Category: Headlines
Headlines, Ulasan Berita

INSA GELAR TALK SHOW TANTANGAN DAN PELUANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR B20 DI INDUSTRI PELAYARAN

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada Rabu (31/10/2018) menyelenggarakan talk show yang bertemakan “Tantangan dan Peluang Penggunaan Bahan Bakar B20 di Industri Pelayaran”, bertempat di Area Indonesia Infrastructure Week (IIW) Conference Stream 1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Acara talk show ini bertujuan menghadirkan para stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan usulan terkait penggunaan B20 pada angkutan laut, serta mengindentifikasi persoalan dan mencarikan solusi bersama dari penggunaan B20 pada angkutan laut. Seperti diketahui, perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel 20 % atau B20 untuk sektor transportasi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. INSA mendukung penerapan penggunaan biodiesel 20% atau B20. Penggunaan B20 dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) solar sehingga negara bisa melakukan penghematan sebesar USD 2 miliar pertahun, sekaligus akan menjaga ballance trade import BBM serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun demikan, INSA sangat mengharapkan adanya relaksasi kewajiban penggunaan B20, mengingat mandatori perluasaan penggunaan B20 pada 1 September 2018 dikeluarkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga waktu sosialisasi penggunaan B20 sangat pendek. Relaksasi penggunaan B20 juga dibutuhkan sampai dengan adanya kajian teknis B20 yang mengikuti marine used seperti ASTM (American Society for Testing and Materials), JIS (Japanese Industrial Standard), API (American Petroleum Institute) ataupun SNI (Standar Nasional Indonesia). Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim mengatakan, INSA turut terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan sosiasliasi penggunaan B20. Melalui berbagai forum dan pertemuan tersebut, INSA telah menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan penggunaan B20. Dimana sampai dengan saat ini, belum ada kajian penggunaan B20 untuk marine used baik secara nasional maupun internasional sehingga B20 belum digunakan secara komersial di kapal niaga. Maka dari itu, lanjut Budhi, perlu adanya kajian teknis penggunaan B20 untuk marine used baik dari segi kualitas, kendala teknis, reaksi kimia baik terhadap BBM MFO (Marine Fuel Oil), HSD (High Speed Diesel). Maupun terhadap material saluran BBM seperti Copper/Copper nickel. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas dampak dari penggunaan B20 terhadap mesin kapal dan aksesorisnya. “Jangan sampai penggunaan B20 memberikan dampak negatif kepada operasional kapal. Oleh karenanya, INSA minta relaksasi penggunaan B20, dan uji coba secara teknis untuk angkutan laut,” kata Budhi. Selain kajian teknis untuk marine used tersebut di atas, Budhi juga menyampaikan hal lainnya yang harus diperhatikan, yaitu jaminan ketersediaan pasokan B20 di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia, harga yang kompetitif, dan kualitas bahan bakar yang seragam dan baik. Menurut Budhi, penggunaan B20 baik digunakan untuk kapal baru yang permesinannya di desain khusus untuk penggunaan B20, dan untuk kapal lama/existing pemilik kapal perlu mempertimbangkan semua aspek baik keselamatan, performa, biaya perawatan, dan ketahanan (durability) untuk mengganti jenis bahan bakar B20 yang akan digunakan. “Faktor keselamatan pada angkutan laut itu nomor satu karena berkenaan dengan Asuransi dan Pendanaan kapal,  jika di tengah laut ada masalah engine, atau kehabisan bahan bakar yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar B20 yang belum sesuai standar nasional/internasional,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum III INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, dari segi pertimbangan teknis yakni terkait kandungan B20 yang dapat berpotensi meningkatkan biaya operasional kapal, misalnya penggantian consumable parts seperti fuel filter yang diduga lebih cepat dari usia normal penggunaan. Lain itu, diduga konsumsi bahan bakar angkutan laut juga berpotensi meningkat, dan diduga berdampak terhadap warranty dari manufacture dan asuransi kapal. Darmansyah menambahkan INSA juga berharap adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pelayaran nasional. Sebab, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan pemilik kapal untuk beralih ke B20. “Kami harapkan adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada pelayaran nasional,” pungkas Darmansyah.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA SOROTI PENGENAAN TARIF DI PELABUHAN

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktek internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper. Namun pada praktek di lapangan, operator pelabuhan mengenakannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper. Pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper. “Pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, ini tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan cost lebih besar di awal, padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional,” kata Carmelita. Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang perfomance pelabuhan dan pelayaran. Jika lambatnya produktivitas pelabuhan disebabkan oleh performance operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran, namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran. Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. “Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” pungkasnya. (*)  abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

ASAS CABOTAGE HARUS DIPERTAHANKAN

Adanya usulan untuk membuka kran investasi asing hingga 100 persen pada usaha angkutan multimoda akan menodai kebijakan asas cabotage di sektor angkutan laut nasional. Asas cabotage yang bermakna kedaulatan negara (sovereign the country) telah terbukti sukses dalam menjaga kedaulatan negara pada aspek keamanan dan pertahanan. Armada pelayaran nasional menjadi bagian dari pertahanan negara, yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya. Hal ini seperti amanat Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kebijakan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres No. 05 tahun 2005 dan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Penerapan asas cabotage yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angktuan laut. Pada 2017, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan. Dengan kekuatan armada yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo sekitar 965 juta ton pada 2017 untuk seluruh wilayah Indonesia. Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. Sedikitnya, terdapat 18 cluster bisnis terkait pelayaran nasional yang terdampak positif dari tumbuh kembangnya armada pelayaran nasional, misalnya galangan kapal, asuransi kapal, hingga sektor sekolah SDM pelaut. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, adanya usulan dari pihak-pihak tertentu untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut merupakan sebuah kemunduran dan menodai semangat nasionalisme yang tertuang dalam asas cabotage. “Asas cabotage harus tetap berjalan konsisten, karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek negara. Jadi kalau ada suara atau usulan untuk mengubah DNI di sektor angkutan laut tentunya harus ditolak,” katanya Jumat (5/10/2018). Menurutnya, pasar dalam negeri Indonesia dengan penduduk nomor 4 terbesar memang sangat menggiurkan investor asing, apalagi di saat pasar dunia yang tengah mengalami kelesuan. Untuk itu, pemerintah harus menempatkan safety dan security nasional di atas segalanya termasuk investasi asing. Di sisi lain, pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendorong daya saingnya. Jika DNI pada sektor angkutan laut dibuka hingga 100 persen untuk investasi asing, secara serta merta akan membuat pelayaran nasional akan kembali mengalami kelesuan. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah memberlakukan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. Terlebih kata Budhi, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencita-citakan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Cita-cita itu akan terwujud dengan dukungan industri pelayaran nasional yang kuat dengan konsistensi implementasi kebijakan asas cabotage. “Jadi asas cabotage harus konsisten dijalankan kalau kita mau menuju poros maritim dunia sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Joko Widodo," tegas Budhi. Untuk itu, kebijakan terkait transportasi laut baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengedepankan kebijakan asas cabotage. “Kebijakan asas cabotage merupakan bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage harus dipertahankan demi kepentingan nasional," pungkasnya.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA DORONG SOLUSI ALTERNATIF PENGGANTI JAMINAN PETIKEMAS

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) mendorong adanya solusi alternatif sebagai pengganti jaminan petikemas. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, solusi alternatif yang dimaksud itu berbentuk one time deposit, bank guarantee atau semacam insurance. Pelaksanaan pengganti jaminan petikemas dilakukan dengan skema business to business (B to B). "Kami sangat mendorong munculnya business creativity (kreativitas bisnis) dimana antara pengguna jasa (importir dan agennya) dan perusahaan pelayaran asing untuk saling mencari solusi mengurangi resiko bisnis dengan mencari alternatif lain," katanya, Selasa (2/10/2018). Carmelita mengatakan jaminan petikemas selayaknya tidak dipandang sebagai pencetus penaikan biaya logistik, mengingat jaminan petikemas hanya bersifat sementara dan hanya dipergunakan jika terjadinya biaya kerusakan petikemas. Bahkan, dalam banyak kesempatan jaminan petikemas tidak bisa menutupi biaya yang diakibatkan kerusahakan ataupun kehilangan petikemas. "Yang perlu digaris bawahi, bahwa jaminan petikemas ini tidak dapat dikatakan sebagai faktor pencetus kenaikan biaya logistik, karena sifatnya ini sementara saja." INSA dan anggotanya dari perusahaan pelayaran asing memahami adanya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait jaminan petikemas. Pada tataran implementasi di lapangan, kata Carmelita beberapa perusahaan pelayaran asing juga telah menerapkan zero container deposit sebelum dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Menurut Carmelita, penerapan jaminan petikemas sejauh ini  mengacu kepada business to business agreement, dimana masing-masing perusahaan pelayaran asing memiliki strategi dan resiko bisnis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setelah keluarnya Surat Edaran Dirjen Hubla, semakin banyak perusahaan pelayaran asing yang sudah mengikuti arahan yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut. Jika masih ada yang menerapkan jaminan petikemas, hal itu mengacu kepada Surat Edaran yang berlaku (melalui proses evaluasi). Kelaikan Petikemas Sementara itu, INSA juga mengusulkan agar penertiban kelaikan petikemas dan berat kotor terverifikasi agar mengacu pada kebiasaan yang berlaku secara internasional (best international practice). Inspektur dari pemilik petikemas yang telah memiliki IILC dapat melakukan self assesment pada petikemas yang telah melewati batas waktu berlakunya initial sertifikat dari pabrik dan mencantumkan perubahan tanggal masa berlaku. "Pemeriksaan terhadap kelaikan petikemas, dapat dilakukan secara random dan berkala oleh BU tersertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau Badan Klasifikasi International yang diakui pemerintah." Carmelita melanjutkan, bila ditemukan petikemas yang kondisinya sudah tidak laik dan sertifikatnya sudah melampaui batas waktu, maka petikemas tersebut tidak diizinkan untuk dipakai dan barang yang ada di dalamnya harus dipindahkan ke petikemas lain yang sertifikasinya masih berlaku dengan semua biaya re-working sepenuhnya dibebankan ke operator peti kemas tersebut. "Dengan tidak diizinkannya untuk terus dipakai serta dibebani biaya pengalihan muatan atas pemakaian petikemas yang tidak memenuhi syarat sudah merupakan sanksi yang harus ditanggung oleh pemilik (operator) petikemas, sehingga tidak diperlukan sanksi tambahan yang hanya akan menimbulkan biaya ekstra." Adapun terkait aturan berat kotor terverifikasi, INSA mengusulkan agar petikemas kosong yang dikirim dari DEPO dan akan dimuat ke atas kapal, maka perhitungan berat petikemas kosong yang dimaksud adalah berat yang tertera di CSC plate yang terbitkan produsen dari petikemas dimaksud. "Untuk petikemas isi dengan muatan maka sebelum petikemas isi tersebut dinaikkan ke kapal, dilakukan verifikasi penimbangan di pelabuhan tanpa biaya, sebagai bentuk pelayanan dari pelabuhan petikemas."(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA JADI DELEGASI FORUM PERTEMUAN NEGARA PANTAI

DPP Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam Cooperation Forum ke-11 dan Tripartite Technical Expert Group ke-43 pada 24-28 September 2018 di Singapura. Forum ini merupakan pertemuan tiga negara pantai dari Straits of Malacca and Singapore (SOMS) yakni Indonesia, Singapura dan Malayasia. Rangkaian pertemuan terdiri dari Cooperation Forum (CF) ke-11 pada 24-25 September, Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-43 pada 26-27 September, dan Project Coordination Committee (PCC) pada 28 September. Agenda pertemuan tahunan ini digelar dalam rangka meningkatkan kerja sama bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan keberadaan INSA pada forum ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, agar dalam pengambilan keputusan dapat mendukung industri maritim nasional dan dapat memberikan benefit bagi kegiatan maritim antara ketiga negara. “Agar dalam mengambil sikap yang pro terhadap industri maritim nasional, terutama pada kesiapan pengusaha nasional, dan benefitnya pada kegiatan maritim antara ketiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura,” katanya kepada INSA NEWS, Senin (24/09/2018). Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo dalam sambutannya mengatakan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara pantai lainnya dalam menjadikan Selat Malaka dan Selat Singapura lebih aman dan bersih dengan mengenalkan beberapa inisiatif. Beberapa inisiatif itu seperti pemeliharaan dan penggantian sarana bantu navigasi pelayaran dan juga melakukan studi tentang cetak biru keselamatan navigasi dan perlindungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Menurutnya, implementasi Marine Electronic Highway oleh negara pantai sebagai embrio E-Navigasi, perbaikan berkelanjutan atas fasilitas di masing-masing daerah negara pantai, dan berbagai inisiatif lainnya terkait perlindungan lingkungan laut, menunjukkan bahwa negara pantai, dengan dukungan dari para pemangku kepentingan, bekerja bersama untuk memastikan perjalanan yang aman bagi kapal, dan di sisi lain memberikan perhatian bagi perlindungan lingkungan maritim. “Selanjutnya, isu-isu tentang respon polusi dan kesiapsiagaan, pendekatan praktis, gas rumah kaca (GRK) dan pelayaran berkelanjutan, juga menjadi perhatian Indonesia,” kata Agus Purnomo dalam sambutannya yang diterima INSA NEWS. Dalam kesempatan ini, Agus Purnomo juga menyerukan kepada seluruh negara pengguna dan pemangku kepentingan agar tetap memberikan dukungannya kepada mekanisme kerjasama ini dan kepada proyek-proyeknya. Dukungan konkrit akan memperkuat putusan yang telah diambil negara-negara pantai dan menegaskan kembali perlunya kerjasama internasional dalam memastikan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.(*) abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA BERAUDIENSI DENGAN PANGLIMA TNI BAHAS PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membahas terkait badan tunggal penegakan hukum di laut untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai Negara Poros Maritim. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut. Tren positif ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah menerapkan asas cabotage melalui INPRES 5 tahun 2005 yang diperkuat dengan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Menurutnya, pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut. Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, katanya, masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Atas dasar itu, katanya, DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut. "Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," katanya. Audiensi yang digelar di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur,  ini diikuti Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim dan para Wakil Ketua Umum DPP INSA yang diterima langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama para asisten Panglima TNI. Saat ini, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya. Kondisi ini, katanya, menyebabkan high cost dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien. Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Menurut Carmelita, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut.(*) [caption id="attachment_8842" align="aligncenter" width="1024"] Pertemuan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto (kiri) dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) membahas badan penegakan hukum di laut untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai Negara Poros Maritim.[/caption]abc
Headlines, Ulasan Berita

HUT 51 INSA, MANTAPKAN LANGKAH MENUJU KEJAYAAN PELAYARAN NASIONAL

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) telah berusia 51 tahun. Usia yang telah lebih dari setengah abad ini semakin menegaskan keberadaan INSA dalam pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menuturkan perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. “Dalam perjalanannya, INSA yang hingga kini memiliki tidak kurang dari 1400 anggota dan 40 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional,” katanya di sela-sela syukuran HUT 51 INSA, Jakarta, Kamis (9/8). Carmelita mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan INSA untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Seperti, telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Anggota INSA telah berhasil mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal. Hal ini terlihat dengan adanya pertumbuhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan. Selain itu, dikatakan Carmelita, INSA juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional guna memperluas pangsa pasarnya di sektor angkutan laut luar negeri atau yang dikenal dengan Beyond Cabotage. Upaya yang dilakukan INSA mendapat respon positif dari pemerintah dengan diterbitkannya PM Perdagangan No 48 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Menurut Carmelita, ketentuan ini menjadi tantangan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar dan sekaligus membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor impor. Untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seyogyanya memberikan kebijakan yang bersifat equal treatment bagi pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayaran mereka. “Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional. Dukungan tersebut dengan memberikan bunga yang kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana," ujarnya. Tak hanya itu, INSA juga terlibat aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholder terkait dalam membuat suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Seperti, INSA meminta Kementerian Perhubungan merevisi PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan yang menyebabkan biaya tarif tunda mengalami kenaikan dua kali lipat. Kemudian, INSA telah mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bbm kapal niaga nasional tidak dipungut PPN. INSA juga berhasil mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri. Seperti diketahui, telah terjadi dinamika dalam organisasi pasca Rapat Umum Anggota ( RUA ) INSA ke XVI. Rapat Umum Anggota ( RUA ) merupakan forum tertinggi dalam organisasi INSA dan dalam Rapat Umum Anggota ( RUA ) ke XVI telah menetapkan antara lain pengesahan AD/ART INSA yang didalamnya antara lain menyebutkan bahwa nama organisasi adalah Persatuan Pengusahan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian Nasional Shipowner’s Association ( INSA ). Selain menetapkan AD/ART INSA, Rapat Umum Anggota ( RUA ) ke XVI juga telah menetapkan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 adalah Carmelita Hartoto. Akan tetapi ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI, dengan membentuk organisasi pelayaran tandingan dengan menggunakan berbagai nama yang tidak sesuai dengan AD/ART INSA yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota. Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa pihak mendirikan “organisasi pelayaran baru” dengan menggunakan beberapa nama, yaitu Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Asssociation, Perkumpulan INSA dan Perkumpulan Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan INSA yang telah berusia 51 Tahun ini. Demi menjaga amanah Rapat Umum Anggota dan dengan semangat kebersamaan yang tinggi, DPP INSA telah berhasil menghadapi setiap upaya-upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan INSA, baik yang dilakukan melalui upaya hukum dengan gugatan di PN Jakarta maupun PTUN Jakarta. Keputusan PT TUN Jakarta telah membatalkan organisasi yang menggunakan nama “Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association” dan “Perkumpulan INSA”. Bahkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/TUN/2018 pada tanggal 02 Mei 2018, yang sudah berkekuatan hukum tetap / Inkrach telah menetapkan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners’ Association  (INSA) yang saat ini dipimpin oleh Ibu Carmelita Hartoto yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat adalah INSA yang SAH secara hukum. Proses hukum tersebut telah dilalui dengan baik dan didukung juga dengan adanya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.008/I/13/DJPL-17 tanggal 19 Mei 2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM.003/41/9/DJPL-17 tanggal 26 Mei 2017 yang dengan tegas menyatakan bahwa Assosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional sebagai mitra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional yaitu : Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners’ Association  (INSA) yang saat ini dipimpin oleh Ibu Carmelita Hartoto yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, aksi nyata INSA dalam memajukan industri pelayaran nasional salah satunya dengan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 pada 2 Agustus 2018 lalu. Forum yang diikuti 500 peserta dan undangan itu, telah mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional baik di daerah maupun di pusat. Hambatan di daerah seperti yang terjadi di Banjarmasin atapun Dumai terkait pelayanan dan infrastruktur kepelabuhanan. Adapun hambatan pada tingkat pusat misalnya, pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) dan perbaikan iklim usaha pelayaran niaga nasional, khususnya penghilangan aksi monopoli anak usaha BUMN. INSA tidak hanya peduli dengan pertumbuhan armada, tapi INSA juga peduli dengan pelautnya. Hal ini terlihat digelarnya diskusi panel tentang Mendorong Regulasi Pelaut Menuju Industri Maritim yang Kompetitif pada saat Rakernas INSA 2018 yang dihadiri Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerajaan, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), dan Departemen hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Diskusi panel ini bertujuan untuk mendapatkan referensi yang komprehensif terkait isu SDM Pelaut. Hasil diskusi panel ini akan menjadi rekomendasi INSA untuk disampaikan kepada pemerintah. Selain itu, INSA juga bekerjasama dengan PT Pertamina dan PT Pelindo II akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaut sebagai tindak lanjut dari Rakernas INSA 2018. INSA menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban gempa di Lombok dan Bali. DPP INSA dan DPC INSA melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian INSA untuk membantu meringankan beban korban gempa di Lombok dan Bali. Penggalangan dana ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang disumbangkan dalam bentuk uang tunai, alat kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan para korban gempa. INSA pernah bekerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto untuk menyalurkan bantuan kepada korban gempa Aceh dan banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada 2016. INSA juga memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga  2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Bentuk dukungan yang diberikan salah satunya adalah menyediakan kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA untuk mengangkut keperluan logistik Asian Games. Sementara itu, INSA juga mengucapkan selamat HUT ke-73 Republik Indonesia. Sudah sepatutnya, seluruh masyarakat memberikan penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa Indonesia. Sejarah berbicara bahwa pelayaran niaga nasional ikut andil dalam menjaga kedaulatan NKRI. Bersama TNI-AL, para pelaku usaha pelayaran niaga nasional ikut mengambil peran dalam pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, berbagai jenis kapal niaga nasional dikerahkan memobilisasi kekuatan. Indonesia yang merupakan negara maritim tentunya membutuhkan dan mengharapkan lahirnya insan maritim muda yang kreatif dan inovatif demi kejayaan maritim Indonesia di masa mendatang. Untuk itulah, INSA turut hadir memberikan sumbangsih bagi pengembangan SDM maritim yang berkualitas dan memberi manfaat untuk masa depan bangsa. Pada kesempatan ini, INSA menyampaikan dukungannya atas keikutsertaan Tim Ksatria Hydros dari Universitas Diponegoro, di ajang kompetisi internasional pada Hydrocontest 2018 di Perancis. Karya-karya yang dihasilkan Tim Hydros Universitas Diponegoro diharapkan dapat membanggakan bangsa dan memberikan kontribusi bagi industri pelayaran.(*)abc
Galeri, Headlines

RAKERNAS INSA 2018

DPP Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 dengan tema Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta, Kamis (2/8/2018). abc
Headlines, Ulasan Berita

MENUJU RAKERNAS INSA 2018

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 bertema ‘Peran INSA Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional’. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Kamis (2/8/2018), di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Rakernas Lisda Y. Satria mengatakan, pelaksanaan Rakernas merupakan amanah Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta. Rakernas INSA 2018, akan dihadiri oleh Dewan Penasehat DPP INSA, Pengurus DPP INSA, seluruh DPC INSA se-Indonesia, Anggota INSA, instansi pemerintah, dan stakeholder terkait. “Sekitar 500 orang akan menghadiri Rakernas INSA 2018,” kata Lisda disela-sela rapat persiapan Rakernas INSA 2018. Acara Rakernas INSA 2018, lanjut Lisda, juga salah satu perayaan hari jadi INSA yang ke-51 tahun. Seluruh panitia terlibat aktif untuk menyukseskan Rakernas INSA 2018. Hal ini terlihat dalam dua minggu menuju Rakernas, seluruh panitia secara terus-menerus mengadakan rapat di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jalan Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Lisda menyebutkan Rakernas ini bertujuan untuk menginventarisasi hambatan-hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional serta menginformasikan capai-capaian yang telah dilakukan INSA masa bakti 2015-2019, khususnya kinerja organisasi di tahun berjalan. Lisda berharap Rakernas INSA 2018 menghasilkan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional.(*) abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

INSA FOKUS ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN ALUR PELAYARAN CBL

Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Rencananya proyek CBL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun pada tahun ini. Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto mengapresiasi adanya rencana CBL sebagai alternatif moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Saat ini 90 persen angkutan logisitik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi dan ketidakpastian pengiriman barang yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. “Benefit adanya CBL adalah beban jalan berkurang, kepadatan berkurang, mengurangi risiko keterlambatan barang, efisiensi logistik, dan ramah lingkungan,” kata Witono di acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Witono menuturkan kecepatan dan volume kapal tongkang menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan efisiensi logistik pada kanal CBL. Optimalisasi kanal CBL dapat dilakukan dengan mengoperasikan kapal tongkang berukuran 300 feet yang memiliki panjang 80-95 meter dan lebar 24,5 meter. Dengan spesifikasi kapal seperti itu, lanjut Witono, alur pelayaran kanal CBL harus memiliki kedalaman 6 meter dengan lebar kanal 100 meter jika terjadi pertemuan kapal pada lokasi kanal yang sama. Selain itu, harus tersedianya turning basin yang lebarnya dua kali panjang tongkang untuk fasilitas berputar kapal. “Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran pada kanal CBL menjadi kajian yang sangat penting,” tegasnya. Lebih lanjut, Witono mengharapkan agar INSA ikut dilibatkan dalam kajian dan pembahasan agar  teori pembangunan kanal CBL dan praktek pengoperasian nantinya dapat sinkron dan berjalan optimal.(*) abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA