Category: Headlines
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

INSA FOKUS ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN ALUR PELAYARAN CBL

Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Rencananya proyek CBL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun pada tahun ini. Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto mengapresiasi adanya rencana CBL sebagai alternatif moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Saat ini 90 persen angkutan logisitik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi dan ketidakpastian pengiriman barang yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. “Benefit adanya CBL adalah beban jalan berkurang, kepadatan berkurang, mengurangi risiko keterlambatan barang, efisiensi logistik, dan ramah lingkungan,” kata Witono di acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Witono menuturkan kecepatan dan volume kapal tongkang menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan efisiensi logistik pada kanal CBL. Optimalisasi kanal CBL dapat dilakukan dengan mengoperasikan kapal tongkang berukuran 300 feet yang memiliki panjang 80-95 meter dan lebar 24,5 meter. Dengan spesifikasi kapal seperti itu, lanjut Witono, alur pelayaran kanal CBL harus memiliki kedalaman 6 meter dengan lebar kanal 100 meter jika terjadi pertemuan kapal pada lokasi kanal yang sama. Selain itu, harus tersedianya turning basin yang lebarnya dua kali panjang tongkang untuk fasilitas berputar kapal. “Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran pada kanal CBL menjadi kajian yang sangat penting,” tegasnya. Lebih lanjut, Witono mengharapkan agar INSA ikut dilibatkan dalam kajian dan pembahasan agar  teori pembangunan kanal CBL dan praktek pengoperasian nantinya dapat sinkron dan berjalan optimal.(*) abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

10 TERMINAL INTERNASIONAL GUNAKAN INAPORTNET 2.0 DAN DO ONLINE

10 terminal internasional menyiapkan fasilitas aplikasi Inaportnet 2.0 dan Delivery Online (DO) Online agar shipping line dan pemilikbarang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan Inaportnet 2.0 dan DO Online di empat pelabuhan utama dan satu pelabuhan kelas satu yang diluncurkan Kementerian Perhubungan. “Terhitung sejak diluncurkan bulan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Chandra Irawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/7/2018). Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telahditerbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem. ”Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan agar peran serta stakeholder dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini," ujarnya. Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor. Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 dimana sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya. Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online dan sejak dari tanggal 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet. "Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator maupun ke inaportnet,” tuturnya. Namun demikian Chandra juga menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha melakukan penyempurnaan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi. “kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, bahwa INSA mendorong anggotanya untuk memanfaatkan DO Online ini untuk menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu. Menurutnya, aplikasi DO Online sudah berjalan dengan baik meski perlu beberapa penyempurnaan namun dirinya mengapresiasi Pemerintah yang sudah bekerja keras menyiapkan aplikasi Inaportnet dan DO Online tersebut. "Kami terus mendukung upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Inaportnet dan DO Online. Saya akui mesti ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aplikasi tersebut berjalan sempurna dan tidak semestinya dipersoalkan oleh para pengguna jasa karena aplikasi ini masih baru dan akan terus disempurnakan. Saya berikan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," pungkas Carmelita.(*)abc
Domestic, Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

PELAYARAN BANJARMASIN TERBEBANI BIAYA PANDU

DPC INSA Banjarmasin menolak rencana Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kalimantan Selatan yakni PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) yang memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito. Sebab, beban operasional pelayaran semakin membengkak jika rencana tersebut direalisasikan. Ketua DPC INSA Banjarmasin Capt. Moch Nurdin mempertanyakan seberapa pentingnya memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito kepada PBKM. Selama ini jalur tersebut merupakan jalur yang aman bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. "Otomatis mengeluarkan biaya operasional. Selama ini bertahun-tahun tidak ada pemanduan. Sudah bertahun-tahun juga daerah tersebut tidak pernah dinyatakan rawan," kata Nurdin kepada INSA News di Kantor DPP INSA, Jakarta. Diakui Nurdin, memang wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah wajib pandu oleh pemerintah. Namun, Nurdin menilai dalam penetapan wilayah wajib pandu di daerah tersebut tidak transparan dan DPC INSA Banjarmasin tidak libatkan. Nurdin menduga rencana PT PBKM yang sahamnya dimiliki Pemda Barito Kuala (Batola) dan pihak ketiga memperpanjang jarak pandu dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito seiring dengan adanya kebijakan peningkatan kontribusi pendapatan untuk Pemda Batola. “Nah disitu dia (PBKM) mengambil point-point tentang pemanduan. Pelabuhan tidak punya, tapi pemanduannya yang dia (PBKM) ambil. Sedangkan BUP itu harus mengusahakan pelabuhan bukan pemanduan,” ungkapnya. Nurdin menuturkan DPC INSA Banjarmasin meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar mengubah status wilayah wajib pandu menjadi wajib pandu luar biasa di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemanduan yang diusahakan PBKM bersifat optional berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan. “Kita minta Kemenhub yakni Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi wilayah tersebut apakah memang masih bisa diubah menjadi wajib pandu luar biasa atau dicabut,” pungkasnya.(*)abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA TURUT BERDUKA CITA ATAS KORBAN KEBAKARAN DI KEMENHUB

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) turut berduka cita atas meninggalnya korban kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan. "Kami mengucapkan berbela sungkawa atas korban meninggal pada musibah kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisiNya," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Minggu, (08/07/2018). Sebelumnya, api diketahui sekitar pukul 03.30 WIB. Petugas keamanan kantor yang tengah bertugas langsung memadamkan panel listrik yang berada di Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub. Carmelita juga mengapresiasi kesigapan petugas kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan dalam mengevakuasi korban dan menemukan sumber api sekaligus memadamkannya. Respon cepat dari petugas pemadam kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan ini tentunya dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih banyak dan kerugian materi yang lebih besar. Apresiasi juga diberikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah memantau langsung proses evakuasi dan pemadaman kebakaran di kementeriannya, kendati kebakaran terjadi di saat akhir pekan. "Apresiasi untuk Menteri Perhubungan telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan memantau langsung sesaat terjadinya kebakaran." Menurutnya, musibah kebakaran yang terjadi harus menjadi evaluasi dan pembelajaran seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan agar lebih berhati-hati dalam bekerja dengan mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan tempat bekerja. "Setidaknya ini menjadi pembelajaran agar kita semua lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja kita."(*)abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

STANDAR DESAIN PEMBANGUNAN KAPAL DORONG EFISIENSI GALANGAN NASIONAL

Pemerintah mendorong pelaku usaha galangan kapal nasional membuat standard design pembangunan kapal, sebagai salah satu cara meningkatkan efisiensi pembangunan kapal di dalam negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah terus mendorong agar galangan kapal nasional dapat menjadi pusat dari pembangunan dan maintenance kapal. Hal ini seperti keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan dukungan industri perkapalan dan komponennya. Untuk itu diperlukan langkah agar industri galangan nasional semakin kompetitif dengan membuat standar desain untuk pembangunan jenis-jenis kapal. Ketiadaan standar desain pembangunan kapal, katanya, membuat industri galangan kapal nasional sulit bersaing dengan galangan kapal luar negeri, karena selama ini yang dijadikan standar desain adalah luar negeri. “Misal kapal tiga ribu ton untuk BBM, nah itu distandarkan. Kalau sekarang kan setiap kali tender sendiri-sendiri. Sama-sama tiga ribu tapi desainnya beda-beda,” katanya disela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP Iperindo Masa Bakti 2018-2022 dan Seminar Industri Maritim di Kementerian Perindustrian, Selasa (3/7/2018). Untuk itu, Airlangga mengharapkan Iperindo membuat sebuah standar desain yang kemudian disepakati oleh seluruh pelaku usaha galangan kapal nasional. “Nah ini jadi perjuangan Iperindo, dia harus bikin desain center sehingga disepakati oleh seluruh galangan nasional. Pemerintah nanti tinggal mengendorse saja.” Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyambut dorongan Kementerian Perindustrian agar industri galangan kapal nasional membuat standar desain pembangunan kapal untuk mendorong efisiensi pembangunan kapal dalam negeri. Menurutnya, selama ini industri galangan kapal nasional dihadapkan pada pembuatan desain gambar pembangunan kapal baru setiap kali mendapatkan tender, kendati jenis kapal yang dipesan tidak jauh berbeda. Untuk satu desain gambar pembangunan kapal, katanya, sedikitnya memerlukan waktu sekitar enam bulan. “Setiap kali tender itu harus ada gambar-gambar baru. Itu menciptkan ketidakefisienan, waktu yang panjang dan biaya lebih besar.” Menurunya, dengan adanya standar desain pembangunan kapal, industri galangan kapal nasional akan lebih cepat membangun kapal mengingat kapal sudah berulang-ulang dibangun, yang akhirnya akan mengerek efesiensi waktu dan biaya pembangunan kapal. Perkembangan sektor idnsutri galangan kapal dunia saat ini didominasi negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada 2017, tercatat jumlah pembangunan kapal baru di Tiongkok 29,184 juta GT, Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT. Sementara itu, untuk kawasan Asean pemesanan pembangunan kapal baru didominasi Filipina dan Vietnam. Untuk pemesanan bangunan kapal di Indonesia sebsar 218,300 GT. Pembangunan kapal di Indonesia didominasi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar 83 persen (120 unit, 135,440), sedangkan ekspor sebesar 17 persen (24 unit, 83,860 GT). Selain itu, Iperindo juga terus menjalin kerja sama dengan stakeholder kemaritiman lain, seperti Kementeria Perindustrian, Kemenko Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait pengembangan industri perkapalan tanah air. Lebih lanjut, dia menuturkan, pihaknya juga akan berusaha mendorong dunia perbankan nasional untuk mendukung industri maritim nasional yang akan terus bertumbuh. Dukungan yang diperlukan itu seperti pemberian bunga pinjaman yang rendah, seperti yang diterapkan bank luar negeri terhadap industri maritim mereka. “Kalau fiskal diberesin, gambar ada standar desain, pembangunan kapal bisa lebih cepat, dan didukung dengan bunga perbankan lebih kompetitif, industri maritim siap bersaing dengan industri luar negeri.”(*)abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN NASIONAL HARAPKAN NILAI TUKAR RUPIAH STABIL

Para pelaku usaha pelayaran nasional mengharapkan terjadinya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini terus mengalami pelemahan  dan telah mencapai sekitar Rp14 ribu. Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika sangat dibutuhkan para pelaku usaha nasional dalam rangka menyusun kembali rencana bisnis perusahaan. “Kami harap tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini cepat stabil. Karena kita perlu menyesuaikan dan menata ulang rencana bisnis jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang,” katanya, Jumat (29/6). Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membuat perusahaan cukup berdampak pada beban biaya perusahaan. Hal ini tidak lepas dari beberapa komponen beban perusahaan yang harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Beberapa beban biaya yang perlu dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika itu seperti, spare part kapal. Karena diketahui, sebagian besar spare part kapal saat ini masih lebih banyak impor. Lain itu, pinjaman kepada bank asing dalam pembangunan kapal yang perlu dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Komponen lainnya adalah asuransi kapal dengan perusahaan asuransi asing. Tentunya hal ini memberatkan perusahaan pelayaran, mengingat income pelayaran domestik bagi perusahaan pelayaran nasional menggunakan mata uang rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga berdampak peningkatan cost of transaction para importir Indonesia. Bagi importir, biaya yang dikeluarkan untuk nilai suatu barang tertentu akan ikut terkerek naik jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus mengalami pelemahan. Adapun, bagi eksportir justru terjadi sebaliknya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan membuat nilai dari hasil produksi suatu barang yang diproduksi menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Carmelita menambahkan, perusahaan nasional yang terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak dapat berbuat banyak, selain melakukan efisiensi-efisiensi pada pos-pos beban biaya yang dapat ditekan. “Tentunya beban kita semakin berat, karena sulit bagi pelayaran nasional menaikkan freight kapal. Mungkin yang dapat dilalukan adalah efisiensi pada beban biaya yang mungkin bisa ditekan.” Sementara itu, penaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen, yang dilakukan Bank Indonesia dapat dimaklumi mengingat tidak adanya pilihan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebijakan BI ini, katanya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing dan juga mengendalikan inflasi nasional. Namun demikian, kata Carmelita, kebijakan ini sedikit banyak juga akan berdampak bagi perusahaan pelayaran nasional. Pelayaran nasional harus berusaha lebih keras untuk mendapat pinjaman guna investasi pengembangan usaha. Untuk itu pelayaran nasional mengharapkan, untuk mendapat pendanaan yang kompetitif dengan besaran bunga yang berbeda dari bunga perbankan pada umumnya. “Kita mengharapkan untuk industri pelayaran nasional adanya pendanaan kompetitif yang dibedakan dengan bunga perbankan pada umumnya.”(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INAPORTNET 2.0 DAN DO ONLINE TINGKATKAN EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA

Kementerian Perhubungan meluncurkan Go Live Penerapan Inaportnet 2.0 dan Delivery Order (DO) Online di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 untuk mempermudah proses administrasi pengiriman barang impor. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengiriman barang dan proses administrasi menjadi lebih efisien. "Tentunya kita berhasil melakukan efisiensi waktu, biaya, dan yang penting sekali kita bisa memastikan barang kita dimana dan bagaimana," kata Menhub Budi di Jakarta, Jumat (29/6/2017). Budi menuturkan Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan penerapan inaportnet 2.0 dan DO online supaya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat bisnis. Kementerian Perhubungan juga berharap para stakeholder terkait dapat memberikan masukannya agar sistem ini berjalan dengan optimal. "Oleh karenanya kita harus konsisten, all out, dan terus berimprovisasi menjalankan sistem ini. Koordinasi juga penting, tanpa koordinasi akan sulit dilakukan. Dengan penataan yang baik akan meningkatkan daya saing," ungkapnya. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengapresiasi pelaksanaan penerapan inaportnet 2.0 dan DO nnline di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 oleh Kementerian Perhubungan. Ini merupakan langkah yang positif dan diharapkan dengan adanya sistem ini dapat menurunkan biaya logistik dan juga efisiensi. "Bahwa sekarang masih impor dan mungkin kedepannya ekspor juga bisa dilakukan. Tapi saya lihat ini bukan dari sisi pelayarannya dan perhubungannya saja, tapi INSW juga menjadi satu plus terminal juga sudah terintegrasi semuanya sehingga dengan demikian tidak ada masalah-masalah lain," kata Carmelita.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

JOINT WAR COMMITTEE HAPUS PELABUHAN TANJUNG PRIOK DARI DAFTAR HITAM WAR RISK

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dihapus dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada (14/6) lalu dan dinyatakan aman untuk kegiatan pelayaran dunia oleh Joint War Committee (JWC). Joint War Committee adalah sebuah lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA) yang sebelumnya memasukan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017. Dampak dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar war list mengakibatkan adanyabiaya tambahan premi asuransi yang dibebankan kepada pemilik kapal yang menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kompetitif. "Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta akhirnya dinyatakan sebagai pelabuhan yang aman oleh JWC yang sebelumnya selalu dimasukan ke dalam daftar pelabuhan yang beresiko tinggi di dunia dan ini akan menghapuskan beban premi tambahan bagi pengusaha pelayaran sehingga Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lebih kompetitif," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo hari ini (25/6). Dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dikeluarkan oleh JWC pada tanggal 14 Juni 2018, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah dihapus. Hal ini menunjukan kepercayaan dunia bahwa Indonesia khususnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta aman. "Alhamdulillah, berkat kerja keras dan usaha kita semua akhirnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bisa dihapuskan dalam rilis war risk yang dikeluarkan JWC tersebut. Ini menunjukan adanya kepercayaan dunia pelayaran terutama dunia pelayaran internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta," kata Dirjen Agus. Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali Pelabuhan Tanjung Priok dimasukan ke dalam rilis war risk sebelumnya karena selama ini tidak ada gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi dan menyita perhatian dunia khususnya pelaku usaha di bidang maritim. "Kami melayangkan protes kepada JWC dengan menyampaikan data dan fakta bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu aman dan akhirnya protes kami membuahkan hasil sehingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dikeluarkan dari rilis war risknya JWC," kata Dirjen Agus. Dirjen Agus juga mengatakan bahwa dengan dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari rilis War Risk tentunya beban premi tambahan asuransi kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hilang dan seluruh perairan Indonesia aman bagi pelayaran. "Ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia, dengan dinyatakan aman bagi seluruh pelabuhan di Indonesia maka peluang investasi terbuka lebar," kata Dirjen Agus. Dalam rilis war risk Joint War Committee tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo. Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah. Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Nasional di Tingkat Keamanan Satu Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat keamanan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada tingkat Keamanan 1 (satu) atau normal. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/12/4/DJPL-18 tanggal 31 Januari 2018 tentang Tingkat Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. "Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan  tingkat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada level 1 atau Normal," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi. Berdasarkan ketentuan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code part A.4 dan Part B 4.8 - 4.9 dan  Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority (DA) bertanggung jawab menetapkan tingkat keamanan secara nasional untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia. "Perubahan tingkat keamanan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perkembangan keamanan maritim yang terjadi secara nasional maupun setempat dan akan dilakukan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak surat edaran dimaksud ditetapkan dan kami sedang melakukan evaluasi tersebut," ujar Junaidi. Untuk itu, Junaidi mengingatkan para pemangku kepentingan terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia diminta agar selalu meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan ancaman keamanan maritim di wilayah masing-masing. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan seluruh pelabuhan di Indonesia aman untuk kegiatan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Indonesia menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code berturut-turut sejak tahun 2004. "Tahun 2017, US Coast Guard (USCG) kembali memberikan penilaian baik untuk implementasi ISPS Code di Indonesia yang artinya pelabuhan di Indonesia secara umum aman untuk kegiatan pelayaran," tutup Junaidi.(*)abc
Around The Globe, Headlines, Ulasan Berita

INDONESIA BERPARTISIPASI PADA PAMERAN INTERNASIONAL MARITIM POSIDONIA 2018 YUNANI

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berpartisipasi pada pameran perkapalan internasional Posidonia 2018, yang diselenggarakan di Athena, Yunani, tanggal 4-8 Juni 2018. Keikutsertaaan Indonesia untuk pertama kalinya dalam ajang ini berkat kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani di Athena dengan DPP INSA. Dalam acara ini, KBRI bersama DPP INSA membuka stand Indonesia untuk menampilkan khasanah usaha maritim dalam negeri yang terbaik. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto yang menjadi pemimpin delegasi DPP INSA mengatakan, ajang ini memberikan kesempatan Indonesia untuk menampilkan sektor kemaritimannya dalam pameran perkapalan terbesar di Mediterania. “Ini merupakan ajang besar dengan berkumpulnya seluruh stakeholder kemaritiman dunia. Melalui ajang ini diharapkan, akan meningkatan kerja sama maritim Indonesia dengan negara lain demi kepentingan nasional,” katanya di sela-sela acara pameran, Selasa (06/05/2018). Carmelita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dubes Republik Indonesia untuk Republik Yunani, Ferry Adamhar yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh dalam mempromosikan sektor maritim nasional  kepada dunia  internasional, pada Pameran Posidonia 2018 ini. Pameran perkapalan internasional Posidonia merupakan pameran yang telah berjalan selama 50 tahun. Pada pameran 2016 lalu, sedikitnya diikuti 33.512 exhibitors, pengunjung dan jurnalis. Exhibitors dan pengunjung pada pameran Posidonia 2016 merupakan pelaku usaha sektor maritim internasional, seperti pemilik perusahaan perkapalan, agen kapal, industri peralatan maritim dan sebagainya. Pihak penyelenggara mencatat new building order book selama pameran mencapai 10 % dari total global order for new shipsdi 2016 dengan nilai USD 22 miliar. Untuk Pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 diikuti oleh lebih dari 101 negara dengan lebih dari 1800 peserta dan diharapkan dapat menyedot lebih dari 20.000 pengunjung. Pameran ini menampilkan produk perkapalan, galangan, registrasi kapal, badan klasifikasi, kepelautan, asuransi, pembiayaan, pelabuhan dan ragam produk dan jasa lainnya. Pada tahun ini, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras membuka langsung pameran Posidonia 2018. Hadir pula dalam ajang ini Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Kitack Lim dan European Commissioner for Transport Violeta Bulc. Selain itu, pada acara pembukaan ini juga dihadiri oleh pejabat setingkat menteri terkait sektor perkapalan dari negara-negara pelaku utama perkapalan dunia seperti Inggris, Malta, Siprus, Hongkong, Liberia, Singapura dan Polandia. Pada kesempatan ini, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras sempat berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di area stand Indonesia. Alexis Tsipras mengharapkan adanya hubungan insan maritim di antara kedua negara yang lebih kuat dan saling mendukung. Saat ini, jumlah armada Yunani mencapai 4.092 kapal dengan 320.597.574 DWT dan 188.904 GT. Pada sektor kapal tanker dan kargo, kapasitas armada Yunani mencapai 171,3 juta ton atau 81,57% kapasitas dunia. Potensi kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Yunani cukup  terbuka, terlebih Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Tentunya  kerja sama dengan pemain utama perkapalan dunia akan menunjang terealisasinya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Pada pameran kali ini, stand Indonesia  mendapat antusiasme pengunjung. Bahkan banyak yang tertarik untuk berinvestasi joint venture dan juga berkeinginan  mencoba  mencari partner untuk membangun pabrik spare part kapal. Hal ini merupakan poin positif untuk mengikis ketergantungan spare part kapal yang dibutuhkan agar tidak lagi impor. Selain itu, Duta Besar RI untuk Republik Yunani Ferry Adamhar bersama delegasi INSA juga melakukan pertemuan dengan Undersecretary for Transport and Housing Hong Kong Dr. Raymond So Wai-man. Perbincangan ini terkait potensi kerja sama leasing, pembiayan pembangunan kapal dan pengembangan jalur kapal antar pulau di Indonesia international shipping registry, serta teknologi informatika untuk meningkatkan infrastruktur kapal di Indonesia.(*) [caption id="attachment_8563" align="aligncenter" width="960"] Duta Besar RI Bapak Ferry Adamhar dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto berkesempatan untuk berbicara dengan PM Yunani, Mr. Alexis Tsipras di depan Stand Indonesia[/caption]abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

PERERAT SILATURAHMI, INSA GELAR BUKA PUASA BERSAMA

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasa bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA. Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini. Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya. Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa. INSA sebagai  satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional. “INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ” Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul. Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional. Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri. Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia. Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. “Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.” Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia. Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional  kapal di tengah lautan. “Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA