhi persyaratan kelaikan keselamatan. "Laik laut wajib, saya sudah perintahkan, kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan jangan diterbitkan SPB," kata Dirjen Hubla Agus Purnomo dalam sosialisasi keselamatan pelayaran di kantor KSOP Pelabuhan Muara Angke dan Dermaga Kali Adem Jakarta Utara, Kamis (12/7/2018), seperti dikutip Bisnisnews.id. Penertiban kapal-kapal tradisional yang digunakan mengangkut penumpang wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran. Kewajiban ini berlaku di seluruh Indonesia. Kapal-kapal trandisional yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, dilarang berlayar. Sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi tenggelamnya kapal kayu KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu yang menewaskan ratusan penumpang. Kasus serupa juga kembali terulang di sejumlah lintasan penyeberangan yang menelan korban jiwa sepanjang Juni hingga minggu pertama Juli 2018. Agus berharap, sosialisasi yang terus menerus dilakukan ini dapat memberikan kesadaran terhadap standar keselamatan pelayaran. Bukan hanya kepada pemilik kapal, para nakhoda, agen penjualan tiket, tapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kapal rakyat. Masyarakat pengguna jasa kapal-kapal tradisioal juga memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Banyak kasus kecelakaan terjadi, para calon penumpang memaksa naik kapal yang sudah penuh atau kelebihan muatan. Guna memenuhi standar keselamatan pelayaran, lanjut Agus, seluruh kapal-kapal tradisional yang beroperasi wajib mengantongi sertifikasi kelaikan. Kapal-kapal yang belum memiliki sertifikat kelaikan dilarang beroperasi. "Saya tekankan seluruh KSOP agar bersikap tegas. Kapal tradisional diperintahkan untuk disertifikasi. Yang menolak, tidak boleh beroperasi," tegasnya. Agus mengatakan, masih banyak kapal-kapal tradisional yang belum disertifikasi. Namun, dalam waktu dekat ini para pemilik kapal wajib melakukan itu, sehingga nantinya kasus kecelakaan yang kerapkali menghantui kapal-kapal tradisional tidak terjadi lagi. "Kita semua prihatin kalau terjadi kecelakaan, apalagi ada korban jiwa. Sosialisasi yang kami lakukan sekarang ini adalah bagian dari upaya menanamkan kesadaran semua pihak, betapa pentingnya standar keselamatan," jelasnya. Hadir dalam sosialisasi itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Sudiyono, Kepala KSOP Sunda Kelapa Letkol. Marinir Benyamin Ginting, Kepala KSOP Kelas V Muara Angke Capt. Mardiantika, Kasubdit Sarana dan Prasarana Sri Rejeki Budi Rahayu, perwakilan Basarnas, Polri, TNI dan operator kapal. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah menambahkan, seluruh kapal-kapal yag beroperasi di Pelabuhan Kali Adem Muara Angka wajib sertifikasi. "Kalau masih ada kapal yang belum memiliki sertifikat terlebih sampai menolak, harus keluar dari Kali Adem," tegasnya. Direktur KPLP Junaidi mengatakan, sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional telah dilakukan dengan memberikan life jacket. "Kami juga telah memberikan sumbagan 300 unit life jacket kepada para operator kapal di kawasan Danau Toba, dan ini akan terus kami lakukan di tempat lain," jelasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala KSOP Muara Angke Capt. Mardiantika Sanggur. Dia meminta para operator kapal, agen penjualan tiket maupun masyarakat bisa terus bekerjasama dengan baik, sehingga implementasi standar keselamatan pelayaran yang kini disosialisasikan dapat terwujud.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

TERMINAL KIJING MULAI DIBANGUN

Bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, disaksikan Menteri Perhubungan RI menandatangani Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Jangka waktu perjanjian konsesi tersebut akan berlangsung selama 69 tahun. “Pencanangan pembangunan Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sudah dilakukan pada April 2018. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, selanjutnya akan dilakukan penerbitan izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Dengan adanya izin ini, IPC dapat memulai pembangunan fisik berupa pemasangan tiang pancang baik di darat maupun di laut. Paralel menunggu waktu ditandatanganinya perjanjian konsesi, IPC juga telah melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan melakukan soil investigation survey yang disiapkan untuk pemasangan tiang pancang tersebut.” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, di Jakarta. Pemerintah memberikan penugasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk pembangunan dan melaksanakan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Penandatanganan Perjanjian Konsesi ini dilakukan oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, Bintang Novi, dengan disaksikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Ruang lingkup perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, termasuk pengembangan terminal beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan tahapan pembangunan di area konsesi; penetapan segmen dan objek perjanjian konsesi; pelaksanaan penyusunan dan pungutan tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak; pembayaran pendapatan konsesi dan penyerahan aset dari IPC kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai pelaksana dengan nilai proyek sebesar Rp2,74 Triliun. WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung, container yard serta fasilitas lainnya. Teminal Kijing dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Sejak awal Terminal Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.(*)abc
Domestic, Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

PELAYARAN BANJARMASIN TERBEBANI BIAYA PANDU

DPC INSA Banjarmasin menolak rencana Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kalimantan Selatan yakni PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) yang memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito. Sebab, beban operasional pelayaran semakin membengkak jika rencana tersebut direalisasikan. Ketua DPC INSA Banjarmasin Capt. Moch Nurdin mempertanyakan seberapa pentingnya memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito kepada PBKM. Selama ini jalur tersebut merupakan jalur yang aman bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. "Otomatis mengeluarkan biaya operasional. Selama ini bertahun-tahun tidak ada pemanduan. Sudah bertahun-tahun juga daerah tersebut tidak pernah dinyatakan rawan," kata Nurdin kepada INSA News di Kantor DPP INSA, Jakarta. Diakui Nurdin, memang wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah wajib pandu oleh pemerintah. Namun, Nurdin menilai dalam penetapan wilayah wajib pandu di daerah tersebut tidak transparan dan DPC INSA Banjarmasin tidak libatkan. Nurdin menduga rencana PT PBKM yang sahamnya dimiliki Pemda Barito Kuala (Batola) dan pihak ketiga memperpanjang jarak pandu dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito seiring dengan adanya kebijakan peningkatan kontribusi pendapatan untuk Pemda Batola. “Nah disitu dia (PBKM) mengambil point-point tentang pemanduan. Pelabuhan tidak punya, tapi pemanduannya yang dia (PBKM) ambil. Sedangkan BUP itu harus mengusahakan pelabuhan bukan pemanduan,” ungkapnya. Nurdin menuturkan DPC INSA Banjarmasin meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar mengubah status wilayah wajib pandu menjadi wajib pandu luar biasa di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemanduan yang diusahakan PBKM bersifat optional berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan. “Kita minta Kemenhub yakni Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi wilayah tersebut apakah memang masih bisa diubah menjadi wajib pandu luar biasa atau dicabut,” pungkasnya.(*)abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA TURUT BERDUKA CITA ATAS KORBAN KEBAKARAN DI KEMENHUB

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) turut berduka cita atas meninggalnya korban kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan. "Kami mengucapkan berbela sungkawa atas korban meninggal pada musibah kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisiNya," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Minggu, (08/07/2018). Sebelumnya, api diketahui sekitar pukul 03.30 WIB. Petugas keamanan kantor yang tengah bertugas langsung memadamkan panel listrik yang berada di Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub. Carmelita juga mengapresiasi kesigapan petugas kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan dalam mengevakuasi korban dan menemukan sumber api sekaligus memadamkannya. Respon cepat dari petugas pemadam kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan ini tentunya dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih banyak dan kerugian materi yang lebih besar. Apresiasi juga diberikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah memantau langsung proses evakuasi dan pemadaman kebakaran di kementeriannya, kendati kebakaran terjadi di saat akhir pekan. "Apresiasi untuk Menteri Perhubungan telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan memantau langsung sesaat terjadinya kebakaran." Menurutnya, musibah kebakaran yang terjadi harus menjadi evaluasi dan pembelajaran seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan agar lebih berhati-hati dalam bekerja dengan mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan tempat bekerja. "Setidaknya ini menjadi pembelajaran agar kita semua lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja kita."(*)abc
Ulasan Berita

KONSORSIUM JEPANG DAN INDONESIA BANGUN PELABUHAN PATIMBAN

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut segera membangun Pelabuhan Patimban mengingat surat penetapan pemenang proyek sudah diserahkan dari Satker Patimban kepada Kontraktor Pemenang Proyek yaitu Konsorsium 5 (lima) perusahaan sebagai kontraktor pelaksananya yakni Penta Ocean, Toa dan Rinkai dari perusahaan marine construction Jepang beserta BUMN Karya yakni PT. Wijaya Karya dan PT. PP Tbk pada bulan Mei 2018. "Pada Bulan Juli ini rencananya akan dilakukan groundbreaking pembangunan Pelabuhan Patimban untuk tahap pertama. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan Pelabuhan Patimban tahap pertama ini sudah bisa beroperasi pada tahun 2019,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus Purnomo di Jakarta hari ini (8/7/2018). Menurut Dirjen Agus, Pelabuhan Patimban akan mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan kegiatan yang akan pada awalnya akan difokuskan untuk ekspor produk otomotif nasional ke luar negeri. "Pemerintah berharap dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban nantinya akan berdampak lebih efisiennya biaya ekspor produk otomotif Indonesia ke luar negeri,” katanya. Seperti diketahui, Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang. “Pembangunan Pelabuhan Patimban juga merupakan penanda eratnya kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang sudah terjalin selama 60 (enam puluh) tahun,” ujar Dirjen Agus. Lebih jauh Dirjen Agus mengatakan bahwa dibangunnya Pelabuhan Patimban akan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi Migas. Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada Tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus. “Nantinya Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kqpal kargo. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (Backup Area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 Ha," pungkasnya.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

MENHUB PANTAU LANGSUNG PENANGANAN KEBAKARAN DI KANTOR KEMENHUB, API SUDAH DIPADAMKAN

Petugas pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Gedung Kementerian Perhubungan. Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memantau langsung penanganan kebakaran di Kantor Kemenhub. "Kondisi sampai saat ini api sudah berhasil diatasi oleh petugas pemadam kebakaran. Pak Menhub dan saya juga sudah mengecek langsung kondisi di lokasi kebakaran," ujar Sesjen Djoko dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (8/7/2018). Berdasarkan laporan kronologis, api diketahui sekitar pukul 03.30 WIB. Saat itu petugas keamanan kantor yang sedang bertugas langsung memadamkan panel listrik yang berada di Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub. "Menurut laporan api diketahui pukul 03.30 dan satpam yang bertugas langsung mematikan panel listrik. Kemudian petugas pemadam kebakaran datang pukul 04.00," terang Sesjen Djoko. Lebih lanjut Sesjen Djoko menyampaikan apresiasi Menhub kepada petugas pemadam kebakaran yang cepat tanggap dalam mengatasi kebakaran di Kantor Kemenhub. "Menhub menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran dan aparat keamanan yang cepat tanggap datang ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Kami juga ucapkan terima kasih kepada petugas yang sudah berhasil menemukan sumber api dan memadamkannya," jelasnya. Terkait jumlah korban akibat kebakaran ini, lanjut Sesjen saat ini petugas pemadam kebakaran masih dalam proses penyisiran dari lantai dasar hingga lantai paling atas. "Saat ini asap menjadi masalah yang masih harus perlu dikendalikan extra tetapi saat ini bisa diatasi," katanya. Berdasarkan informasi yang diterima pada pukul 07.30 WIB, jumlah korban meninggal dunia tiga orang, korban selamat 14 orang. Proses pencarian korban di lantai atas terkendala oleh akses pintu banyak yang terkunci.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

MENHUB DAN KADISHUB EVALUASI KESELAMATAN TRANSPORTASI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memanggil dan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi keselamatan pada sektor transportasi. Hal ini terkait dengan kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi khususnya dalam kegiatan penyeberangan. Menhub mengatakan tujuan dikumpulkannya para Kadishub ini adalah agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi khususnya terkait keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Menhub mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah, koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut belum bisa maksimal dilakukan. “Oleh karenanya sesuai dengan amanat pak Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap kepada semua Dishub Provinsi dan di Kabupaten/Kota hendaknya kita bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik,” kata Menhub dalam keterangan resminya. Menhub menyebut bahwa dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya semua pihak baik pusat maupun daerah sepakat untuk melakukan evaluasi dan reformasi bersama. Karena tanpa dukungan pemerintah daerah, Menhub mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. “Kita melihat suatu kasus yang besar kemarin. Tentunya kita sepakat untuk melakukan suatu reformasi bersama dengan Pemda, karena tanpa dukungan mereka hal ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Seperti yang dilakukan di Toba kami akan melakukan evaluasi baik provinsi maupun pemerintah pusat dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada suatu penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku,” jelas Menhub.(*)  abc
Domestic, Ulasan Berita

MENHUB BERJANJI USUT KECELAKAAN KMP LESTARI MAJU

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasakan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan KMP Lestari Maju. Menhub sangat menyesalkan dan merasa prihatin terhadap peristiwa yang tidak diinginkan ini. “Saya prihatin dan saya berharap ini tidak terulang kembali. Kami meminta semua pihak segera melakukan langkah cepat terkait kecelakaan kapal ini,” kata Menhub dalam keterangan resminya. Tenggelamnya kapal ini kata Menhub akan dijadikan momentum untuk perbaikan diseluruh sektor moda transportasi khususnya laut. Karena pada dasarnya kata Menhub ada peraturan standar yang harus dilakukan. “Pertama adalah prasarana, kedua tatalaksana dan ketiga adalah sarana itu sendiri. Karenanya harus ada suatu klarifikasi cek and ricek yang akan dilakukan setahun dua kali,” ujarnya. Menhub yang hadir langsung di lokasi kejadian, Rabu (4/7) berjanji akan mengusut dan mengevaluasi kejadian tersebut. Kementerian Perhubungan akan segera mengusut dan mengambil tindakan hukum yang berlaku. Menhub meminta KNKT untuk segera membuat laporan secara rinci untuk kemudian dilakukan langkah selanjutnya. “Saya mengunjungi keluarga korban. Dan mengucapkan belasungkawa langsung atas nama Kementerian Perhubungan dan Presiden Indonesia,” tuturnya. Sambil memeluk suami korban, Menhub meminta agar bersabar atas musibah yang terjadi. Sementara untuk keluarga korban yang lain, Menhub juga menyampaikan yang sama. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Saya sangat prihatin atas kejadian ini,” ujarnya. Menhub juga telah memerintahkan PT Jasa Raharja untuk melakukan klarifikasi atas korban meninggal dunia dan korban lain. Sampai saat ini sudah 34 korban meninggal yang diklarifikasi dan akan segeri diberikan santunan asuransi jiwa. “Menurut informasi pemberian asuransi sudah berlangsung dan akan segera diberikan ganti rugi. Untuk yang meninggal sebesar Rp 50 juta,” katanya. Saat ditanya apakah kejadian ini karena pengawasan lemah? Menhub mengatakan setelah adanya otonomi daerah maka personil dari pusat yang ditugaskan di daerah relatif sedikit dan fasilitasnya kurang memadai. “Ini nanti akan kami bicarakan dengan MenPAN terkait dengan pengawasan dari pusat. Jangan sampai ini menjadi salah paham,” tegasnya.(*)abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

STANDAR DESAIN PEMBANGUNAN KAPAL DORONG EFISIENSI GALANGAN NASIONAL

Pemerintah mendorong pelaku usaha galangan kapal nasional membuat standard design pembangunan kapal, sebagai salah satu cara meningkatkan efisiensi pembangunan kapal di dalam negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah terus mendorong agar galangan kapal nasional dapat menjadi pusat dari pembangunan dan maintenance kapal. Hal ini seperti keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan dukungan industri perkapalan dan komponennya. Untuk itu diperlukan langkah agar industri galangan nasional semakin kompetitif dengan membuat standar desain untuk pembangunan jenis-jenis kapal. Ketiadaan standar desain pembangunan kapal, katanya, membuat industri galangan kapal nasional sulit bersaing dengan galangan kapal luar negeri, karena selama ini yang dijadikan standar desain adalah luar negeri. “Misal kapal tiga ribu ton untuk BBM, nah itu distandarkan. Kalau sekarang kan setiap kali tender sendiri-sendiri. Sama-sama tiga ribu tapi desainnya beda-beda,” katanya disela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP Iperindo Masa Bakti 2018-2022 dan Seminar Industri Maritim di Kementerian Perindustrian, Selasa (3/7/2018). Untuk itu, Airlangga mengharapkan Iperindo membuat sebuah standar desain yang kemudian disepakati oleh seluruh pelaku usaha galangan kapal nasional. “Nah ini jadi perjuangan Iperindo, dia harus bikin desain center sehingga disepakati oleh seluruh galangan nasional. Pemerintah nanti tinggal mengendorse saja.” Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyambut dorongan Kementerian Perindustrian agar industri galangan kapal nasional membuat standar desain pembangunan kapal untuk mendorong efisiensi pembangunan kapal dalam negeri. Menurutnya, selama ini industri galangan kapal nasional dihadapkan pada pembuatan desain gambar pembangunan kapal baru setiap kali mendapatkan tender, kendati jenis kapal yang dipesan tidak jauh berbeda. Untuk satu desain gambar pembangunan kapal, katanya, sedikitnya memerlukan waktu sekitar enam bulan. “Setiap kali tender itu harus ada gambar-gambar baru. Itu menciptkan ketidakefisienan, waktu yang panjang dan biaya lebih besar.” Menurunya, dengan adanya standar desain pembangunan kapal, industri galangan kapal nasional akan lebih cepat membangun kapal mengingat kapal sudah berulang-ulang dibangun, yang akhirnya akan mengerek efesiensi waktu dan biaya pembangunan kapal. Perkembangan sektor idnsutri galangan kapal dunia saat ini didominasi negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada 2017, tercatat jumlah pembangunan kapal baru di Tiongkok 29,184 juta GT, Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT. Sementara itu, untuk kawasan Asean pemesanan pembangunan kapal baru didominasi Filipina dan Vietnam. Untuk pemesanan bangunan kapal di Indonesia sebsar 218,300 GT. Pembangunan kapal di Indonesia didominasi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar 83 persen (120 unit, 135,440), sedangkan ekspor sebesar 17 persen (24 unit, 83,860 GT). Selain itu, Iperindo juga terus menjalin kerja sama dengan stakeholder kemaritiman lain, seperti Kementeria Perindustrian, Kemenko Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait pengembangan industri perkapalan tanah air. Lebih lanjut, dia menuturkan, pihaknya juga akan berusaha mendorong dunia perbankan nasional untuk mendukung industri maritim nasional yang akan terus bertumbuh. Dukungan yang diperlukan itu seperti pemberian bunga pinjaman yang rendah, seperti yang diterapkan bank luar negeri terhadap industri maritim mereka. “Kalau fiskal diberesin, gambar ada standar desain, pembangunan kapal bisa lebih cepat, dan didukung dengan bunga perbankan lebih kompetitif, industri maritim siap bersaing dengan industri luar negeri.”(*)abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN NASIONAL HARAPKAN NILAI TUKAR RUPIAH STABIL

Para pelaku usaha pelayaran nasional mengharapkan terjadinya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini terus mengalami pelemahan  dan telah mencapai sekitar Rp14 ribu. Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika sangat dibutuhkan para pelaku usaha nasional dalam rangka menyusun kembali rencana bisnis perusahaan. “Kami harap tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini cepat stabil. Karena kita perlu menyesuaikan dan menata ulang rencana bisnis jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang,” katanya, Jumat (29/6). Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membuat perusahaan cukup berdampak pada beban biaya perusahaan. Hal ini tidak lepas dari beberapa komponen beban perusahaan yang harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Beberapa beban biaya yang perlu dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika itu seperti, spare part kapal. Karena diketahui, sebagian besar spare part kapal saat ini masih lebih banyak impor. Lain itu, pinjaman kepada bank asing dalam pembangunan kapal yang perlu dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Komponen lainnya adalah asuransi kapal dengan perusahaan asuransi asing. Tentunya hal ini memberatkan perusahaan pelayaran, mengingat income pelayaran domestik bagi perusahaan pelayaran nasional menggunakan mata uang rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga berdampak peningkatan cost of transaction para importir Indonesia. Bagi importir, biaya yang dikeluarkan untuk nilai suatu barang tertentu akan ikut terkerek naik jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus mengalami pelemahan. Adapun, bagi eksportir justru terjadi sebaliknya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan membuat nilai dari hasil produksi suatu barang yang diproduksi menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Carmelita menambahkan, perusahaan nasional yang terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak dapat berbuat banyak, selain melakukan efisiensi-efisiensi pada pos-pos beban biaya yang dapat ditekan. “Tentunya beban kita semakin berat, karena sulit bagi pelayaran nasional menaikkan freight kapal. Mungkin yang dapat dilalukan adalah efisiensi pada beban biaya yang mungkin bisa ditekan.” Sementara itu, penaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen, yang dilakukan Bank Indonesia dapat dimaklumi mengingat tidak adanya pilihan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebijakan BI ini, katanya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing dan juga mengendalikan inflasi nasional. Namun demikian, kata Carmelita, kebijakan ini sedikit banyak juga akan berdampak bagi perusahaan pelayaran nasional. Pelayaran nasional harus berusaha lebih keras untuk mendapat pinjaman guna investasi pengembangan usaha. Untuk itu pelayaran nasional mengharapkan, untuk mendapat pendanaan yang kompetitif dengan besaran bunga yang berbeda dari bunga perbankan pada umumnya. “Kita mengharapkan untuk industri pelayaran nasional adanya pendanaan kompetitif yang dibedakan dengan bunga perbankan pada umumnya.”(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA