Category: Headlines
Headlines, Ulasan Berita

JOINT WAR COMMITTEE HAPUS PELABUHAN TANJUNG PRIOK DARI DAFTAR HITAM WAR RISK

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dihapus dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada (14/6) lalu dan dinyatakan aman untuk kegiatan pelayaran dunia oleh Joint War Committee (JWC). Joint War Committee adalah sebuah lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA) yang sebelumnya memasukan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017. Dampak dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar war list mengakibatkan adanyabiaya tambahan premi asuransi yang dibebankan kepada pemilik kapal yang menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kompetitif. "Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta akhirnya dinyatakan sebagai pelabuhan yang aman oleh JWC yang sebelumnya selalu dimasukan ke dalam daftar pelabuhan yang beresiko tinggi di dunia dan ini akan menghapuskan beban premi tambahan bagi pengusaha pelayaran sehingga Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lebih kompetitif," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo hari ini (25/6). Dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dikeluarkan oleh JWC pada tanggal 14 Juni 2018, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah dihapus. Hal ini menunjukan kepercayaan dunia bahwa Indonesia khususnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta aman. "Alhamdulillah, berkat kerja keras dan usaha kita semua akhirnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bisa dihapuskan dalam rilis war risk yang dikeluarkan JWC tersebut. Ini menunjukan adanya kepercayaan dunia pelayaran terutama dunia pelayaran internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta," kata Dirjen Agus. Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali Pelabuhan Tanjung Priok dimasukan ke dalam rilis war risk sebelumnya karena selama ini tidak ada gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi dan menyita perhatian dunia khususnya pelaku usaha di bidang maritim. "Kami melayangkan protes kepada JWC dengan menyampaikan data dan fakta bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu aman dan akhirnya protes kami membuahkan hasil sehingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dikeluarkan dari rilis war risknya JWC," kata Dirjen Agus. Dirjen Agus juga mengatakan bahwa dengan dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari rilis War Risk tentunya beban premi tambahan asuransi kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hilang dan seluruh perairan Indonesia aman bagi pelayaran. "Ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia, dengan dinyatakan aman bagi seluruh pelabuhan di Indonesia maka peluang investasi terbuka lebar," kata Dirjen Agus. Dalam rilis war risk Joint War Committee tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo. Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah. Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Nasional di Tingkat Keamanan Satu Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat keamanan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada tingkat Keamanan 1 (satu) atau normal. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/12/4/DJPL-18 tanggal 31 Januari 2018 tentang Tingkat Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. "Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan  tingkat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada level 1 atau Normal," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi. Berdasarkan ketentuan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code part A.4 dan Part B 4.8 - 4.9 dan  Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority (DA) bertanggung jawab menetapkan tingkat keamanan secara nasional untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia. "Perubahan tingkat keamanan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perkembangan keamanan maritim yang terjadi secara nasional maupun setempat dan akan dilakukan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak surat edaran dimaksud ditetapkan dan kami sedang melakukan evaluasi tersebut," ujar Junaidi. Untuk itu, Junaidi mengingatkan para pemangku kepentingan terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia diminta agar selalu meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan ancaman keamanan maritim di wilayah masing-masing. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan seluruh pelabuhan di Indonesia aman untuk kegiatan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Indonesia menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code berturut-turut sejak tahun 2004. "Tahun 2017, US Coast Guard (USCG) kembali memberikan penilaian baik untuk implementasi ISPS Code di Indonesia yang artinya pelabuhan di Indonesia secara umum aman untuk kegiatan pelayaran," tutup Junaidi.(*)abc
Around The Globe, Headlines, Ulasan Berita

INDONESIA BERPARTISIPASI PADA PAMERAN INTERNASIONAL MARITIM POSIDONIA 2018 YUNANI

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berpartisipasi pada pameran perkapalan internasional Posidonia 2018, yang diselenggarakan di Athena, Yunani, tanggal 4-8 Juni 2018. Keikutsertaaan Indonesia untuk pertama kalinya dalam ajang ini berkat kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani di Athena dengan DPP INSA. Dalam acara ini, KBRI bersama DPP INSA membuka stand Indonesia untuk menampilkan khasanah usaha maritim dalam negeri yang terbaik. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto yang menjadi pemimpin delegasi DPP INSA mengatakan, ajang ini memberikan kesempatan Indonesia untuk menampilkan sektor kemaritimannya dalam pameran perkapalan terbesar di Mediterania. “Ini merupakan ajang besar dengan berkumpulnya seluruh stakeholder kemaritiman dunia. Melalui ajang ini diharapkan, akan meningkatan kerja sama maritim Indonesia dengan negara lain demi kepentingan nasional,” katanya di sela-sela acara pameran, Selasa (06/05/2018). Carmelita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dubes Republik Indonesia untuk Republik Yunani, Ferry Adamhar yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh dalam mempromosikan sektor maritim nasional  kepada dunia  internasional, pada Pameran Posidonia 2018 ini. Pameran perkapalan internasional Posidonia merupakan pameran yang telah berjalan selama 50 tahun. Pada pameran 2016 lalu, sedikitnya diikuti 33.512 exhibitors, pengunjung dan jurnalis. Exhibitors dan pengunjung pada pameran Posidonia 2016 merupakan pelaku usaha sektor maritim internasional, seperti pemilik perusahaan perkapalan, agen kapal, industri peralatan maritim dan sebagainya. Pihak penyelenggara mencatat new building order book selama pameran mencapai 10 % dari total global order for new shipsdi 2016 dengan nilai USD 22 miliar. Untuk Pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 diikuti oleh lebih dari 101 negara dengan lebih dari 1800 peserta dan diharapkan dapat menyedot lebih dari 20.000 pengunjung. Pameran ini menampilkan produk perkapalan, galangan, registrasi kapal, badan klasifikasi, kepelautan, asuransi, pembiayaan, pelabuhan dan ragam produk dan jasa lainnya. Pada tahun ini, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras membuka langsung pameran Posidonia 2018. Hadir pula dalam ajang ini Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Kitack Lim dan European Commissioner for Transport Violeta Bulc. Selain itu, pada acara pembukaan ini juga dihadiri oleh pejabat setingkat menteri terkait sektor perkapalan dari negara-negara pelaku utama perkapalan dunia seperti Inggris, Malta, Siprus, Hongkong, Liberia, Singapura dan Polandia. Pada kesempatan ini, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras sempat berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di area stand Indonesia. Alexis Tsipras mengharapkan adanya hubungan insan maritim di antara kedua negara yang lebih kuat dan saling mendukung. Saat ini, jumlah armada Yunani mencapai 4.092 kapal dengan 320.597.574 DWT dan 188.904 GT. Pada sektor kapal tanker dan kargo, kapasitas armada Yunani mencapai 171,3 juta ton atau 81,57% kapasitas dunia. Potensi kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Yunani cukup  terbuka, terlebih Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Tentunya  kerja sama dengan pemain utama perkapalan dunia akan menunjang terealisasinya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Pada pameran kali ini, stand Indonesia  mendapat antusiasme pengunjung. Bahkan banyak yang tertarik untuk berinvestasi joint venture dan juga berkeinginan  mencoba  mencari partner untuk membangun pabrik spare part kapal. Hal ini merupakan poin positif untuk mengikis ketergantungan spare part kapal yang dibutuhkan agar tidak lagi impor. Selain itu, Duta Besar RI untuk Republik Yunani Ferry Adamhar bersama delegasi INSA juga melakukan pertemuan dengan Undersecretary for Transport and Housing Hong Kong Dr. Raymond So Wai-man. Perbincangan ini terkait potensi kerja sama leasing, pembiayan pembangunan kapal dan pengembangan jalur kapal antar pulau di Indonesia international shipping registry, serta teknologi informatika untuk meningkatkan infrastruktur kapal di Indonesia.(*) [caption id="attachment_8563" align="aligncenter" width="960"] Duta Besar RI Bapak Ferry Adamhar dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto berkesempatan untuk berbicara dengan PM Yunani, Mr. Alexis Tsipras di depan Stand Indonesia[/caption]abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

PERERAT SILATURAHMI, INSA GELAR BUKA PUASA BERSAMA

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasa bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA. Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini. Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya. Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa. INSA sebagai  satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional. “INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ” Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul. Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional. Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri. Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia. Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. “Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.” Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia. Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional  kapal di tengah lautan. “Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

PEMERINTAH TINGKATKAN EFISIENSI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Kementerian Perhubungan tingkatkan efisiensi di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia semakin kompetitif dan memiliki daya saing tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan efisiensi di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan mengingat pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. “Kita lagi menghitung bagaimana efisiensi bisa terjadi terutama di Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya,” kata Budi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/04/2018). Melalui upaya efisiensi tersebut, Budi berharap Pelabuhan Tanjung Priok bisa lebih murah 20-30 persen. Seperti diketahui, lanjut Budi, 60 persen distribusi logistik Indonesia berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk Itu, Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih cepat dan murah. “Menurut hemat saya bisa lebih murah 20-30 persen. Kita ingin Priok lebih kompetitif, bebas korupsi dan pungli (pungutan liar),” tegasnya. Selain pelabuhan-pelabuhan besar, Budi menambahkan, pemerintah juga terus berupaya mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan kecil. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melibatkan pengoperasian dan mengoptimalkan muatan kapal perintis agar aktivitas perekonomian lebih meningkat dan pelabuhan bisa dimaksimalkan. “Pelabuhan-pelabuhan kecil skala ekonominya masih kecil. Oleh karenanya kita mendorong dan mendukung kapal perintis yang beroperasinya di sana yang tentunya juga membuat pelabuhan-pelabuhan di sana bisa maksimal,” pungkasnya.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

KETUM INSA AJAK PEREMPUAN BERPERAN DALAM SEKTOR MARITIM

SINGAPURA-Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menjadi tamu kehormatan pada acara Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15. Acara yang berlangsung di Marina Bay Sands, Singapore, digelar selama tiga hari dari 14 hingga 16 Maret 2018 dan dihadiri oleh seluruh pelaku kemaritiman dan stakeholder kemaritiman dunia. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mendapat kehormatan menjadi penggunting pita sebagai tanda dibukanya secara resmi Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15. Bersama dengan itu, Carmelita Hartoto mendapat kesempatan memberikan pemaparan pada sesi peran perempuan dalam dunia kemaritiman yang dimoderatori oleh KD Adamson. Selain Carmelita terdapat beberapa pembicara lain pada sesi ini, seperti Chief Executive Officer Nordic Flow Control PTE LTD Dorcas Teo, Director & President, Singapore, Asia Legal LLC & Women International Shipping & Trading Association Singapore Magdalena Chew, Regional Head, Human Capital (Subcontinent Region), India, DP World Modal Srivastava, Co-Founder & Senior Legal Counsel, Legal & Compliance, Su Yin Anand. Dalam paparannya, Carmelita mengatakan peran perempuan dalam dunia kemaritiman sudah dimulai sejak lama. “Peran perempuan dalam kancah kemaritiman tidak bisa dipisahkan sejak lama, misalnya adanya Laksamana Malahayati yang dikenal sebagai pahlawan dan memimpin perjuangan perempuan Aceh pada abad ke 16,” katanya di depan konfrensi APM ke-15. Dia menutukan, perbedaan perlakuan gender antara perempuan dan laki-laki pada dunia maritim Indonesia sudah mulai mengikis seiring semakin besarnya peran perempuan di kancah maritim saat ini. Kesempatan berkembang bagi perempuan di dunia maritim sangat terbuka, tergantung dari kompetensi individu masing-masing. "Tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dunia maritim Indonesia. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.” Namun perlu diakui, katanya, jumlah pelaut perempuan yang masih cukup sedikit jika dibandingkan pelaut laki-laki. Per 9 Maret 2018, jumlah pelaut perempuan mencapai 10.320 orang dari total jumlah pelaut yang ada yakni 899.768 orang. Kendati begitu, katanya, peran perempuan dalam industri maritim Indonesia telah memasuki banyak bidang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang telah dipegang perempuan di dunia kemaritiman Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Peran perempuan itu misalnya, menjadi pelaku usaha pelayaran, menjadi pucuk pimpinan manajemen perusahaan pelayaran, pejabat di kementerian terkait kemaritiman, pakar hukum maritim dan konsultan hukum maritim. Bagi masyarakat Indonesia, perempuan yang bekerja di sektor maritim bukan hal asing. Selain dirinya, salah satu Menteri Kelautan dan Perikanan pada pemerintahan saat ini adalah Susi Pudjiastuti yang sangat dihargai atas prestasi dan kinerjanya selama ini. “Peran perempuan dan laki-laki di dunia maritim Indonesia sudah menuju arah positif dalam kesamaan pemberian hak dan kewajiban, kendati peran perempuan masih harus terus didorong.” Menurutnya, pemberdayaan perempuan pada sektor maritim bukan ditujukan menjadi pesaing bagi laki-laki, melainkan bersinergi antar keduanya. “Karena dalam menjawab tantangan dan menangkap peluang masa depan di bidang maritim membutuhkan kolaborasi gender.” Menteri Transportasi Singapura Lam Pin Min juga mengapresiasi peran dan keikutsertaan INSA dalam Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15 ini. Dirinya juga berharap, adanya peningkatan kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Singapura pada masa yang akan datang.(*)abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

INSA BERBAGI BERSAMA 1.000 ANAK YATIM

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim sebagai wujud syukur eksistensi setengah abad INSA di kancah industri pelayaran nasional. Acara yang bertemakan INSA Berbagi digelar di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (11/3/2018).  Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus DPP INSA, DPC INSA, dan perusahaan pelayaran nasional anggota INSA. INSA juga mengajak 1.000 anak yatim melakukan fieldtrip ke daerah pelabuhan untuk memberikan wawasan dan menanamkan budaya maritim sejak dini. Fieldtrip ini dilakukan di pelabuhan lantaran pelabuhan dan pelayaran merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam kegiatan perniagaan nasional maupun internasional. Pada fieldtrip ini anak-anak berkesempatan melihat rangkaian aktivitas di bidang pelayaran yang dimulai dari pelabuhan seperti pelayanan kapal (labuh, pandu, tunda, dan tambat), handling bongkar muat (peti kemas, curah cair, curah kering, general cargo, roro), embarkasi dan debarkasi penumpang, jasa penumpukan, dan bunkering. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan pengenalan wawasan dan penanaman budaya maritim sejak dini merupakan salah satu cara mensukseskan program pemerintah mengedepankan sektor maritim sebagai masa depan bangsa. “Melalui acara ini kami berbagi dengan 1.000 anak yatim sekaligus mengenalkan wawasan dan budaya maritim kepada anak-anak,” kata Carmelita di acara INSA Berbagi bersama 1.000 anak yatim di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong anak-anak bercita-cita bekerja di industri maritim dan kelautan terutama yang berkaitan dengan INSA, yaitu menjadi pelaut yang berkualitas atau menjadi wirausaha di bidang pelayaran.(*)      abc
Headlines, Keluarga INSA

Sri Imam Jarwanto, Ketua DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu Periode 2017-2021

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kotabaru dan Tanah Bumbu telah menetapkan Sri Imam Jarwanto sebagai Ketua DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu periode 2017-2021 menggantikan H. Sulthoni. Terpilihnya Sri Imam Jarwanto (PT Indo Dharma Transport) berdasarkan hasil Rapat Anggota Cabang (RAC) INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang diselenggarakan pada Rabu, 22 November 2017. RAC yang bertemakan "Melalui Rapat Anggota Cabang DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang ke-3 Kita Tingkatkan Profesionalisme & Kemandirian Organisasi" dihadiri oleh Anggota DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kepala Kantor KSOP Kotabaru, dan DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA, RAC INSA diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*) [caption id="attachment_8472" align="alignnone" width="1280"] (ki-ka)Ketua DPC INSA Kotabaru 2012-2017 H. Sulthoni, Wakabid Organisasi & Keanggotaan Dian A. Imirsyah, Ketua DPC INSA Kotabaru terpilih periode 2017-2021 Sri Imam Jarwanto, Dewan Penasehat DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu H. Sutarto[/caption] abc
Headlines, Keluarga INSA

Kunjungan BIMCO ke DPP INSA

Jakarta, INSA - DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menjamu tamu kerhormatan dari perwakilan  Baltic and International Maritime Council (BIMCO) di kantor DPP INSA Jl. Tanah Abang III, No.10,  Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2017). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari workshop yang digelar sebelumnya di Grand Mercure pada Kamis, (16/11/2017) dengan tema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran. Hadir mewakili BIMCO Mr. Wei Zhuang sebagai Regional Manager, Asia. Sementara dari DPP INSA hadir Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim, Wakil Ketua Umum IV Soeharyo Sangat, Wakil Ketua Umum I Capt. Witono Soeprapto dan Ketua Bidang Angkutan Cair Nick Djatmika, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso. BIMCO merupakan organisasi internasional yang memiliki reputasi terbaik untuk industri maritim yang mulai berdiri pada 1905 dan memberikan manfaat terkait industri pelayaran. BIMCO mempunyai standar kesepakatan bisnis yang bisa dipakai perusahaan pelayaran dalam melakukan kerja sama, seperti time charter party dan bareboat contract. Ada juga agreement lainnya yang menyangkut industri maritim, seperti bunker supply, floating acomodaiton barge, Ballast Water Management dan Greenhouse Gas (GHG). Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan pertemuan kali ini membahas tentang banyak hal menyangkut industri pelayaran dan juga peran BIMCO dalam industri maritim internasional, sekaligus mensosialisasikan keanggotaan BIMCO bagi pelayaran Indonesia. Budhi menuturkan, INSA menyambut baik peran dan program BIMCO dalam industri maritim dunia. Beberapa keuntungan didapatkan perusahaan pelayaran dengan menjadi anggota BIMCO. Beberapa keuntungan bagi pelayaran  nasional yang menjadi anggota BIMCO itu antara lain, mendapatkan informasi terkini  terkait industri pelayaran dunia setiap bulannya, mendapatkan bantuan konsultasi dari BIMCO jika mengalami kesalahpahaman kontrak dengan pihak ketiga. “BIMCO bisa membantu jika terjadi dispute terkait dengan tagihan-tagihan yang tidak dibayarkan ataupun terjadi perbedaan perhitungan dengan pihak ketiga. Tentunya, konsultasi dari BIMCO disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” katanya, Jumat (17/11/2017). Lain itu, ada juga agenda member meeting setiap tahunnya, yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua BIMCO yang saat ini dipimpin oleh salah satu pelayaran dari Yunani. Selain itu, BIMCO memungkin pelatihan singkat selama 2 hingga 3 hari bagi anggota INSA yang juga menjadi member BIMCO dengan tema yang sesuai kebutuhan pelayaran nasional, ataupun mengikuti program dari BIMCO dengan pembiayaan yang ditanggung para peserta pelatihan. Untuk menjadi anggota BIMCO, perusahaan pelayaran nasional dapat langsung mendaftarkan diri menjadi member ke BIMCO, maupun melalui  INSA yang kemudian mensosialisasikan kepada para anggotanya untuk menjadi anggota BIMCO. Regional Manager BIMCO Asia, Wei Zhuang mengapresiasi sikap DPP INSA yang telah bersedia melakukan pertemuan kali ini dan telah membantu mengkoordinasikan program workshop yang digelar sebelumnya. Dirinya juga telah mencatat dan akan menginformasikan terkait pertemuan ini kepada BIMCO, yang salah satunya menyangkut  prosedur menjadi anggota BIMCO dan besaran iuran anggota INSA yang akan menjadi member BIMCO plus termasuk juga potongan harga bagi perusahaan pelayaran anggota INSA. Dia pun mengharapkan, pertemuan kali ini akan mendapat tindak lanjut kerja sama antara INSA dan BIMCO ke depannya.(*) [caption id="attachment_8461" align="alignnone" width="1040"] (ki-ka) Wakabid Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah, Wakil Ketua Umum IV INSA Soehariyo Sangat, Regional Manager BIMCO Asia Wei Zhuang, Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Kabid Angkutan Gas INSA Sutiyarso.(Foto: INSA/Hilman)[/caption]abc
Headlines, Ulasan Berita

Sinergi INSA dan BIMCO dalam Perkembangan Maritim International

[caption id="attachment_8374" align="alignnone" width="1024"] Foto Bersama Antara INSA dan BIMCO[/caption] Jakarta, INSA – DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Asosiasi Pelayaran International, Baltic and International Maritime Council (BIMCO) menggelar seminar di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta. Kamis, (16/11/2017) Seminar bertema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran membahas beberapa materi di antaranya,  kondisi pelayaraan saat ini, sektor bisnis pelayaran masa depan, persaingan bisnis pelayaran internasional, dan Ballast Water Management. Acara dibuka oleh General Manager BIMCO Cabang Singapura Malte Bolivar Klarup, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekertaris Umum DPP INSA Budhi Halim, kemudian ditutup dengan materi oleh Regional Manager di Asia, Wei Zhuang. Setidaknya lebih dari 80 perusahaan pelayaran nasional maupun internasional mengikuti seminar maritim BIMCO dan INSA. Turut hadir pengurus DPP INSA, Soehariyo Sangat, Hasanul Haq, Nick Djatnika, Jovan Patriot, Indra, dan Dian Imirsyah. Selain itu tampak hadir pula pakar hukum maritim, Dr. Chandra Motik Yusuf, SH., Msc. BIMCO mengharapkan agar anggota INSA dapat mendaftar menjadi bagian dari Komunitas BIMCO Baltic and International Maritime Council (BIMCO) BIMCO merupakan asossiasi pelayaran international terbesar yang mewakili pemilik kapal keanggotaannya menguasai sekitar 65 persen tonase dunia dan memiliki anggota di lebih dari 120 negara, termasuk manajer, pialang dan agen. Tujuan utama asosiasi ini adalah untuk melindungi keanggotaan globalnya melalui penyediaan informasi dan saran, dan sambil mempromosikan praktik bisnis yang adil, memfasilitasi harmonisasi dan standarisasi praktik dan kontrak pengiriman komersial. Untuk mendukung komitmennya dalam mempromosikan pengembangan dan penerapan instrumen peraturan global, BIMCO diakreditasi sebagai Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dengan semua organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Dalam upaya untuk mempromosikan agenda dan sasarannya, asosiasi tersebut terus melakukan dialog yang erat dengan pemerintah dan perwakilan diplomatik di seluruh dunia, termasuk administrasi maritim, lembaga pengatur, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah UE, Amerika Serikat, dan Asia. BIMCO telah melakukan berbagai program pelatihan di seluruh dunia untuk komunitas maritim. Sejak Juni 2017, Anastasios Papagiannopoulos, CEO perusahaan pelayaran Yunani Common Progress, telah terpilih sebagai Presiden BIMCO.abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA