Category: Ulasan Berita
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI ITSCL-IME 2019

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut meriahkan acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, dan General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta semakin ditingkatkan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional. "Ekonomi makro tidak begitu baik. Oleh karenanya ada satu keharusan pemerintah dan swasta melakukan elaborasi untuk segera berbuat," kata Menhub. Menhub menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan agar para investor tertarik berinvestasi bersama dengan pemerintah. "Diharapkan menghasilkan value bagi kita semua," tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Capaian positif ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang solid antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan transportasi dari tahun ke tahun. "Tentunya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha ini patut mendapat apresiasi," kata Carmelita. Menurut Carmelita, sektor transportasi, akan terus bertumbuh selama adanya dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal membangun ekosistem bisnis transportasi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, DPP INSA membuka booth dan menggelar seminar mengenai Indonesia Maritime Outlook and Prospect of Ship Financing. Seminar diisi oleh narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, PT Bank Mandiri, Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. Seperti diketahui, Reed Panorama Exhibitions bekerjasama dengan DPP INSA, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 pada 16-18 Oktober 2019.(*)

abc
Ulasan Berita

MEREK INSA MASIH SAH DIMILIKI OLEH YAYASAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan pembatalan merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA Johnson kepada Yayasan INSA Manunggal. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada 27 September 2019. Dalam salah satu pertimbangan majelis bahwa dalil itikad baik yang didalilkan penggugat tidak terbukti, dikarenakan pendaftaran merek Indonesian National Shipowner's Association oleh Yayasan INSA Manunggal adalah sesuai amanah Anggaran Rumah Tangga Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Soal sengketa di dalam tubuh organisasi INSA sendiri sudah diputuskan dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kuasa Hukum Yayasan INSA Manunggal Alfin Sulaiman menyambut positif putusan Majelis. Putusan ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Organisasi INSA. “Dan klien kami lainnya yaitu Organisasi INSA yang diketuai oleh Ibu Carmelita Hartoto adalah pemegang sah atas merek INSA berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh Yayasan INSA Manunggal,” kata Alfin di Jakarta. Sebelumnya Perkumpulan INSA yang diketuai oleh Johnson Williang Sutjipto telah mengajukan gugatan pembatalan merek INSA kepada Yayasan INSA Manunggal di Pengadilan Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana sebelumnya Yayasan INSA Manunggal telah mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan penggunaan logo INSA milik Yayasan.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

KEMENHUB TERBITKAN MAKLUMAT PELAYARAN PENCARIAN KAPAL MV. NUR ALLYA

Kementerian Perhubungan  dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menerbitkan Maklumat Pelayaran No. 56/Phbl/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pencarian Hilang Kontak kapal MV. Nur Allya di sekitar perairan utara Pulau Buru, Maluku. Kapal MV Nur Allya milik PT. Gurita Lintas Samudera mengalami hilang kontak dalam pelayaran dari Pelabuhan Sepo Wilayah Kerja UPP Weda Halmahera menuju Pelabuhan Morose Sulawesi Tenggara dengan membawa 25 Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Nakhoda yang terakhir melakukan komunikasi dengan pemilik kapal pada tanggal 20 Agustus 2019. Hingga saat ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate bersama dengan Basarnas Ternate dan unsur lainnya terus berupaya melakukan pencarian kapal dimaksud. "Hingga Kamis, (29/8), hasil pencarian masih nihil. Pengecekan sinyal, monitoring maupun scanning untuk frekuensi 406.037 Mhz milik beacon MV Nur Allya juga belum ada informasi lebih lanjut," ujar Direktur KPLP Ahmad dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/8/2019) Adapun pencarian masih akan dilanjutkan dengan pemantauan dan berkoordinasi bersama Kantor SAR Ambon dan instansi terkait lainnya. Melalui Maklumat Pelayaran, Ditjen Perhubungan Laut menyebarluaskan pesan mengenai hilangnya kapal tersebut. Dalam maklumat tersebut, Kementerian Perhubungan meminta bila ada yang kapal yang berlayar di perairan Timur Indonesia, khususnya di wilayah Perairan Utara Pulau Buru mengetahui keberadaan kapal MV. Nur Allya agar segera menghubungi pihak Syahbandar setempat. Selain itu, Direktur KPLP meminta agar kantor Kesyahbandaran Utama, kantor KSOP, kantor Distrik Navigasi, Kantor Pangkalan PLP, dan kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan serta Stasiun Radio dan Pantai untuk memantau keberadaan kapal tersebut. "Jika menemukannya agar melakukan pengawasan dan pengamanan serta melaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut cq. Direktur KPLP dan Poskodalops Ditjen Perhubungan Laut di nomor 021-3456614, 021-3451364 dan email: kplp_syahbandar@dephub.go.id serta puskodalops_hubla@yahoo.co.id," tutup Ahmad. (*)abc
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI 4th INDONESIA MARINE & OFFSHORE EXPO 2019

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berpartisipasi di acara Pameran "4th Indonesia Marine & Offshore Expo 2019", bertempat di Swissbell Hotel, Batam-Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Kepala Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Batam Capt. Barlett serta jajaran dari Kantor Walikota Batam. Pameran yang diwakili oleh DPC INSA Batam ini diselenggarakan selama tiga hari penuh, menghadirkan pelaku usaha di bidang maritim & industri minyak dan gas nasional maupun internasional yang umumnya datang dari Singapura dan Malaysia. Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh INSA adalah wacana revisi Undang-Undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, yang harus disikapi secara tegas oleh Pelayaran Niaga Nasional dan pelaku usaha terkait dengan pelayaran. "UU No 17 Tahun 2008 khususnya terkait dengan Asas Cabotage tidak perlu direvisi dan justru harus diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah berupa Peraturan Pelaksana sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU tersebut," kata Darmansyah dalam Acara Diskusi bertema 'Masa Depan Industri Galangan Kapal & Pelayaran Nasional: Tantangan & Peluang' di Batam. KADIN Batam juga menyampaikan harapan atas bertambahnya Investasi terkait dengan pengembangan 'Marine Tourism' di kawasan Batam dan sekitarnya. Acara Diskusi ini menghadirkan narasumber dari ABUPI, Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA), IPERINDO, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) dan Kamar Dagang (KADIN) Batam.(*)abc
Galeri, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA PERINGATI HUT INSA KE-52

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar syukuran memperingati hari jadi INSA ke-52 tahun. Lebih dari setengah abad, INSA terus mendorong pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Acara syukuran tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. Hingga kini, Anggota INSA telah mencapai sekitar 1.400 dan 42 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (*) [caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="2400"] Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc
Domestic, Ulasan Berita

INSA BERSAMA STAKEHOLDER BAHAS PERSIAPAN SULFUR KONTEN 0,5%

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) bersama Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kepelautan dan Perkapalan menggelar rapat koordinasi kesiapan menjalankan ketentuan International Maritime Organization (IMO) mengenai kewajiban kapal menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersulfur rendah mulai 1 Januari 2020.   Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, kapal-kapal Indonesia, baik yang berlayar di perairan internasional maupun dalam negeri, akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 persen mass by mass(m/m), sesuai Marine Pollution (Marpol) Convention Annex VI Regulasi 14.   Bagi kapal yang masih menggunakan BBM dengan sulfur di atas 0.5% m/m, lanjut Budhi, wajib memasang exhaust gas cleaning system atau scrubber. Ada tiga jenis scrubber yang diperbolehkan dipasang di kapal, yakni open loop, close loop, dan hybrid.   "Indonesia sudah meratifikasi dan konsisten dalam menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan konvensi internasional. Itu berlaku untuk seluruh kapal yang berlayar di perairan domestik maupun internasional," kata Budhi seperti dikutip dari bisnis.com.   Budhi memprediksikan akan ada lonjakan harga marine fuel oil (MFO) bersulfur 0,5% m/m lantaran adanya peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan. Dikatakan Budhi, berdasarkan informasi dari Pertamina, harga bahan bakar bersulfur rendah bisa lebih mahal 15 persen-20 persen dari bahan bakar bersulfur tinggi.   Para pemilik kapal sedang mempertimbangkan apakah kenaikan harga bahan bakar ini setara dengan investasi pembelian scrubber yang mencapai US$1,5 juta atau sekitar Rp20 miliar. Pasokan MFO bersulfur rendah juga menjadi tantangan mengingat produksi dalam negeri hanya 380.000 kl per tahun.   Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto K.M. Caloh mengusulkan agar produksi MFO bersulfur rendah ditingkatkan dua kali lipat. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari kapal-kapal yang berlayar di perairan domestik.   Pada pertemuan tersebut, dibicarakan juga untuk mempertimbangkan opsi impor guna memenuhi kebutuhan MFO bersulfur rendah dalam negeri.(*)abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

Pengukuhan DPC INSA BALI

Di awal tahun 2019, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Bali yang diketuai Dadang Rukmana. Kehadiran INSA di Bali diharapkan dapat ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Bali. Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto mengatakan, terbentuknya dan pengukuhan pengurus DPC INSA Bali diharapkan akan memberikan energi baru bagi INSA demi kelangsungan industri pelayaran nasional, khususnya di Provinsi Bali. Nova menyebutkan Bali yang memiliki corak ekonomi yang condong pada pengembangan ekonomi pariwisata perlu dicermati pertumbuhannya. Kontribusi sektor pariwisata adalah yang terbesar dalam struktur perumbuhan ekonomi Bali dari tahun ke tahun. Pada tiga tahun terakhir, lanjut Nova, jumlah wisatawan mancanegara secara nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Di 2018, jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 15 juta wisman, sedangkan tahun ini  jumlah wisman ditargetkan mencapai 18 juta orang. “Dari jumlah itu, 40 persennya melakukan kunjungan ke Bali,” kata Nova saat acara pengukuhan dan pelantikan DPC INSA Bali. Adapun, dikatakan Nova, jumlah wisman dengan kapal pesiar di Indonesia di tahun ini juga diprediksi akan tumbuh 9,7 persen menjadi 387 ribu lebih wisman, dengan prediksi kedatangan kapal mencapai 593 kapal selama 2019 ini. “Tentunya, ini menjadi peluang sekaligus tantangan pelayaran nasional kita yang berada di Bali dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata di daerah Bali, yang juga dapat memberikan benefit bagi pelayaran nasional di Bali,” tuturnya. DPC INSA Bali diharapkan dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat INSA. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional. “Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Bali untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja,” pungkasnya.(*)abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

INSA GOLF GATHERING

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) pada Sabtu (16/3/2019) menggelar Golf Gathering for International Containerized Shipping Company yang diselenggarakan di Sentul Highlands Golf Course, Bogor. Golf Gathering for International Containerized Shipping Company merupakan agenda DPP INSA dalam rangka mempererat silaturahmi DPP INSA dengan para anggota kontainer baik nasional maupun internasional, DPC INSA, Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) dan stakholder terkait lainnya. Sebanyak 41 peserta mengikuti INSA Golf Gathering ini. Pada pukul 12.30 WIB initial tee off dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dewan Penasehat DPP INSA H. Soenarto, Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso, dan Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, melalui gathering ini, diharapkan anggota INSA khususnya kontainer luar negeri dapat lebih aktif untuk sumbang saran di rumah INSA. "Tujuannya, agar kita semua dapat memetakan masalah dan cari solusi secara rutin dari waktu ke waktu karena perubahan begitu cepatnya saat ini,” kata Carmelita di Sentul, Sabtu (16/3/2019). Selain mempererat silaturahmi, Carmelita berharap momen baik ini menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan hambatan. "Kedepan, diharapkan INSA dapat hadir dalam kegiatan Main Line Operator (MLO) dan sinergi antara pemilik kapal, pemilik kargo, pengelola terminal dan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.(*) [caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]  abc
Headlines, Regulasi, Ulasan Berita

PM 121 KEMBALIKAN MEKANISME HITUNGAN BIAYA JASA KEPELABUHANAN NORMAL DAN WAJAR

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai penerbitan PM 121 akan mengembalikan mekanisme penghitungan biaya jasa kepelabuhanan pada hitungan yang normal dan wajar. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan PM No 121 tahun 2018 merupakan revisi atas PM No 72 tahun 2017. Proses penyusunan PM No 121 juga telah melibatkan pelaku usaha pelayaran yang menjadi pihak pengguna jasa dan operator pelabuhan dari Pelindo I hingga IV. "PM 121 tahun 2018 merupakan revisi dari aturan PM 72 tahun 2017, yang akan membuat mekanisme hitungan akan kembali wajar dan normal," kata Carmelita. Seperti diketahui, beban biaya kepelabuhanan yang tertuang dalam PM No 72 dinilai tidak wajar dan memberatkan operator pelayaran. Salah satunya, terkait dengan mekanisme penghitungan tarif penggunaan kapal tunda mengakibatkan kenaikan biaya kepelabuhanan, karena penghitungannya dikalikan jumlah kapal tunda. Kementerian Perhubungan, pada Desember lalu telah menerbitkan PM No 121 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Melalui PM No 121 diharapkan biaya kepelabuhanan kembali wajar dan normal. Dalam Pasal 9 pada PM No 121 tahun 2018 diatur antara lain tentang mekanisme penghitungan biaya jasa labuh kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per kunjungan kapal, biaya jasa pemanduan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam GT dengan satuan GT pergerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan. Lain itu, mekanisme penghitungan biaya jasa penundaan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang ditunda dalam GT dengan satuan GT per jam, dengan rumusan ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam. Tarif jasa tambat kapal, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per etmal. Ada juga mekanisme penghitungan biaya jasa penggunaan alur pelayaran yang diusahakan. Penghitungan untuk kapal kosong berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat, sedangkan kapal bermuatan dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat atau berdasarkan muatan kapal dengan satuan ton/m3/box per kunjungan. Pada bagian lain, PM No 121 tahun 2018 aturan ini juga menetapkan bahwa badan usaha pelabuhan (BUP) dalam menetapkan tarif jasa, wajib melibatkan persetujuan assosiasi terkait, termasuk di dalamnya juga INSA. Karena untuk jasa petikemas dan muatan berbahaya, pihak pelayaran harus membayar terlebih dahulu.(*)abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPP INSA LANTIK KEPENGURUSAN DPC INSA BANTEN 2018-2022

Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA), Nova Y. Mugijanto mewakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto resmi melantik kepengurusan DPC INSA Banten periode 2018-2022 yang diketuai H. Sri Tentrem Agus Sutanto, Rabu (16/1/2019) di Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Banten. Turut hadir Walikota Cilegon H. Edi Ariyadi pada acara pelantikan DPC INSA Banten. Nova Y. Mugijanto mengatakan, pada tahun ini industri pelayaran nasional diprediksi masih mengalami banyak tantangan. Namun, industri pelayaran dituntut untuk tetap optimisitis menatap 2019 dan tahun-tahun berikutnya, dengan tetap menyiapkan langkah-langkah bisnis yang matang. "Tantangan ini seharusnya akan membuat kita semakin tangguh," kata Nova. Nova menuturkan INSA sebagai wadah satu-satunya pelaku usaha pelayaran nasional yang diakui pemerintah, sekaligus partner pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan industri pelayaran nasional, secara konsisten terus melakukan perjuangan-perjuangan dalam pemberdayaan pelayaran nasional. Pemimpin terpilih DPC INSA Banten ini, kata Nova, diharapkan akan memberikan penyegaran dan mampu mengayuh roda organisasi dua kali lebih cepat. Karena kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam proses kepemimpinan.\ Nova mengatakan, INSA yang merupakan rumah bagi seluruh pelaku usaha pelayaran nasional diharapkan semakin peka dan proaktif dalam mendengar dinamika dan problematika para anggotanya. Nova menyebutkan di tengah tantangan dunia pelayaran nasional yang kian kompleks, INSA berharap komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat juga dapat terus ditingkatkan. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional. "Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Banten untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja," tuturnya. Dengan begitu, sambung Nova, DPC INSA Banten akan memberikan dampak yang lebih besar bagi industri pelayaran di daerah dan masyarakat Banten pada khususnya, dan umumnya berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. "Kepengurusan DPC INSA Banten yang kembali dinahkodai Bapak Agus Sutanto diharapkan dapat menjalankan amanat anggota dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.(*) Susunan Pengurus DPC INSA Banten periode 2018-2022:
  1. Ketua: H. Sri Tentrem Agus Sutanto
  2. Bidang Organisasi & Kepelabuhan :TB. Tusabih
  3. Bidang Tanker & Bunker: Agus Dahlan, SE
  4. Bidang Bulk & General Cargo: H. Handono Susetyo
  5. Bidang Tug Boat & Tongkang: Tri Susanto
  6. Sekretaris: Bayu Laksono, S. SiT
  7. Bendahara: Roliyawan Supriadi
abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA