Category: Headlines
Around The Globe, Headlines, Ulasan Berita

INDONESIA BERPARTISIPASI PADA PAMERAN INTERNASIONAL MARITIM POSIDONIA 2018 YUNANI

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berpartisipasi pada pameran perkapalan internasional Posidonia 2018, yang diselenggarakan di Athena, Yunani, tanggal 4-8 Juni 2018. Keikutsertaaan Indonesia untuk pertama kalinya dalam ajang ini berkat kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani di Athena dengan DPP INSA. Dalam acara ini, KBRI bersama DPP INSA membuka stand Indonesia untuk menampilkan khasanah usaha maritim dalam negeri yang terbaik. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto yang menjadi pemimpin delegasi DPP INSA mengatakan, ajang ini memberikan kesempatan Indonesia untuk menampilkan sektor kemaritimannya dalam pameran perkapalan terbesar di Mediterania. “Ini merupakan ajang besar dengan berkumpulnya seluruh stakeholder kemaritiman dunia. Melalui ajang ini diharapkan, akan meningkatan kerja sama maritim Indonesia dengan negara lain demi kepentingan nasional,” katanya di sela-sela acara pameran, Selasa (06/05/2018). Carmelita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dubes Republik Indonesia untuk Republik Yunani, Ferry Adamhar yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh dalam mempromosikan sektor maritim nasional kepada dunia internasional, pada Pameran Posidonia 2018 ini. Pameran perkapalan internasional Posidonia merupakan pameran yang telah berjalan selama 50 tahun. Pada pameran 2016 lalu, sedikitnya diikuti 33.512 exhibitors, pengunjung dan jurnalis. Exhibitors dan pengunjung pada pameran Posidonia 2016 merupakan pelaku usaha sektor maritim internasional, seperti pemilik perusahaan perkapalan, agen kapal, industri peralatan maritim dan sebagainya. Pihak penyelenggara mencatat new building order book selama pameran mencapai 10 % dari total global order for new shipsdi 2016 dengan nilai USD 22 miliar. Untuk Pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 diikuti oleh lebih dari 101 negara dengan lebih dari 1800 peserta dan diharapkan dapat menyedot lebih dari 20.000 pengunjung. Pameran ini menampilkan produk perkapalan, galangan, registrasi kapal, badan klasifikasi, kepelautan, asuransi, pembiayaan, pelabuhan dan ragam produk dan jasa lainnya. Pada tahun ini, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras membuka langsung pameran Posidonia 2018. Hadir pula dalam ajang ini Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Kitack Lim dan European Commissioner for Transport Violeta Bulc. Selain itu, pada acara pembukaan ini juga dihadiri oleh pejabat setingkat menteri terkait sektor perkapalan dari negara-negara pelaku utama perkapalan dunia seperti Inggris, Malta, Siprus, Hongkong, Liberia, Singapura dan Polandia. Pada kesempatan ini, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras sempat berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di area stand Indonesia. Alexis Tsipras mengharapkan adanya hubungan insan maritim di antara kedua negara yang lebih kuat dan saling mendukung. Saat ini, jumlah armada Yunani mencapai 4.092 kapal dengan 320.597.574 DWT dan 188.904 GT. Pada sektor kapal tanker dan kargo, kapasitas armada Yunani mencapai 171,3 juta ton atau 81,57% kapasitas dunia. Potensi kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Yunani cukup terbuka, terlebih Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Tentunya kerja sama dengan pemain utama perkapalan dunia akan menunjang terealisasinya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Pada pameran kali ini, stand Indonesia mendapat antusiasme pengunjung. Bahkan banyak yang tertarik untuk berinvestasi joint venture dan juga berkeinginan mencoba mencari partner untuk membangun pabrik spare part kapal. Hal ini merupakan poin positif untuk mengikis ketergantungan spare part kapal yang dibutuhkan agar tidak lagi impor. Selain itu, Duta Besar RI untuk Republik Yunani Ferry Adamhar bersama delegasi INSA juga melakukan pertemuan dengan Undersecretary for Transport and Housing Hong Kong Dr. Raymond So Wai-man. Perbincangan ini terkait potensi kerja sama leasing, pembiayan pembangunan kapal dan pengembangan jalur kapal antar pulau di Indonesia international shipping registry, serta teknologi informatika untuk meningkatkan infrastruktur kapal di Indonesia.(*) [caption id="attachment_8555" align="alignnone" width="960"] Duta Besar RI Bapak Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Ibu Carmelita Hartoto berkesempatan untuk berbicara dengan Perdana Menteri Yunani, Mr. Alexis Tsipras di depan Stand Indonesia.[/caption] [caption id="attachment_8556" align="alignnone" width="1280"] Delegasi DPP INSA bersama Mare Forum[/caption]abc
Headlines, Ulasan Berita

PERERAT SILATURAHMI, INSA GELAR BUKA PUASA BERSAMA

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasa bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA. Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini. Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya. Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa. INSA sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional. “INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ” Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul. Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional. Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri. Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia. Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. “Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.” Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia. Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional kapal di tengah lautan. “Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”(*)abc
Headlines, Keluarga INSA

Sri Imam Jarwanto, Ketua DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu Periode 2017-2021

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kotabaru dan Tanah Bumbu telah menetapkan Sri Imam Jarwanto sebagai Ketua DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu periode 2017-2021 menggantikan H. Sulthoni. Terpilihnya Sri Imam Jarwanto (PT Indo Dharma Transport) berdasarkan hasil Rapat Anggota Cabang (RAC) INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang diselenggarakan pada Rabu, 22 November 2017. RAC yang bertemakan "Melalui Rapat Anggota Cabang DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang ke-3 Kita Tingkatkan Profesionalisme & Kemandirian Organisasi" dihadiri oleh Anggota DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kepala Kantor KSOP Kotabaru, dan DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA, RAC INSA diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*) [caption id="attachment_8472" align="alignnone" width="1280"] (ki-ka)Ketua DPC INSA Kotabaru 2012-2017 H. Sulthoni, Wakabid Organisasi & Keanggotaan Dian A. Imirsyah, Ketua DPC INSA Kotabaru terpilih periode 2017-2021 Sri Imam Jarwanto, Dewan Penasehat DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu H. Sutarto[/caption] abc
Headlines, Keluarga INSA

Kunjungan BIMCO ke DPP INSA

Jakarta, INSA - DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menjamu tamu kerhormatan dari perwakilan  Baltic and International Maritime Council (BIMCO) di kantor DPP INSA Jl. Tanah Abang III, No.10,  Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2017). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari workshop yang digelar sebelumnya di Grand Mercure pada Kamis, (16/11/2017) dengan tema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran. Hadir mewakili BIMCO Mr. Wei Zhuang sebagai Regional Manager, Asia. Sementara dari DPP INSA hadir Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim, Wakil Ketua Umum IV Soeharyo Sangat, Wakil Ketua Umum I Capt. Witono Soeprapto dan Ketua Bidang Angkutan Cair Nick Djatmika, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso. BIMCO merupakan organisasi internasional yang memiliki reputasi terbaik untuk industri maritim yang mulai berdiri pada 1905 dan memberikan manfaat terkait industri pelayaran. BIMCO mempunyai standar kesepakatan bisnis yang bisa dipakai perusahaan pelayaran dalam melakukan kerja sama, seperti time charter party dan bareboat contract. Ada juga agreement lainnya yang menyangkut industri maritim, seperti bunker supply, floating acomodaiton barge, Ballast Water Management dan Greenhouse Gas (GHG). Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan pertemuan kali ini membahas tentang banyak hal menyangkut industri pelayaran dan juga peran BIMCO dalam industri maritim internasional, sekaligus mensosialisasikan keanggotaan BIMCO bagi pelayaran Indonesia. Budhi menuturkan, INSA menyambut baik peran dan program BIMCO dalam industri maritim dunia. Beberapa keuntungan didapatkan perusahaan pelayaran dengan menjadi anggota BIMCO. Beberapa keuntungan bagi pelayaran  nasional yang menjadi anggota BIMCO itu antara lain, mendapatkan informasi terkini  terkait industri pelayaran dunia setiap bulannya, mendapatkan bantuan konsultasi dari BIMCO jika mengalami kesalahpahaman kontrak dengan pihak ketiga. “BIMCO bisa membantu jika terjadi dispute terkait dengan tagihan-tagihan yang tidak dibayarkan ataupun terjadi perbedaan perhitungan dengan pihak ketiga. Tentunya, konsultasi dari BIMCO disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” katanya, Jumat (17/11/2017). Lain itu, ada juga agenda member meeting setiap tahunnya, yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua BIMCO yang saat ini dipimpin oleh salah satu pelayaran dari Yunani. Selain itu, BIMCO memungkin pelatihan singkat selama 2 hingga 3 hari bagi anggota INSA yang juga menjadi member BIMCO dengan tema yang sesuai kebutuhan pelayaran nasional, ataupun mengikuti program dari BIMCO dengan pembiayaan yang ditanggung para peserta pelatihan. Untuk menjadi anggota BIMCO, perusahaan pelayaran nasional dapat langsung mendaftarkan diri menjadi member ke BIMCO, maupun melalui  INSA yang kemudian mensosialisasikan kepada para anggotanya untuk menjadi anggota BIMCO. Regional Manager BIMCO Asia, Wei Zhuang mengapresiasi sikap DPP INSA yang telah bersedia melakukan pertemuan kali ini dan telah membantu mengkoordinasikan program workshop yang digelar sebelumnya. Dirinya juga telah mencatat dan akan menginformasikan terkait pertemuan ini kepada BIMCO, yang salah satunya menyangkut  prosedur menjadi anggota BIMCO dan besaran iuran anggota INSA yang akan menjadi member BIMCO plus termasuk juga potongan harga bagi perusahaan pelayaran anggota INSA. Dia pun mengharapkan, pertemuan kali ini akan mendapat tindak lanjut kerja sama antara INSA dan BIMCO ke depannya.(*) [caption id="attachment_8461" align="alignnone" width="1040"] (ki-ka) Wakabid Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah, Wakil Ketua Umum IV INSA Soehariyo Sangat, Regional Manager BIMCO Asia Wei Zhuang, Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Kabid Angkutan Gas INSA Sutiyarso.(Foto: INSA/Hilman)[/caption]abc
Headlines, Ulasan Berita

Sinergi INSA dan BIMCO dalam Perkembangan Maritim International

[caption id="attachment_8374" align="alignnone" width="1024"] Foto Bersama Antara INSA dan BIMCO[/caption] Jakarta, INSA – DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Asosiasi Pelayaran International, Baltic and International Maritime Council (BIMCO) menggelar seminar di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta. Kamis, (16/11/2017) Seminar bertema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran membahas beberapa materi di antaranya,  kondisi pelayaraan saat ini, sektor bisnis pelayaran masa depan, persaingan bisnis pelayaran internasional, dan Ballast Water Management. Acara dibuka oleh General Manager BIMCO Cabang Singapura Malte Bolivar Klarup, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekertaris Umum DPP INSA Budhi Halim, kemudian ditutup dengan materi oleh Regional Manager di Asia, Wei Zhuang. Setidaknya lebih dari 80 perusahaan pelayaran nasional maupun internasional mengikuti seminar maritim BIMCO dan INSA. Turut hadir pengurus DPP INSA, Soehariyo Sangat, Hasanul Haq, Nick Djatnika, Jovan Patriot, Indra, dan Dian Imirsyah. Selain itu tampak hadir pula pakar hukum maritim, Dr. Chandra Motik Yusuf, SH., Msc. BIMCO mengharapkan agar anggota INSA dapat mendaftar menjadi bagian dari Komunitas BIMCO Baltic and International Maritime Council (BIMCO) BIMCO merupakan asossiasi pelayaran international terbesar yang mewakili pemilik kapal keanggotaannya menguasai sekitar 65 persen tonase dunia dan memiliki anggota di lebih dari 120 negara, termasuk manajer, pialang dan agen. Tujuan utama asosiasi ini adalah untuk melindungi keanggotaan globalnya melalui penyediaan informasi dan saran, dan sambil mempromosikan praktik bisnis yang adil, memfasilitasi harmonisasi dan standarisasi praktik dan kontrak pengiriman komersial. Untuk mendukung komitmennya dalam mempromosikan pengembangan dan penerapan instrumen peraturan global, BIMCO diakreditasi sebagai Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dengan semua organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Dalam upaya untuk mempromosikan agenda dan sasarannya, asosiasi tersebut terus melakukan dialog yang erat dengan pemerintah dan perwakilan diplomatik di seluruh dunia, termasuk administrasi maritim, lembaga pengatur, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah UE, Amerika Serikat, dan Asia. BIMCO telah melakukan berbagai program pelatihan di seluruh dunia untuk komunitas maritim. Sejak Juni 2017, Anastasios Papagiannopoulos, CEO perusahaan pelayaran Yunani Common Progress, telah terpilih sebagai Presiden BIMCO.abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

Osman Hasyim Terpilih Sebagai Ketua DPC INSA Batam

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional". RAC INSA Batam tersebut berhasil menetapkan Osman Hasyim sebagai Ketua DPC INSA Batam terpilih periode 2017-2021. "Yang terpilih saudara Osman Hasyim," kata salah satu Panitia Penyelenggara RAC INSA Batam, Suparno kepada INSA.or.id. Suparno mengatakan, RAC INSA Batam dihadiri oleh 66 orang anggota INSA Batam. Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

Potensi Priok Sebagai Transhipment Port

Jakarta, INSA - Para pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan transhipment port. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih dioptimalkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kantor uji coba dimana pimpinannya merupakan orang-orang baru guna mendorong Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien, murah serta perizinan yang tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan sebagai upaya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. "Dengan lembaran baru itu, kita akan terima masukan-masukan dari para pihak. Seperti SOP apa yang bermasalah, proses apa yang menyulitkan, orang mana yang kurang koperatif. Semua kita buat dengan sistem yang baru," kata Budi di Jakarta, Selasa (14/11/2017). Dikatakan Budi, langkah nyata yang tengah dilakukan adalah mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu dan Minggu. Selama ini, pelayanan di hari Sabtu dan Minggu kurang optimal jika dibandingkan dengan pelayanan di hari kerja. "Sekarang ini Sabtu- Minggu barang boleh masuk tapi tidak ada yang tandatangan sehingga barang tidak bisa keluar," ungkapnya. Oleh karenanya, lanjut Budi, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan dalam memberikan pelayanan dokumen terkait pada hari Sabtu dan Minggu. Budi menjelaskan, salah satu keunggulan konsep jalur transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia sebagai pelabuhan transhipment. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menuturkan bahwa perusahaan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. Menurutnya, potensi transhipment port saat ini ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Sadar akan hal itu, Pelindo II terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanannya dengan mengutamakan kecepatan, akses yang mudah, peralatan yang modern, tarif lebih kompetitif dan transparan. "Potensi transhipment saat ini ada di Priok. Kita bikin gampang saja Priok sebagai konsolidasi barang," tutur Elvyn. Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Asmari Herry menyebutkan kalau Pelabuhan Tanjung Priok sangat bisa saja dijadikan sebagai pelabuhan transhipment asalkan mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Menurut Asmari, kegiatan transhipment harus murni bongkar muat barang yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Selain itu, pelabuhan yang dibuka untuk internasional harus dikurangi apabila Pelabuhan Tanjung Priok ingin dijadikan transhipment port.(*)abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPC INSA Batam akan Gelar RAC

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam akan menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional" Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya. Sekretaris DPC INSA Batam, Suparno mengatakan, sekitar lima orang mencalonkan diri sebagai Ketua DPC INSA Batam. Anggota yang akan hadir diperkirakan sebanyak 139 perusahaan. "Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA," kata Suparno kepada INSA News. Suparno menyebutkan KSOP Batam akan menghadiri acara RAC INSA Batam sebagai perwakilan dari pemerintah. Sedangkan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA diwakili oleh Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Around The Globe, Headlines, Ulasan Berita

Indonesia-Korea dalam Bisnis Forum Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi

[caption id="attachment_8316" align="aligncenter" width="1024"] Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyerahkan cinderamata kepada Minister of Land, Infrastructure and Transport of Republic of Korea, Mrs. Kim Hyun-mee[/caption] Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan beserta stakeholder lainnya mengadakan Forum Bisnis Indonesia –Korea , dengan melibatkan perusahaan besar Korea yang bergerak di bidang transportasi dan infrastruktur. Jumat, 10 November 2017 di Hotel Shangri La, Jakarta. Dengan tema Business Forum, Between, The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea. (On Strenghtening Cooperation In Transport Infrastructure Investment). Acara yang dimulai dari pukul 09.30  WIB berlangsung secara aktif dan lancar karena antusias peserta dari dua negara tersebut sangat positif, ini terlihat dari banyaknya investor dari korea dan stakeholder dari Indonesia yang ingin mengembangkan dan bekerja sama bisnis infrasstruktur dan transportasi. Dari dalam negeri sendiri, dihadiri oleh, Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, Kepala BPSDM Perhubungan, Kepala Badan Litbang Perhubungan, Staf ahli bidang logistik, multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Staf ahli bidang hukum, dan reformasi birokrasi perhubungan, staf ahli bidang teknologi dan energi perhubungan, staf ahli bidang ekonomi, kawasan, dan kemitraan perhubungan, staf khusus menteri perhubungan bidang hubungan international, dan bidang ekonomi dan investasi, tenaga ahli bidang investasi dan keuangan, direktur asia timur dan pasifik kemenlu, kepala biro perencanaan, setjen, kemhub, kepala biro keuangan, setjen kemhub, kepala biro komunikasi dan informasi publik, setjen, kemhub, sesditjen dan ditjen perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian, direktur prasarana perhubungan darat kemhub, direktur kepelabuhan kemhub, direktur navigasi penerbangan kemhub, direktur bandar udara kemhub, direktur prasarana perkeretaapian kemhub, direktur lalu lintas angkutan kereta api kemhub, direktur utama angkasa pura 1,2,3, dan 4, direktur utama PT KAI, Ketua INSA, Ketua ALFI, dan Ketua INACA. Dari perwakilan INSA sendiri diwakili oleh Wakil Bidang Organisasi, IT dan Medsos Dian A Imirsyah, dan pengurus INSA lainnya,  Nick Djatnika. Menurut Dian, Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) sebagai mitra Kementerian Perhubungan sangat senang apabila ada pendanaan baru dari investor korea yang dipergunakan sebagai bentuk kerjasama dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi untuk dalam negeri. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi terus mendorong para investor dari korea untuk digiring berinvestasi kearah proyek-proyek yang sifatnya komersil, seperti Pelabuhan Makassar, Pare-Pare, Bandara Kualanamu dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Menurutnya kempat wilayah tersebut laik untuk di investasikan. Menurut Budi, dari Forum Bisnis Indonesia-Korea ini, dirinya berharap agar investasi nanti bentuknya Skema Public Private Partnership (PPP), dengan proyek  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Indonesia- Korea mengkerjakan secara bersama-sama, “jadi kita(Pemerintah) tidak menjual project,  jadi kita lakukan kerjasama dengan konsesi yangg terbatas,” kata Menhub. “Saya pikir ini adalah upaya kita memberikan sentimen positif agar pergerakakn pembangunan bisnis yang ada di Indonesia tidak menggunakan dana dari dalam negeri tapi bisa menggunakan dana dari luar negeri, “ Jelas Menhub. Selain itu, menurut Budi, hubungan Indonesia-Korea ini juga akan membangun kepercyaan hubungan International Indonesia dengan negara lain mancanegara. Seperti diketahui pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumya, dibali lalu dalam pertemuan asem meetiing, setelah itu dalam pertemuaan di Singapura dengan meeting bersama, setelah itu tim korea telah melakukan suatu kunjungan dibeberapa tempat di Indonesia terutama Makassar dan Kualanamu.      abc
INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0