Category: Ulasan Berita
Event, Headlines, Ulasan Berita

INSA GOLF GATHERING

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) pada Sabtu (16/3/2019) menggelar Golf Gathering for International Containerized Shipping Company yang diselenggarakan di Sentul Highlands Golf Course, Bogor. Golf Gathering for International Containerized Shipping Company merupakan agenda DPP INSA dalam rangka mempererat silaturahmi DPP INSA dengan para anggota kontainer baik nasional maupun internasional, DPC INSA, Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) dan stakholder terkait lainnya. Sebanyak 41 peserta mengikuti INSA Golf Gathering ini. Pada pukul 12.30 WIB initial tee off dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dewan Penasehat DPP INSA H. Soenarto, Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso, dan Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, melalui gathering ini, diharapkan anggota INSA khususnya kontainer luar negeri dapat lebih aktif untuk sumbang saran di rumah INSA. "Tujuannya, agar kita semua dapat memetakan masalah dan cari solusi secara rutin dari waktu ke waktu karena perubahan begitu cepatnya saat ini,” kata Carmelita di Sentul, Sabtu (16/3/2019). Selain mempererat silaturahmi, Carmelita berharap momen baik ini menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan hambatan. "Kedepan, diharapkan INSA dapat hadir dalam kegiatan Main Line Operator (MLO) dan sinergi antara pemilik kapal, pemilik kargo, pengelola terminal dan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.(*) [caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]  abc
Headlines, Ulasan Berita

PM 121 KEMBALIKAN MEKANISME HITUNGAN BIAYA JASA KEPELABUHANAN NORMAL DAN WAJAR

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai penerbitan PM 121 akan mengembalikan mekanisme penghitungan biaya jasa kepelabuhanan pada hitungan yang normal dan wajar. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan PM No 121 tahun 2018 merupakan revisi atas PM No 72 tahun 2017. Proses penyusunan PM No 121 juga telah melibatkan pelaku usaha pelayaran yang menjadi pihak pengguna jasa dan operator pelabuhan dari Pelindo I hingga IV. "PM 121 tahun 2018 merupakan revisi dari aturan PM 72 tahun 2017, yang akan membuat mekanisme hitungan akan kembali wajar dan normal," kata Carmelita. Seperti diketahui, beban biaya kepelabuhanan yang tertuang dalam PM No 72 dinilai tidak wajar dan memberatkan operator pelayaran. Salah satunya, terkait dengan mekanisme penghitungan tarif penggunaan kapal tunda mengakibatkan kenaikan biaya kepelabuhanan, karena penghitungannya dikalikan jumlah kapal tunda. Kementerian Perhubungan, pada Desember lalu telah menerbitkan PM No 121 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Melalui PM No 121 diharapkan biaya kepelabuhanan kembali wajar dan normal. Dalam Pasal 9 pada PM No 121 tahun 2018 diatur antara lain tentang mekanisme penghitungan biaya jasa labuh kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per kunjungan kapal, biaya jasa pemanduan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam GT dengan satuan GT pergerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan. Lain itu, mekanisme penghitungan biaya jasa penundaan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang ditunda dalam GT dengan satuan GT per jam, dengan rumusan ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam. Tarif jasa tambat kapal, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per etmal. Ada juga mekanisme penghitungan biaya jasa penggunaan alur pelayaran yang diusahakan. Penghitungan untuk kapal kosong berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat, sedangkan kapal bermuatan dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat atau berdasarkan muatan kapal dengan satuan ton/m3/box per kunjungan. Pada bagian lain, PM No 121 tahun 2018 aturan ini juga menetapkan bahwa badan usaha pelabuhan (BUP) dalam menetapkan tarif jasa, wajib melibatkan persetujuan assosiasi terkait, termasuk di dalamnya juga INSA. Karena untuk jasa petikemas dan muatan berbahaya, pihak pelayaran harus membayar terlebih dahulu.(*)abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPP INSA LANTIK KEPENGURUSAN DPC INSA BANTEN 2018-2022

Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA), Nova Y. Mugijanto mewakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto resmi melantik kepengurusan DPC INSA Banten periode 2018-2022 yang diketuai H. Sri Tentrem Agus Sutanto, Rabu (16/1/2019) di Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Banten. Turut hadir Walikota Cilegon H. Edi Ariyadi pada acara pelantikan DPC INSA Banten. Nova Y. Mugijanto mengatakan, pada tahun ini industri pelayaran nasional diprediksi masih mengalami banyak tantangan. Namun, industri pelayaran dituntut untuk tetap optimisitis menatap 2019 dan tahun-tahun berikutnya, dengan tetap menyiapkan langkah-langkah bisnis yang matang. "Tantangan ini seharusnya akan membuat kita semakin tangguh," kata Nova. Nova menuturkan INSA sebagai wadah satu-satunya pelaku usaha pelayaran nasional yang diakui pemerintah, sekaligus partner pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan industri pelayaran nasional, secara konsisten terus melakukan perjuangan-perjuangan dalam pemberdayaan pelayaran nasional. Pemimpin terpilih DPC INSA Banten ini, kata Nova, diharapkan akan memberikan penyegaran dan mampu mengayuh roda organisasi dua kali lebih cepat. Karena kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam proses kepemimpinan.\ Nova mengatakan, INSA yang merupakan rumah bagi seluruh pelaku usaha pelayaran nasional diharapkan semakin peka dan proaktif dalam mendengar dinamika dan problematika para anggotanya. Nova menyebutkan di tengah tantangan dunia pelayaran nasional yang kian kompleks, INSA berharap komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat juga dapat terus ditingkatkan. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional. "Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Banten untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja," tuturnya. Dengan begitu, sambung Nova, DPC INSA Banten akan memberikan dampak yang lebih besar bagi industri pelayaran di daerah dan masyarakat Banten pada khususnya, dan umumnya berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. "Kepengurusan DPC INSA Banten yang kembali dinahkodai Bapak Agus Sutanto diharapkan dapat menjalankan amanat anggota dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.(*) Susunan Pengurus DPC INSA Banten periode 2018-2022:
  1. Ketua: H. Sri Tentrem Agus Sutanto
  2. Bidang Organisasi & Kepelabuhan :TB. Tusabih
  3. Bidang Tanker & Bunker: Agus Dahlan, SE
  4. Bidang Bulk & General Cargo: H. Handono Susetyo
  5. Bidang Tug Boat & Tongkang: Tri Susanto
  6. Sekretaris: Bayu Laksono, S. SiT
  7. Bendahara: Roliyawan Supriadi
abc
Headlines, Ulasan Berita

PELAYARAN NASIONAL BELUM TUMBUH CEMERLANG

Pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum terlalu cemerlang di 2019, karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan, terutama dalam  kebijakan moneter yang masih di atas 12 persen, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit. Di sisi fiskal, pelayaran nasional juga masih dibebani sejumlah pajak yang antara lain seperti Pajak PPN atas pembelian BBM pelayaran dalam negeri. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengatakan, pada dasarnya pelayaran nasional hanya membutuhkan equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain memberlakukan kebijakan kepada industri pelayaran mereka. Jika kebijakan sudah mengarah pada perlakuan setara ini, dia optimistis pelayaran akan kian berdaya saing dan mampu mencatatkan kinerja positif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional. "Pelayaran ini motor bagi industri lainnya, seperti galangan, industri komponen kapal, asuransi dan pendidikan SDM. Jika pelayaran tumbuh, maka industri terkait lainnya akan ikut tumbuh," kata Carmelita. Tantangan lainnya terkait efisiensi biaya kepelabuhanan dalam menekan biaya logistik, dan juga pendataan jumlah, ukuran dan jenis kapal yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah. Witono Soeprapto, Wakil Ketua I DPP INSA mengatakan pada tahun ini  pelayaran nasional secara umum tumbuh tipis. Khusus angkutan general cargo masih dihadapkan pada pertumbuhan yang kurang meyakinkan. Sektor general cargo diprediksi akan semakin terpuruk mengingat fasilitas kepelabuhanan selalu memprioritaskan kapal kontainer, sehingga menghadapi tantangan potensi terjadinya kongesti. Sedangkan komoditas untuk general cargo sudah banyak berkurang, dan lebih banyak muatan-muatan curah bahan baku. "Dari dulu, tantangan sektor ini terkait kekhawatiran terjadinya kongesti pelabuhan karena pelabuhan memprioritaskan kontainer. Lain itu, muatan kapal ini juga terus berkurang," kata Witono. Adapun sektor kontainer domestik akan sangat dipengaruhi pada kinerja ekonomi Indonesia. Dari kuartal I hingga III 2018, ekonomi nasional tumbuh berkisar 5 persenan. Pada RAPBN 2019, ekonomi nasional juga dipatok tumbuh 5,3 persen. Dengan melihat itu, sektor kontainer diprediksi mencatatkan pertumbuhan yang tidak jauh berbeda. Baik sektor kontainer dan general cargo juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, seiring dengan supply dan demand muatan pada momen-momen tertentu. Di hari-hari besar keagamaan dan akhir tahun jumlah muatan akan ikut naik. Meski angkutan ekspor impor masih didominasi pelayaran asing, sektor kontainer pelayaran nasional optimistis akan mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun depan. Namun peningkatan jumlah muatan tidak terjadi pada kegiatan impor, kecuali untuk komoditas bahan baku. “Salah satu tantangan pelayaran kontainer saat ini terkait pemberlakuan safety container serfitikat, yang seharusnya merujuk pada best common international practice. Dan hingga kini, sektor kontainer juga tengah mempersiapkan diri dalam era digital.” Catatan sektor offshore di 2018 hanya  mengalami  pertumbuhan tipis, meski utilisasinya sudah 50 persen. Kondisi ini  disebabkan oil company masih melakukan efisiensi di tengah tantangan fluktuasi harga minyak dunia. Dalam RAPBN 2019, harga minyak dipatok berkisar USD 70/ barel dengan produksi minyak 750.000 bph. Tantangan lain yang dihadapi sektor offshore terkait charter rate yang masih rendah, dan  persaingan usaha yang ketat. Nova Y Mugijanto, Bendahara Umum INSA yang juga pelaku usaha pelayaran offshore mengatakan pertumbuhan sektor offshore diprediksi juga belum tumbuh signifikan di 2019. Pertumbuhannya diprediksi masih berkisar 5-10 persen, karena PT Pertamina sebagai pemain utama masih dihadapkan sejumlah tantangan, yang salah satunya terkait tugas Pertamina sebagai BUMN untuk memberikan BBM satu harga. “Sektor offshore berharap, aktivitas eksploitasi dan eksplorasi dapat terus meningkat di tahun depan, yang secara paralel akan mengerek kinerja sektor offshore di tahun depan,” kata Nova. Lain itu, diharapkan rencana tender perusahaan minyak juga memuat terkait kebutuhan armada baik dari jenis dan ukuran kapalnya. Di sektor kapal tanker domestik masih mencatatkan kinerja positif di 2018. Pada tahun 2018 terjadi lonjakan muatan FAME terkait kebijakan B20 yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan perubahan arus muatan dan terjadi kelangkaan sementara untuk tipe kapal ukuran 2.000-5.000 DWT. Hal ini disamping ketersediaan kapal tanker yang terbatas juga disebabkan oleh pola operasi distribusi FAME yang masih belum optimal, sehingga penggunaan ruang muat kapal tidak efisien serta waktu menunggu bongkar yang relatif lama. Nick Djatnika, Ketua Bidang Cair DPP INSA mengatakan pertumbuhan  kapal berbendera Indonesia di 2018 capai 152 unit atau naik 1,68 persen ketimbang tahun sebelumnya. “Dari jumlah itu, 19 unit merupakan kapal tanker. Pertumbuhan kapal tanker sendiri pada 2018 mencapai 3.42%,” kata Nick. Secara lebih rinci, jumlah armada kapal tanker kecil (ukuran 10.000 DWT) pada tahun 2018 bertambah sebanyak 7 unit sedangkan  untuk kapal tanker besar bertambah sebanyak 12 unit. Pelaku usaha tanker nasional tetap mengkhawatirkan terjadinya gejolak pasar domestik, sebagai dampak dari pengaruh kondisi sektor pelayaran tanker global yang mencatatkan kinerja negatif tahun ini. Pendapatan untuk sector VLCC menyusut 61%, Suezmax 42%, Aframax 23%, Medium Range 29%. “Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi pasaran domestik karena untuk kapal-kapal ukuran tersebut, pasarnya saling berpengaruh,” kata Nick. Di tahun depan, sektor tanker nasional diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan armada ukuran kecil yang akan menetralisir kelangkaan kapal tanker, terkait perubahan arus muatan dan lonjakan muatan sebagai dampak pemberlakuan kebijakan B20. Adapun sektor kapal tanker ukuran lebih besar, ada dua hal yang akan berpengaruh pada kebijakan pengadaan kapal, yaitu pemberlakuan kewajiban kapal tanker berbendera Indonesia untuk mengangkut ekspor CPO dan kebijakan batasan sulfur pada tahun 2020. Di sektor tongkang dan bulk untuk angkutan batu bara optimistis akan mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2018,  target volume produksi batu bara sebesar 485 juta ton, utilisasi bulk dan tongkang mencapai 100%. Dengan kenaikan volume produksi batu bara pada 2019 naik 28,3%, maka utilisasi serapan bulk dan tongkang akan menjadi equal atau berada pada level yang menggairahkan bagi pelaku industri bulk dan tongkang. Apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan tetap tumbuh di kisaran 5%-5,3%. Ali Samad, Ketua Bidang Tug and Barge DPP INSA mengatakan  peningkatan utilisasi bulk dan tongkang belum termasuk material galian C yang tetap tinggi di tahun 2019, sehubungan dengan program pemerintah yang akan menggenjot penyelesaian pembangunan infrastruktur dalam mendukukung kelancaran arus barang dan disparitas harga antar wilayah di semua kawasan Indonesia.(*)abc
Insa Insight, Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPC INSA KUALA SAMBOJA RESMI TERBENTUK

Di penghujung akhir tahun 2018, Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Kuala Samboja yang diketuai H. Hasanuddin. Kehadiran INSA di Kuala Samboja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah serta nasional. Pengukuhan dan Pelantikan DPC INSA Kuala Samboja dilaksanakan pada 18 Desember 2018, di Hotel Zurich Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA Zaenal Arifin Hasibuan menghadiri acara tersebut sebagai perwakilan dari DPP INSA. Acara tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kuala Samboja Juanidi, Ketua DPC INSA Samarinda Agus Sakhlan, dan Sekretaris DPC INSA Balikpapan Joko Subianto.  Dengan terbentuknya DPC INSA Kuala Samboja, maka jumlah DPC INSA menjadi 41. “Harapan DPP INSA adalah dengan hadirnya INSA di daerah-daerah bisa lebih menggairahkan dunia pelayaran dan menjadi lebih bermanfaat untuk pembangunan nasional,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA Zaenal Arifin Hasibuan. Zaenal mengatakan, Kuala Samboja yang mempresentasikan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah yang sangat luas dengan hasil bumi sangat besar seperti minyak bumi, batubara, palm oil dan beberapa produk lainnya. “Kehadiran INSA diharapkan ikut memajukan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah tersebut,” tuturnya.(*)abc
Galeri, Insa Insight, Ulasan Berita

KOPERASI INSA MANUNGGAL MANDIRI TEKEN MOU DENGAN PONDOK PESANTREN ASSHIDIQQIYAH KARAWANG

[caption id="attachment_9000" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Koperasi INSA Manunggal Mandiri Go Darmadi (kiri) dan Direktur Industri Kecil Menengah (IKM) Asshidiqqiyah Karawang M. Irfan Sholeh ASK (kanan), yang disaksikan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (tengah) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Kemitraan, di acara Semarak Festival IKM 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (13/12/2018).[/caption] Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindsutrian Gati Wibawaningsih. Kerja sama antara Koperasi INSA Manunggal Mandiri dengan Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang berupa pengadaan kain pembersih kapal yang dibutuhkan perusahaan pelayaran anggota INSA. Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi mesin atau peralatan konveksi kepada Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang guna meningkatkan kapasitas produksi dan kapabilitas Pondok Pesantren Asshidiqqiyah dalam menjalin kemitraan dengan INSA.(*)  abc
Ulasan Berita

WORKSHOP BALLAST WATER MANAGEMENT

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) bersama Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Workshop Ballast Management (BWM), di Hotel Santika Premiere, Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Jumat (7/12/2018). Workshop yang bertema "Dalam Rangka Meningkatkan Implementasi Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal" dibuka oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiyono mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo. Turut hadir perwakilan dari Asian Shipowners Forum (ASF) Capt. Ang Chin Eng, Singapore Shipowners Association (SSA) Michael Phoon, Malaysian Shipowners Association (MASA) Dato H. Amin, Maritime Port and Authority of Singapore Ranabir Chackravarty, dan Malaysian Ministry of Transport Capt. Halim. Workshop ini diselenggarakan untuk berbagi pengalaman dalam mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi aturan BWM yang akan diberlakukan pada 2019. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, aturan BWM tengah menjadi perhatian stakeholder pelayaran tidak hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh stakeholder pelayaran di negara lainnya. IMO mewajibkan kapal untuk menerapkan dan melaksanakan prosedur pengelolaan air ballast, karena Indonesia salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi ini maka sudah sepantasnya mempersiapkan diri dalam pelaksanaannya pada saat konvensi ini diberlakukan INSA, sambung Carmelita, sebagai wadah berkumpulnya pada para pelaku usaha pelayaran nasional mendukung kebijakan manajemen air ballast. Namun demikian, penerapan kebijakan ini tentu memerlukan ‘kesesuaian’ dengan lingkungan area pelayaran armada nasional sehingga tidak membebankan anggota pengusaha pelayaran namun tetap sejalan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup di laut. Kehadiran perwakilan ASF, SSA, MASA, Maritime Port and Authority of Singapore (MPA), dan Malaysian Ministry of Transport untuk berbagi pengalaman dalam membantu Indonesia mempersiapkan pelaksanaan aturan IMO berkenaan dengan Konvensi Ballast Water management ini. Carmelita menuturkan beberapa pertemuan terdahulu, INSA sangat concern dan menyarankan bagaimana bila tripartite Indonesia, Malaysia dan Singapore sebagai negara yang saling berdekatan dan memiliki biota laut yang sama baik secara bilateral antar negara maupun secara bersama-sama untuk mendapat pengecualian dari aturan yang cukup memberatkan para pengusaha pelayaran di ASEAN dan tiga negara Indonesia, Malaysia dan Singapore khususnya dalam menerapkan aturan ini dengan bijaksana, dan aman namun tentunya tidak melanggar aturan "Kami berharap, workshop ini akan diwarnai gagasan segar saling urun ide dari seluruh stakeholder terkait manajemen air ballast. Sehingga akan memberikan masukan yang konstruktif bagi industri pelayaran Indonesia di masa mendatang," kata Carmelita. Seperti kita ketahui, pertukaran air ballast merupakan suatu kegiatan penting dalam pengoperasian kapal, untuk mengatur keseimbangan dan menstabilkan kapal di tengah laut. Khususnya pada cuaca laut yang kurang bersahabat Di sisi lain pertukaran air ballast ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perpindahan dan penyebaran spesies asing yang bersifat invasive dari air ballast. Untuk itu, IMO telah membuat aturan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI dan oleh karenanya diperlukan langkah pengendalian manajemen air ballast dalam menjaga kelestarian biota laut.(*) abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA TEKEN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN TNI

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sinergi antara INSA dan TNI diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Perbantuan Personel TNI kepada Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (30/11/2018). Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini merupakan momen bersejarah bagi INSA dan TNI yang bersinergi dalam rangka penanganan masalah keamanan di laut. Menurut Carmelita, peran dan dukungan TNI sangat strategis dalam rangka memberikan pembinaan dan keamanan di laut, sehingga memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan ketenangan berusaha bagi para pelaku usaha pelayaran niaga nasional. "INSA berterimakasih dan mengapresiasi dukungan TNI dalam pengamanan laut selama ini," kata Carmelita di Jakarta, Jumat (30/11/2018). Melalui sinergi INSA bersama TNI ini diharapkan problematika usaha angkutan laut tentang keamanan dan kenyamanan berusaha di laut ini dapat terselesaikan secara kondusif. Sehingga program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik melalui program Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat terlaksana lebih optimal. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai sinergi antara INSA dengan TNI sangatlah relevan dengan tugas pokok TNI yaitu melakukan pembinaan wilayah pertahanan.  Hal ini tak lepas untuk mendukung kebijakan tol laut pemerintah. "Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memberikan dampak yang sangat siginifikan yaitu dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pembinaan wilayah pertahanan Indonesia kita bisa laksanakan sebaik-baiknya," ucapnya.(*) abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA GELAR TALK SHOW TANTANGAN DAN PELUANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR B20 DI INDUSTRI PELAYARAN

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada Rabu (31/10/2018) menyelenggarakan talk show yang bertemakan “Tantangan dan Peluang Penggunaan Bahan Bakar B20 di Industri Pelayaran”, bertempat di Area Indonesia Infrastructure Week (IIW) Conference Stream 1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Acara talk show ini bertujuan menghadirkan para stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan usulan terkait penggunaan B20 pada angkutan laut, serta mengindentifikasi persoalan dan mencarikan solusi bersama dari penggunaan B20 pada angkutan laut. Seperti diketahui, perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel 20 % atau B20 untuk sektor transportasi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. INSA mendukung penerapan penggunaan biodiesel 20% atau B20. Penggunaan B20 dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) solar sehingga negara bisa melakukan penghematan sebesar USD 2 miliar pertahun, sekaligus akan menjaga ballance trade import BBM serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun demikan, INSA sangat mengharapkan adanya relaksasi kewajiban penggunaan B20, mengingat mandatori perluasaan penggunaan B20 pada 1 September 2018 dikeluarkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga waktu sosialisasi penggunaan B20 sangat pendek. Relaksasi penggunaan B20 juga dibutuhkan sampai dengan adanya kajian teknis B20 yang mengikuti marine used seperti ASTM (American Society for Testing and Materials), JIS (Japanese Industrial Standard), API (American Petroleum Institute) ataupun SNI (Standar Nasional Indonesia). Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim mengatakan, INSA turut terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan sosiasliasi penggunaan B20. Melalui berbagai forum dan pertemuan tersebut, INSA telah menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan penggunaan B20. Dimana sampai dengan saat ini, belum ada kajian penggunaan B20 untuk marine used baik secara nasional maupun internasional sehingga B20 belum digunakan secara komersial di kapal niaga. Maka dari itu, lanjut Budhi, perlu adanya kajian teknis penggunaan B20 untuk marine used baik dari segi kualitas, kendala teknis, reaksi kimia baik terhadap BBM MFO (Marine Fuel Oil), HSD (High Speed Diesel). Maupun terhadap material saluran BBM seperti Copper/Copper nickel. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas dampak dari penggunaan B20 terhadap mesin kapal dan aksesorisnya. “Jangan sampai penggunaan B20 memberikan dampak negatif kepada operasional kapal. Oleh karenanya, INSA minta relaksasi penggunaan B20, dan uji coba secara teknis untuk angkutan laut,” kata Budhi. Selain kajian teknis untuk marine used tersebut di atas, Budhi juga menyampaikan hal lainnya yang harus diperhatikan, yaitu jaminan ketersediaan pasokan B20 di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia, harga yang kompetitif, dan kualitas bahan bakar yang seragam dan baik. Menurut Budhi, penggunaan B20 baik digunakan untuk kapal baru yang permesinannya di desain khusus untuk penggunaan B20, dan untuk kapal lama/existing pemilik kapal perlu mempertimbangkan semua aspek baik keselamatan, performa, biaya perawatan, dan ketahanan (durability) untuk mengganti jenis bahan bakar B20 yang akan digunakan. “Faktor keselamatan pada angkutan laut itu nomor satu karena berkenaan dengan Asuransi dan Pendanaan kapal,  jika di tengah laut ada masalah engine, atau kehabisan bahan bakar yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar B20 yang belum sesuai standar nasional/internasional,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum III INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, dari segi pertimbangan teknis yakni terkait kandungan B20 yang dapat berpotensi meningkatkan biaya operasional kapal, misalnya penggantian consumable parts seperti fuel filter yang diduga lebih cepat dari usia normal penggunaan. Lain itu, diduga konsumsi bahan bakar angkutan laut juga berpotensi meningkat, dan diduga berdampak terhadap warranty dari manufacture dan asuransi kapal. Darmansyah menambahkan INSA juga berharap adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pelayaran nasional. Sebab, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan pemilik kapal untuk beralih ke B20. “Kami harapkan adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada pelayaran nasional,” pungkas Darmansyah.(*)abc
Event, Insa Insight, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI SECURITY SUMMIT 2018

Security Summit ke-3 yang digagas oleh SKK Migas kembali diadakan dan tahun ini diselenggarakan di kota Jogjakarta di Hotel Tentrem 17-19 Oktober 2018. Hampir 500 peserta dari dalam dan luar negeri turut hadir membahas tema utama bertajuk "New Paradigm Integrating Security Resilience Into Business Excellence" pada pertemuan dua tahunan ini. Selama tiga hari tersebut, para peserta membahas berbagai hal tentang keamanan khususnya di bidang energi yang menjadi sektor paling strategis saat ini lantaran saat ini keberlangsungan bisnis khususnya migas dan sumber daya di dalamnya memerlukan pengamanan ekstra demi terjaminnya kesuksesan. Security Summit pertama dilaksanakan pada tahun 2014 di Bali dan yang kedua pada tahun 2016 di Solo. Berbagai narasumber dihadirkan dalam agenda tiga hari tersebut diantaranya dari pelaku manajemen keamanan kelas dunia, akademisi, praktisi juga menggandeng Asosiasi Sekuriti Industri Hulu Migas (ASIM). Sementara Arcandra Tahar, Wakil Mentri ESDM yang membuka acara tersebut menyatakan dalam pidatonya bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan di mana predikat aman dalam bidang energi tak bisa berdiri sendiri, sehingga membutuhkan komponen-komponen lain penunjang. Dikatakan Arcandra tahun 70-an lalu, Indonesia mampu memproduksi petroleum oil dengan jarak waktu hanya lima tahun, sementara saat ini mundur menjadi sepuluh tahun. Hal tersebut menurut dia masih layak diperdebatkan lebih lanjut dari sisi teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sistem birokrasi. Arcandra berharap, melalui pertemuan tiga hari ini seluruh stakeholder bisa membahas secara menyeluruh masalah yang dialami, termasuk dorongan sinergi TNI-Polri agar Indonesia bisa memaksimalkan pengelolaan energi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ESDM ini, didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi, menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah, yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018. Di hari kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti turut hadir menjadi pembicara pada Security Summit 2018. Pada kesempatan ini juga digunakan penantanganan MoU antara Menteri Susi dengan Kepala SKK MIGAS Amien Sunaryadi terkait kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang telah tak dipakai.(DAI) [caption id="attachment_8920" align="aligncenter" width="2400"] Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar (tengah), didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi (kiri), menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah (kanan), yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018.[/caption] abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA