Category: Event
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI ITSCL-IME 2019

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut meriahkan acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, dan General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta semakin ditingkatkan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional. "Ekonomi makro tidak begitu baik. Oleh karenanya ada satu keharusan pemerintah dan swasta melakukan elaborasi untuk segera berbuat," kata Menhub. Menhub menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan agar para investor tertarik berinvestasi bersama dengan pemerintah. "Diharapkan menghasilkan value bagi kita semua," tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Capaian positif ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang solid antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan transportasi dari tahun ke tahun. "Tentunya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha ini patut mendapat apresiasi," kata Carmelita. Menurut Carmelita, sektor transportasi, akan terus bertumbuh selama adanya dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal membangun ekosistem bisnis transportasi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, DPP INSA membuka booth dan menggelar seminar mengenai Indonesia Maritime Outlook and Prospect of Ship Financing. Seminar diisi oleh narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, PT Bank Mandiri, Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. Seperti diketahui, Reed Panorama Exhibitions bekerjasama dengan DPP INSA, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 pada 16-18 Oktober 2019.(*)

abc
Event, Insa Insight

PARTISIPASI INSA DI ACARA DISKUSI NASIONAL POROS MARITIM

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu pembicara di acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jatim, (03/10/2019) ) yang diselenggarakan Ocean Week kerja sama dengan MPPM dan Perhubungan Laut. Pada kesempatan tersebut, Carmelita membicarakan mengenai optimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Dikatakan Carmelita, sejak awal dikembangkannya program tol laut, pelayaran swasta nasional ikut berpartisipasi dalam mengoperasikan kapal tol laut. “INSA juga menjadi partner pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan tol laut selama ini,” kata Carmelita. Carmelita menuturkan perlu dukungan dari pemerintah guna mengoptimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Diantaranya, dukungan pembiayaan dalam pengadaan kapal dengan memberikan bunga bank rendah dan tenor yang panjang. Diharapkan, sambung Carmelita, tumbuhnya komoditas muatan, terutama di wilayah Indonesia timur, sehingga terjadi keseimbangan arus balik. Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus Purnomo mengatakan, pemerintah berkomitmen terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019. “Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” ujar Agus. Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal. Pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede. Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP. Namun seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton. Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai. Kedepan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut. “Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” pungkasnya. (sumber: oceanweek.co.id)abc
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI 4th INDONESIA MARINE & OFFSHORE EXPO 2019

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berpartisipasi di acara Pameran "4th Indonesia Marine & Offshore Expo 2019", bertempat di Swissbell Hotel, Batam-Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Kepala Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Batam Capt. Barlett serta jajaran dari Kantor Walikota Batam. Pameran yang diwakili oleh DPC INSA Batam ini diselenggarakan selama tiga hari penuh, menghadirkan pelaku usaha di bidang maritim & industri minyak dan gas nasional maupun internasional yang umumnya datang dari Singapura dan Malaysia. Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh INSA adalah wacana revisi Undang-Undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, yang harus disikapi secara tegas oleh Pelayaran Niaga Nasional dan pelaku usaha terkait dengan pelayaran. "UU No 17 Tahun 2008 khususnya terkait dengan Asas Cabotage tidak perlu direvisi dan justru harus diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah berupa Peraturan Pelaksana sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU tersebut," kata Darmansyah dalam Acara Diskusi bertema 'Masa Depan Industri Galangan Kapal & Pelayaran Nasional: Tantangan & Peluang' di Batam. KADIN Batam juga menyampaikan harapan atas bertambahnya Investasi terkait dengan pengembangan 'Marine Tourism' di kawasan Batam dan sekitarnya. Acara Diskusi ini menghadirkan narasumber dari ABUPI, Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA), IPERINDO, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) dan Kamar Dagang (KADIN) Batam.(*)abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

INSA GOLF GATHERING

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) pada Sabtu (16/3/2019) menggelar Golf Gathering for International Containerized Shipping Company yang diselenggarakan di Sentul Highlands Golf Course, Bogor. Golf Gathering for International Containerized Shipping Company merupakan agenda DPP INSA dalam rangka mempererat silaturahmi DPP INSA dengan para anggota kontainer baik nasional maupun internasional, DPC INSA, Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) dan stakholder terkait lainnya. Sebanyak 41 peserta mengikuti INSA Golf Gathering ini. Pada pukul 12.30 WIB initial tee off dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dewan Penasehat DPP INSA H. Soenarto, Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso, dan Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, melalui gathering ini, diharapkan anggota INSA khususnya kontainer luar negeri dapat lebih aktif untuk sumbang saran di rumah INSA. "Tujuannya, agar kita semua dapat memetakan masalah dan cari solusi secara rutin dari waktu ke waktu karena perubahan begitu cepatnya saat ini,” kata Carmelita di Sentul, Sabtu (16/3/2019). Selain mempererat silaturahmi, Carmelita berharap momen baik ini menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan hambatan. "Kedepan, diharapkan INSA dapat hadir dalam kegiatan Main Line Operator (MLO) dan sinergi antara pemilik kapal, pemilik kargo, pengelola terminal dan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.(*) [caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]  abc
Event, Insa Insight, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI SECURITY SUMMIT 2018

Security Summit ke-3 yang digagas oleh SKK Migas kembali diadakan dan tahun ini diselenggarakan di kota Jogjakarta di Hotel Tentrem 17-19 Oktober 2018. Hampir 500 peserta dari dalam dan luar negeri turut hadir membahas tema utama bertajuk "New Paradigm Integrating Security Resilience Into Business Excellence" pada pertemuan dua tahunan ini. Selama tiga hari tersebut, para peserta membahas berbagai hal tentang keamanan khususnya di bidang energi yang menjadi sektor paling strategis saat ini lantaran saat ini keberlangsungan bisnis khususnya migas dan sumber daya di dalamnya memerlukan pengamanan ekstra demi terjaminnya kesuksesan. Security Summit pertama dilaksanakan pada tahun 2014 di Bali dan yang kedua pada tahun 2016 di Solo. Berbagai narasumber dihadirkan dalam agenda tiga hari tersebut diantaranya dari pelaku manajemen keamanan kelas dunia, akademisi, praktisi juga menggandeng Asosiasi Sekuriti Industri Hulu Migas (ASIM). Sementara Arcandra Tahar, Wakil Mentri ESDM yang membuka acara tersebut menyatakan dalam pidatonya bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan di mana predikat aman dalam bidang energi tak bisa berdiri sendiri, sehingga membutuhkan komponen-komponen lain penunjang. Dikatakan Arcandra tahun 70-an lalu, Indonesia mampu memproduksi petroleum oil dengan jarak waktu hanya lima tahun, sementara saat ini mundur menjadi sepuluh tahun. Hal tersebut menurut dia masih layak diperdebatkan lebih lanjut dari sisi teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sistem birokrasi. Arcandra berharap, melalui pertemuan tiga hari ini seluruh stakeholder bisa membahas secara menyeluruh masalah yang dialami, termasuk dorongan sinergi TNI-Polri agar Indonesia bisa memaksimalkan pengelolaan energi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ESDM ini, didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi, menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah, yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018. Di hari kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti turut hadir menjadi pembicara pada Security Summit 2018. Pada kesempatan ini juga digunakan penantanganan MoU antara Menteri Susi dengan Kepala SKK MIGAS Amien Sunaryadi terkait kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang telah tak dipakai.(DAI) [caption id="attachment_8920" align="aligncenter" width="2400"] Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar (tengah), didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi (kiri), menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah (kanan), yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018.[/caption] abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

Perkuat Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Untuk Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

[caption id="attachment_8208" align="alignnone" width="1024"] Peresmian Pembukaan Indonesia Infrastructure Week[/caption] [caption id="attachment_8209" align="alignnone" width="1024"] Sesi Foto Bareng Pembukaan Indonesia Infrastructure Week (2017)[/caption] Jakarta, INSA – Dimasa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo saat ini sedang gencar dalam pembangunan infraastruktur, tak hanya itu pemerintahannya juga sedang menghadapi tantangan dengan maraknya pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Hal ini harus didukung dengan kesiapan industri konstruksi dan kesiapan rantai pasok konstruksi sumber daya konstruksi. Menjawab kebutuhan tersebut, konstruksi Indonesia 2017, ajang konstruksi tahunan kembali digelar pada 8-10 November 2017. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Plt, Dirjen Bina Konstruksi Danis Sumadilaga bersama dengan Menteri Perencnaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dan Ketua KADIN, Rosan Roeslani membuka kegiatan pada  Rabu (8/10) di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Bertemakan “Era Baru Industri Konstruksi Indonesia”, Konstruksi Indonesia 2017 yang beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017, hadir membawa harapan baru untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui Undang-Undang ini, sektor jasa konstruksi digiring ke arah baru yaitu penguatan stakeholder Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan. “Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia . oleh karena itu, segenap upaya akan kita curahkan terus menerus dalam upaya membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengjar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih maju infrastrukturnya.”’ Tegas Danis. Industri konstruksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini berkembang pesat dengan berbgai program pembangunan infrastruktur. Rantai pasok perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Undang-undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 secara tegas menyebutkan pada pasal 17 ayat (1) : Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. Tujuan dari adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi dalam UU No.2 Tahuun 2017 adalah agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah. Selain tiu beberpa hal penting lainnya yang diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini antara lain ; adanya pembagian tanggung jawab anatara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan peran masyarakat sebagai bagian kemitraan dan sistem informasi, perlindungan hukum terhadap upaya menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi, perlindungan bagi tenaga kerja, sebagai jaring pengaman terhadap investasi serta menjamin pola persaingan yang sehat ddalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Saat ini, peraturan turunan dari Undang-Undang ini sedang dalam masa penyusunan. Untuk diketahui bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi mengamanatkan penyusunan 1 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden dan peraturan-peraturan menteri PUPR uuntuk mendukung terimplementasinya setiap pengaturan dalam Undang-Undang ini. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur yang berhasil dilaksanakan antara lain: 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) dimana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 Ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9 %) ; pembangunan jalan tol APBN dan non-APBN yang telah terbanguun sepanjang 568 Km dari target 1000 Km pada akhir 2019 nanti: peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum yang telah mencapai 20.430 liter/detik  ; capaian penyediaan perumahan yang telah mencapai 2.204.939 unit; dan seterusnya. Tidak berhenti sampai disana, untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR terus bekerja tiada henti. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan akan terbanguun 1.851 Km jalan tol, tersedianya 70.471 liter/detik air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum, dan lain sebagainya. Dengan target yang demikian besar, pasokan sumber daya konstruksi sangatlah dibutuhkan. Tanpa adanya lingkungan dari stakeholder yang berkecimpung di bidang penyediaan sumber daya konsturksi mustahil kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Konstruksi indonesia 2017 sebagai ajang bertemunya stakeholders konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri dapat diimanfaatkan sebagai wadah yang tepat untuk m encari solusi sekaligus tempat berkoordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan pasokan sumber daya konstruksi. Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dirancang sebagai jembatan bagi beragam elemen di sektor konstruksi, mulai dari pihak kontraktor swasta, pemerintah, BUMN, akademisi dan masyarakat luas untuk berbisnis dan berdiskusi sekaligus mendorong perkembangan industri konstruksi yang potensial. Peserta pameran yang berpartisipasi terdiri dari 222 stand yang berasal dari berbagai negara seperti Jerman, Malaysia, Singapura, Iran, Korea, dan sebagainya. Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dihelat bersamaan dengan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017. Hal ini menjadikan ajang tersebut sebagai salah satu pameran dan konferensi konstruksi infrastrujtur terbesar di tanah air. Selain pameran dilaksanakan pula berbagai workshop menaarik, yang salah satunya workship konstruksi indonesia 2017 dengan mengambil tema “Rantai Pasok Penerapan sumber Daya Konstruksi dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, pada 9 November 2017, Jakarta Convention Center. (*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA