Category: Headlines
Headlines, Ulasan Berita

HUT 51 INSA, MANTAPKAN LANGKAH MENUJU KEJAYAAN PELAYARAN NASIONAL

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) telah berusia 51 tahun. Usia yang telah lebih dari setengah abad ini semakin menegaskan keberadaan INSA dalam pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menuturkan perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. “Dalam perjalanannya, INSA yang hingga kini memiliki tidak kurang dari 1400 anggota dan 40 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional,” katanya di sela-sela syukuran HUT 51 INSA, Jakarta, Kamis (9/8). Carmelita mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan INSA untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Seperti, telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Anggota INSA telah berhasil mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal. Hal ini terlihat dengan adanya pertumbuhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan. Selain itu, dikatakan Carmelita, INSA juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional guna memperluas pangsa pasarnya di sektor angkutan laut luar negeri atau yang dikenal dengan Beyond Cabotage. Upaya yang dilakukan INSA mendapat respon positif dari pemerintah dengan diterbitkannya PM Perdagangan No 48 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Menurut Carmelita, ketentuan ini menjadi tantangan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar dan sekaligus membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor impor. Untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seyogyanya memberikan kebijakan yang bersifat equal treatment bagi pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayaran mereka. “Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional. Dukungan tersebut dengan memberikan bunga yang kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana," ujarnya. Tak hanya itu, INSA juga terlibat aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholder terkait dalam membuat suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Seperti, INSA meminta Kementerian Perhubungan merevisi PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan yang menyebabkan biaya tarif tunda mengalami kenaikan dua kali lipat. Kemudian, INSA telah mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bbm kapal niaga nasional tidak dipungut PPN. INSA juga berhasil mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri. Seperti diketahui, telah terjadi dinamika dalam organisasi pasca Rapat Umum Anggota ( RUA ) INSA ke XVI. Rapat Umum Anggota ( RUA ) merupakan forum tertinggi dalam organisasi INSA dan dalam Rapat Umum Anggota ( RUA ) ke XVI telah menetapkan antara lain pengesahan AD/ART INSA yang didalamnya antara lain menyebutkan bahwa nama organisasi adalah Persatuan Pengusahan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian Nasional Shipowner’s Association ( INSA ). Selain menetapkan AD/ART INSA, Rapat Umum Anggota ( RUA ) ke XVI juga telah menetapkan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 adalah Carmelita Hartoto. Akan tetapi ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI, dengan membentuk organisasi pelayaran tandingan dengan menggunakan berbagai nama yang tidak sesuai dengan AD/ART INSA yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota. Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa pihak mendirikan “organisasi pelayaran baru” dengan menggunakan beberapa nama, yaitu Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Asssociation, Perkumpulan INSA dan Perkumpulan Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan INSA yang telah berusia 51 Tahun ini. Demi menjaga amanah Rapat Umum Anggota dan dengan semangat kebersamaan yang tinggi, DPP INSA telah berhasil menghadapi setiap upaya-upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan INSA, baik yang dilakukan melalui upaya hukum dengan gugatan di PN Jakarta maupun PTUN Jakarta. Keputusan PT TUN Jakarta telah membatalkan organisasi yang menggunakan nama “Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association” dan “Perkumpulan INSA”. Bahkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/TUN/2018 pada tanggal 02 Mei 2018, yang sudah berkekuatan hukum tetap / Inkrach telah menetapkan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners’ Association  (INSA) yang saat ini dipimpin oleh Ibu Carmelita Hartoto yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat adalah INSA yang SAH secara hukum. Proses hukum tersebut telah dilalui dengan baik dan didukung juga dengan adanya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.008/I/13/DJPL-17 tanggal 19 Mei 2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM.003/41/9/DJPL-17 tanggal 26 Mei 2017 yang dengan tegas menyatakan bahwa Assosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional sebagai mitra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional yaitu : Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners’ Association  (INSA) yang saat ini dipimpin oleh Ibu Carmelita Hartoto yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, aksi nyata INSA dalam memajukan industri pelayaran nasional salah satunya dengan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 pada 2 Agustus 2018 lalu. Forum yang diikuti 500 peserta dan undangan itu, telah mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional baik di daerah maupun di pusat. Hambatan di daerah seperti yang terjadi di Banjarmasin atapun Dumai terkait pelayanan dan infrastruktur kepelabuhanan. Adapun hambatan pada tingkat pusat misalnya, pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) dan perbaikan iklim usaha pelayaran niaga nasional, khususnya penghilangan aksi monopoli anak usaha BUMN. INSA tidak hanya peduli dengan pertumbuhan armada, tapi INSA juga peduli dengan pelautnya. Hal ini terlihat digelarnya diskusi panel tentang Mendorong Regulasi Pelaut Menuju Industri Maritim yang Kompetitif pada saat Rakernas INSA 2018 yang dihadiri Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerajaan, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), dan Departemen hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Diskusi panel ini bertujuan untuk mendapatkan referensi yang komprehensif terkait isu SDM Pelaut. Hasil diskusi panel ini akan menjadi rekomendasi INSA untuk disampaikan kepada pemerintah. Selain itu, INSA juga bekerjasama dengan PT Pertamina dan PT Pelindo II akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaut sebagai tindak lanjut dari Rakernas INSA 2018. INSA menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban gempa di Lombok dan Bali. DPP INSA dan DPC INSA melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian INSA untuk membantu meringankan beban korban gempa di Lombok dan Bali. Penggalangan dana ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang disumbangkan dalam bentuk uang tunai, alat kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan para korban gempa. INSA pernah bekerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto untuk menyalurkan bantuan kepada korban gempa Aceh dan banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada 2016. INSA juga memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga  2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Bentuk dukungan yang diberikan salah satunya adalah menyediakan kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA untuk mengangkut keperluan logistik Asian Games. Sementara itu, INSA juga mengucapkan selamat HUT ke-73 Republik Indonesia. Sudah sepatutnya, seluruh masyarakat memberikan penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa Indonesia. Sejarah berbicara bahwa pelayaran niaga nasional ikut andil dalam menjaga kedaulatan NKRI. Bersama TNI-AL, para pelaku usaha pelayaran niaga nasional ikut mengambil peran dalam pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, berbagai jenis kapal niaga nasional dikerahkan memobilisasi kekuatan. Indonesia yang merupakan negara maritim tentunya membutuhkan dan mengharapkan lahirnya insan maritim muda yang kreatif dan inovatif demi kejayaan maritim Indonesia di masa mendatang. Untuk itulah, INSA turut hadir memberikan sumbangsih bagi pengembangan SDM maritim yang berkualitas dan memberi manfaat untuk masa depan bangsa. Pada kesempatan ini, INSA menyampaikan dukungannya atas keikutsertaan Tim Ksatria Hydros dari Universitas Diponegoro, di ajang kompetisi internasional pada Hydrocontest 2018 di Perancis. Karya-karya yang dihasilkan Tim Hydros Universitas Diponegoro diharapkan dapat membanggakan bangsa dan memberikan kontribusi bagi industri pelayaran.(*)abc
Galeri, Headlines

RAKERNAS INSA 2018

DPP Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 dengan tema Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta, Kamis (2/8/2018). abc
Headlines, Ulasan Berita

MENUJU RAKERNAS INSA 2018

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 bertema ‘Peran INSA Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional’. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Kamis (2/8/2018), di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Rakernas Lisda Y. Satria mengatakan, pelaksanaan Rakernas merupakan amanah Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta. Rakernas INSA 2018, akan dihadiri oleh Dewan Penasehat DPP INSA, Pengurus DPP INSA, seluruh DPC INSA se-Indonesia, Anggota INSA, instansi pemerintah, dan stakeholder terkait. “Sekitar 500 orang akan menghadiri Rakernas INSA 2018,” kata Lisda disela-sela rapat persiapan Rakernas INSA 2018. Acara Rakernas INSA 2018, lanjut Lisda, juga salah satu perayaan hari jadi INSA yang ke-51 tahun. Seluruh panitia terlibat aktif untuk menyukseskan Rakernas INSA 2018. Hal ini terlihat dalam dua minggu menuju Rakernas, seluruh panitia secara terus-menerus mengadakan rapat di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jalan Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Lisda menyebutkan Rakernas ini bertujuan untuk menginventarisasi hambatan-hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional serta menginformasikan capai-capaian yang telah dilakukan INSA masa bakti 2015-2019, khususnya kinerja organisasi di tahun berjalan. Lisda berharap Rakernas INSA 2018 menghasilkan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional.(*) abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

INSA FOKUS ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN ALUR PELAYARAN CBL

Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Rencananya proyek CBL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun pada tahun ini. Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto mengapresiasi adanya rencana CBL sebagai alternatif moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Saat ini 90 persen angkutan logisitik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi dan ketidakpastian pengiriman barang yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. “Benefit adanya CBL adalah beban jalan berkurang, kepadatan berkurang, mengurangi risiko keterlambatan barang, efisiensi logistik, dan ramah lingkungan,” kata Witono di acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Witono menuturkan kecepatan dan volume kapal tongkang menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan efisiensi logistik pada kanal CBL. Optimalisasi kanal CBL dapat dilakukan dengan mengoperasikan kapal tongkang berukuran 300 feet yang memiliki panjang 80-95 meter dan lebar 24,5 meter. Dengan spesifikasi kapal seperti itu, lanjut Witono, alur pelayaran kanal CBL harus memiliki kedalaman 6 meter dengan lebar kanal 100 meter jika terjadi pertemuan kapal pada lokasi kanal yang sama. Selain itu, harus tersedianya turning basin yang lebarnya dua kali panjang tongkang untuk fasilitas berputar kapal. “Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran pada kanal CBL menjadi kajian yang sangat penting,” tegasnya. Lebih lanjut, Witono mengharapkan agar INSA ikut dilibatkan dalam kajian dan pembahasan agar  teori pembangunan kanal CBL dan praktek pengoperasian nantinya dapat sinkron dan berjalan optimal.(*) abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

10 TERMINAL INTERNASIONAL GUNAKAN INAPORTNET 2.0 DAN DO ONLINE

10 terminal internasional menyiapkan fasilitas aplikasi Inaportnet 2.0 dan Delivery Online (DO) Online agar shipping line dan pemilikbarang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan Inaportnet 2.0 dan DO Online di empat pelabuhan utama dan satu pelabuhan kelas satu yang diluncurkan Kementerian Perhubungan. “Terhitung sejak diluncurkan bulan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Chandra Irawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/7/2018). Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telahditerbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem. ”Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan agar peran serta stakeholder dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini," ujarnya. Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor. Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 dimana sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya. Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online dan sejak dari tanggal 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet. "Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator maupun ke inaportnet,” tuturnya. Namun demikian Chandra juga menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha melakukan penyempurnaan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi. “kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, bahwa INSA mendorong anggotanya untuk memanfaatkan DO Online ini untuk menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu. Menurutnya, aplikasi DO Online sudah berjalan dengan baik meski perlu beberapa penyempurnaan namun dirinya mengapresiasi Pemerintah yang sudah bekerja keras menyiapkan aplikasi Inaportnet dan DO Online tersebut. "Kami terus mendukung upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Inaportnet dan DO Online. Saya akui mesti ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aplikasi tersebut berjalan sempurna dan tidak semestinya dipersoalkan oleh para pengguna jasa karena aplikasi ini masih baru dan akan terus disempurnakan. Saya berikan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," pungkas Carmelita.(*)abc
Domestic, Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

PELAYARAN BANJARMASIN TERBEBANI BIAYA PANDU

DPC INSA Banjarmasin menolak rencana Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kalimantan Selatan yakni PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) yang memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito. Sebab, beban operasional pelayaran semakin membengkak jika rencana tersebut direalisasikan. Ketua DPC INSA Banjarmasin Capt. Moch Nurdin mempertanyakan seberapa pentingnya memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito kepada PBKM. Selama ini jalur tersebut merupakan jalur yang aman bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. "Otomatis mengeluarkan biaya operasional. Selama ini bertahun-tahun tidak ada pemanduan. Sudah bertahun-tahun juga daerah tersebut tidak pernah dinyatakan rawan," kata Nurdin kepada INSA News di Kantor DPP INSA, Jakarta. Diakui Nurdin, memang wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah wajib pandu oleh pemerintah. Namun, Nurdin menilai dalam penetapan wilayah wajib pandu di daerah tersebut tidak transparan dan DPC INSA Banjarmasin tidak libatkan. Nurdin menduga rencana PT PBKM yang sahamnya dimiliki Pemda Barito Kuala (Batola) dan pihak ketiga memperpanjang jarak pandu dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito seiring dengan adanya kebijakan peningkatan kontribusi pendapatan untuk Pemda Batola. “Nah disitu dia (PBKM) mengambil point-point tentang pemanduan. Pelabuhan tidak punya, tapi pemanduannya yang dia (PBKM) ambil. Sedangkan BUP itu harus mengusahakan pelabuhan bukan pemanduan,” ungkapnya. Nurdin menuturkan DPC INSA Banjarmasin meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar mengubah status wilayah wajib pandu menjadi wajib pandu luar biasa di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemanduan yang diusahakan PBKM bersifat optional berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan. “Kita minta Kemenhub yakni Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi wilayah tersebut apakah memang masih bisa diubah menjadi wajib pandu luar biasa atau dicabut,” pungkasnya.(*)abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA TURUT BERDUKA CITA ATAS KORBAN KEBAKARAN DI KEMENHUB

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) turut berduka cita atas meninggalnya korban kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan. "Kami mengucapkan berbela sungkawa atas korban meninggal pada musibah kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisiNya," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Minggu, (08/07/2018). Sebelumnya, api diketahui sekitar pukul 03.30 WIB. Petugas keamanan kantor yang tengah bertugas langsung memadamkan panel listrik yang berada di Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub. Carmelita juga mengapresiasi kesigapan petugas kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan dalam mengevakuasi korban dan menemukan sumber api sekaligus memadamkannya. Respon cepat dari petugas pemadam kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan ini tentunya dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih banyak dan kerugian materi yang lebih besar. Apresiasi juga diberikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah memantau langsung proses evakuasi dan pemadaman kebakaran di kementeriannya, kendati kebakaran terjadi di saat akhir pekan. "Apresiasi untuk Menteri Perhubungan telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan memantau langsung sesaat terjadinya kebakaran." Menurutnya, musibah kebakaran yang terjadi harus menjadi evaluasi dan pembelajaran seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan agar lebih berhati-hati dalam bekerja dengan mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan tempat bekerja. "Setidaknya ini menjadi pembelajaran agar kita semua lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja kita."(*)abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

STANDAR DESAIN PEMBANGUNAN KAPAL DORONG EFISIENSI GALANGAN NASIONAL

Pemerintah mendorong pelaku usaha galangan kapal nasional membuat standard design pembangunan kapal, sebagai salah satu cara meningkatkan efisiensi pembangunan kapal di dalam negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah terus mendorong agar galangan kapal nasional dapat menjadi pusat dari pembangunan dan maintenance kapal. Hal ini seperti keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan dukungan industri perkapalan dan komponennya. Untuk itu diperlukan langkah agar industri galangan nasional semakin kompetitif dengan membuat standar desain untuk pembangunan jenis-jenis kapal. Ketiadaan standar desain pembangunan kapal, katanya, membuat industri galangan kapal nasional sulit bersaing dengan galangan kapal luar negeri, karena selama ini yang dijadikan standar desain adalah luar negeri. “Misal kapal tiga ribu ton untuk BBM, nah itu distandarkan. Kalau sekarang kan setiap kali tender sendiri-sendiri. Sama-sama tiga ribu tapi desainnya beda-beda,” katanya disela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP Iperindo Masa Bakti 2018-2022 dan Seminar Industri Maritim di Kementerian Perindustrian, Selasa (3/7/2018). Untuk itu, Airlangga mengharapkan Iperindo membuat sebuah standar desain yang kemudian disepakati oleh seluruh pelaku usaha galangan kapal nasional. “Nah ini jadi perjuangan Iperindo, dia harus bikin desain center sehingga disepakati oleh seluruh galangan nasional. Pemerintah nanti tinggal mengendorse saja.” Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyambut dorongan Kementerian Perindustrian agar industri galangan kapal nasional membuat standar desain pembangunan kapal untuk mendorong efisiensi pembangunan kapal dalam negeri. Menurutnya, selama ini industri galangan kapal nasional dihadapkan pada pembuatan desain gambar pembangunan kapal baru setiap kali mendapatkan tender, kendati jenis kapal yang dipesan tidak jauh berbeda. Untuk satu desain gambar pembangunan kapal, katanya, sedikitnya memerlukan waktu sekitar enam bulan. “Setiap kali tender itu harus ada gambar-gambar baru. Itu menciptkan ketidakefisienan, waktu yang panjang dan biaya lebih besar.” Menurunya, dengan adanya standar desain pembangunan kapal, industri galangan kapal nasional akan lebih cepat membangun kapal mengingat kapal sudah berulang-ulang dibangun, yang akhirnya akan mengerek efesiensi waktu dan biaya pembangunan kapal. Perkembangan sektor idnsutri galangan kapal dunia saat ini didominasi negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada 2017, tercatat jumlah pembangunan kapal baru di Tiongkok 29,184 juta GT, Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT. Sementara itu, untuk kawasan Asean pemesanan pembangunan kapal baru didominasi Filipina dan Vietnam. Untuk pemesanan bangunan kapal di Indonesia sebsar 218,300 GT. Pembangunan kapal di Indonesia didominasi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar 83 persen (120 unit, 135,440), sedangkan ekspor sebesar 17 persen (24 unit, 83,860 GT). Selain itu, Iperindo juga terus menjalin kerja sama dengan stakeholder kemaritiman lain, seperti Kementeria Perindustrian, Kemenko Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait pengembangan industri perkapalan tanah air. Lebih lanjut, dia menuturkan, pihaknya juga akan berusaha mendorong dunia perbankan nasional untuk mendukung industri maritim nasional yang akan terus bertumbuh. Dukungan yang diperlukan itu seperti pemberian bunga pinjaman yang rendah, seperti yang diterapkan bank luar negeri terhadap industri maritim mereka. “Kalau fiskal diberesin, gambar ada standar desain, pembangunan kapal bisa lebih cepat, dan didukung dengan bunga perbankan lebih kompetitif, industri maritim siap bersaing dengan industri luar negeri.”(*)abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN NASIONAL HARAPKAN NILAI TUKAR RUPIAH STABIL

Para pelaku usaha pelayaran nasional mengharapkan terjadinya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini terus mengalami pelemahan  dan telah mencapai sekitar Rp14 ribu. Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika sangat dibutuhkan para pelaku usaha nasional dalam rangka menyusun kembali rencana bisnis perusahaan. “Kami harap tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini cepat stabil. Karena kita perlu menyesuaikan dan menata ulang rencana bisnis jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang,” katanya, Jumat (29/6). Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membuat perusahaan cukup berdampak pada beban biaya perusahaan. Hal ini tidak lepas dari beberapa komponen beban perusahaan yang harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Beberapa beban biaya yang perlu dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika itu seperti, spare part kapal. Karena diketahui, sebagian besar spare part kapal saat ini masih lebih banyak impor. Lain itu, pinjaman kepada bank asing dalam pembangunan kapal yang perlu dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Komponen lainnya adalah asuransi kapal dengan perusahaan asuransi asing. Tentunya hal ini memberatkan perusahaan pelayaran, mengingat income pelayaran domestik bagi perusahaan pelayaran nasional menggunakan mata uang rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga berdampak peningkatan cost of transaction para importir Indonesia. Bagi importir, biaya yang dikeluarkan untuk nilai suatu barang tertentu akan ikut terkerek naik jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus mengalami pelemahan. Adapun, bagi eksportir justru terjadi sebaliknya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan membuat nilai dari hasil produksi suatu barang yang diproduksi menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Carmelita menambahkan, perusahaan nasional yang terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak dapat berbuat banyak, selain melakukan efisiensi-efisiensi pada pos-pos beban biaya yang dapat ditekan. “Tentunya beban kita semakin berat, karena sulit bagi pelayaran nasional menaikkan freight kapal. Mungkin yang dapat dilalukan adalah efisiensi pada beban biaya yang mungkin bisa ditekan.” Sementara itu, penaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen, yang dilakukan Bank Indonesia dapat dimaklumi mengingat tidak adanya pilihan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebijakan BI ini, katanya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing dan juga mengendalikan inflasi nasional. Namun demikian, kata Carmelita, kebijakan ini sedikit banyak juga akan berdampak bagi perusahaan pelayaran nasional. Pelayaran nasional harus berusaha lebih keras untuk mendapat pinjaman guna investasi pengembangan usaha. Untuk itu pelayaran nasional mengharapkan, untuk mendapat pendanaan yang kompetitif dengan besaran bunga yang berbeda dari bunga perbankan pada umumnya. “Kita mengharapkan untuk industri pelayaran nasional adanya pendanaan kompetitif yang dibedakan dengan bunga perbankan pada umumnya.”(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INAPORTNET 2.0 DAN DO ONLINE TINGKATKAN EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA

Kementerian Perhubungan meluncurkan Go Live Penerapan Inaportnet 2.0 dan Delivery Order (DO) Online di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 untuk mempermudah proses administrasi pengiriman barang impor. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengiriman barang dan proses administrasi menjadi lebih efisien. "Tentunya kita berhasil melakukan efisiensi waktu, biaya, dan yang penting sekali kita bisa memastikan barang kita dimana dan bagaimana," kata Menhub Budi di Jakarta, Jumat (29/6/2017). Budi menuturkan Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan penerapan inaportnet 2.0 dan DO online supaya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat bisnis. Kementerian Perhubungan juga berharap para stakeholder terkait dapat memberikan masukannya agar sistem ini berjalan dengan optimal. "Oleh karenanya kita harus konsisten, all out, dan terus berimprovisasi menjalankan sistem ini. Koordinasi juga penting, tanpa koordinasi akan sulit dilakukan. Dengan penataan yang baik akan meningkatkan daya saing," ungkapnya. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengapresiasi pelaksanaan penerapan inaportnet 2.0 dan DO nnline di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 oleh Kementerian Perhubungan. Ini merupakan langkah yang positif dan diharapkan dengan adanya sistem ini dapat menurunkan biaya logistik dan juga efisiensi. "Bahwa sekarang masih impor dan mungkin kedepannya ekspor juga bisa dilakukan. Tapi saya lihat ini bukan dari sisi pelayarannya dan perhubungannya saja, tapi INSW juga menjadi satu plus terminal juga sudah terintegrasi semuanya sehingga dengan demikian tidak ada masalah-masalah lain," kata Carmelita.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA