Category: Domestic
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

STANDAR DESAIN PEMBANGUNAN KAPAL DORONG EFISIENSI GALANGAN NASIONAL

Pemerintah mendorong pelaku usaha galangan kapal nasional membuat standard design pembangunan kapal, sebagai salah satu cara meningkatkan efisiensi pembangunan kapal di dalam negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah terus mendorong agar galangan kapal nasional dapat menjadi pusat dari pembangunan dan maintenance kapal. Hal ini seperti keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan dukungan industri perkapalan dan komponennya. Untuk itu diperlukan langkah agar industri galangan nasional semakin kompetitif dengan membuat standar desain untuk pembangunan jenis-jenis kapal. Ketiadaan standar desain pembangunan kapal, katanya, membuat industri galangan kapal nasional sulit bersaing dengan galangan kapal luar negeri, karena selama ini yang dijadikan standar desain adalah luar negeri. “Misal kapal tiga ribu ton untuk BBM, nah itu distandarkan. Kalau sekarang kan setiap kali tender sendiri-sendiri. Sama-sama tiga ribu tapi desainnya beda-beda,” katanya disela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP Iperindo Masa Bakti 2018-2022 dan Seminar Industri Maritim di Kementerian Perindustrian, Selasa (3/7/2018). Untuk itu, Airlangga mengharapkan Iperindo membuat sebuah standar desain yang kemudian disepakati oleh seluruh pelaku usaha galangan kapal nasional. “Nah ini jadi perjuangan Iperindo, dia harus bikin desain center sehingga disepakati oleh seluruh galangan nasional. Pemerintah nanti tinggal mengendorse saja.” Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyambut dorongan Kementerian Perindustrian agar industri galangan kapal nasional membuat standar desain pembangunan kapal untuk mendorong efisiensi pembangunan kapal dalam negeri. Menurutnya, selama ini industri galangan kapal nasional dihadapkan pada pembuatan desain gambar pembangunan kapal baru setiap kali mendapatkan tender, kendati jenis kapal yang dipesan tidak jauh berbeda. Untuk satu desain gambar pembangunan kapal, katanya, sedikitnya memerlukan waktu sekitar enam bulan. “Setiap kali tender itu harus ada gambar-gambar baru. Itu menciptkan ketidakefisienan, waktu yang panjang dan biaya lebih besar.” Menurunya, dengan adanya standar desain pembangunan kapal, industri galangan kapal nasional akan lebih cepat membangun kapal mengingat kapal sudah berulang-ulang dibangun, yang akhirnya akan mengerek efesiensi waktu dan biaya pembangunan kapal. Perkembangan sektor idnsutri galangan kapal dunia saat ini didominasi negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada 2017, tercatat jumlah pembangunan kapal baru di Tiongkok 29,184 juta GT, Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT. Sementara itu, untuk kawasan Asean pemesanan pembangunan kapal baru didominasi Filipina dan Vietnam. Untuk pemesanan bangunan kapal di Indonesia sebsar 218,300 GT. Pembangunan kapal di Indonesia didominasi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar 83 persen (120 unit, 135,440), sedangkan ekspor sebesar 17 persen (24 unit, 83,860 GT). Selain itu, Iperindo juga terus menjalin kerja sama dengan stakeholder kemaritiman lain, seperti Kementeria Perindustrian, Kemenko Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait pengembangan industri perkapalan tanah air. Lebih lanjut, dia menuturkan, pihaknya juga akan berusaha mendorong dunia perbankan nasional untuk mendukung industri maritim nasional yang akan terus bertumbuh. Dukungan yang diperlukan itu seperti pemberian bunga pinjaman yang rendah, seperti yang diterapkan bank luar negeri terhadap industri maritim mereka. “Kalau fiskal diberesin, gambar ada standar desain, pembangunan kapal bisa lebih cepat, dan didukung dengan bunga perbankan lebih kompetitif, industri maritim siap bersaing dengan industri luar negeri.”(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

INSA JAYA SAMBUT BAIK PENGHAPUSAN PRIOK DARI WAR RISK

Pelabuhan Tanjung Priok dinilai akan semakin positif seiring dihapuskannya pelabuhan tersebut dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang (war risk) dari Join War Committee (JWC). JWC merupakan lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA). Dalam rilisnya pada pertengahan Juni lalu, JWC menyatakan Pelabuhan Tanjung Priok aman untuk kegiatan pelayaran dunia. DPC INSA Jaya menyambut baik dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang. Sedikitnya ada tiga dampak positif yang dinilai terhadap kondisi pelabuhan. Alimuddin, Ketua DPC INSA Jaya mengatakan, ketiga poin positif itu seperti semakin kompetitifnya premi asuransi terhadap pemilik kapal. Lain itu, akan mendorong kepercayaan kepada kapal asing untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Dampak lanjutan dari dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang akan mengerek nilai ekspor impor Indonesia melalui pelabuhan tersebut, dengan adanya kapal-kapal yang melakukan direct call. “Kegiatan nilai export import semakin naik dengan adanya kapal yang direct call,” katanya saat dihubungi INSA NEWS, Selasa (26/06). Saat Pelabuhan Tanjung Priok masih masuk daftar war list oleh JWC, membuat adanya tambahan biaya premi asuransi yang dibebankan kepada para pemilik kapal. Akibatnya, Pelabuhan Tanjung Priok kurang kompetitif. Dalam rilis war risk JWC tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo. Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah. Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. Namun begitu, Alimudin juga mengharapkan aparat keamanan secara benar-benar menjaga kolam dan perairan Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini untuk menghindari terjadinya pencurian, terutama terhadap kapal-kapal yang sedang berlabuh menunggu sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. “Masukannya hanya satu,  intinya dari sisi security aparat keamanan utk benar benar menjaga kolam dan perairan pelabuhan dari pencurian terutama utk kapal-kapal yg sedang berlabuh pada saat menunggu sandar.”(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

Penyesuaian Tarif Petikemas Surabaya-Ambon Sebagai Normalisasi Operasional

Jakarta, INSA - Para pelaku usaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menjelaskan penyesuaian tarif pelayaran pada rute Surabaya-Ambon. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan penyesuaian tarif pelayaran rute Surabaya-Ambon dari sebelumnya yang sempat mengalami penurunan tarif secara tidak normal. Selain itu, penyesuaian tarif pelayaran juga sebagai dampak harga bahan bakar minyak atau Marine Fuel Oil (MFO) yang mengalami penaikan 47% dari Rp3800 menjadi Rp5600 per liter. "Komponen biaya BBM cukup besar pada operasional pelayaran. Ketika harga BBM naik, maka pelayaran melakukan penyesuaian," katanya. Menurut Carmelita, penaikan harga BBM semakin memberatkan pelaku usaha pelayaran, karena di saat yang sama jumlah barang muatan yang diangkut belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. “Penaikan harga BBM ini menambah beban pelaku usaha pelayaran, karena jumlah muatan juga tidak naik siginifikan sejauh ini,” katanya. Sebelumnya, para pengusaha di Ambon menyatakan keberatan atas penaikan tarif pelayaran rute Surabaya-Ambon. Para pengguna jasa menilai, penaikan tarif yang dilakukan pihak pelayaran tidak rasional. Carmelita menyebutkan, tarif riil rute Surabaya-Ambon untuk peti kemas ukuran 20 feet saat ini hanya Rp7 juta-Rp8 juta, atau lebih murah dari yang disebutkan di media massa yakni Rp9 juta - Rp9,2 juta. Carmelita menuturkan, penyesuaian tarif pelayaran pada rute Surabaya- Ambon juga masih bersifat tarif bruto. Berdasarkan pengalaman para pelaku usaha pelayaran selama ini, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) selaku wakil pemilik barang selalu menegoisasi harga tarif, sehingga tarif sebenarnya lebih murah dari tarif bruto. "Tarif bruto tersebut memang pada awalnya tarif yang diajukan untuk dinegosiasikan oleh pihak EMKL sebagai wakil pengguna jasa." Carmelita juga menjelaskan, pada dasarnya fluktuasi tarif merupakan hal yang wajar terjadi pada layanan angkutan laut. Penyesuaian tarif tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga sebelumnya kerap terjadi pada angkutan laut di negeri lainnya.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

Lebih Mudah, Cepat dan Praktis dengan E-Port

Surabaya – Dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan transaksional di pelabuhan serta untuk mendukung penggunaan uang elektronik seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) tentang pengurangan penggunaan uang tunai atau cashless, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berkomitmen untuk kembali menggalakkan penggunaan e-Port di lingkungan Pelabuhan yang dikelolanya. Pada Rabu (23/8), kembali dilakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Disamping mendukung kebijakan pemerintah, penggunaan e-Port juga untuk mempermudah dan mempercepat akses pengguna jasa untuk masuk ke area Pelabuhan” ungkap Fernandes Ginting, Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak. Menurutnya, dengan sistem cashless dan beralih menggunakan uang elektronik ini masuk ke pelabuhan akan lebih mudah, cepat dan praktis. Konsep e-Port merupakan salah satu bentuk transformasi layanan Pelindo III dari sistem manual ke digital. Dalam mengimplementasikan e-Port tersebut, Pelindo III telah menggandeng pihak perbankan yang selama ini sudah bekerjasama pada segmen bisnis kepelabuhanan. Penggunaan e-Port sendiri hampir sama dengan penggunaan uang elektronik lainnya, selain dapat digunakan untuk akses keluar masuk pelabuhan dan jalan tol, juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di toko – toko tertentu. Serta untuk keperluan isi ulangnya dapat dilakukan secara mandiri melalui mesin-mesin ATM bertanda khusus, customer service bank yang ditunjuk, toko-toko tertentu dan bahkan melalui aplikasi Smartphone. Selain dapat diperoleh di Bank Mandiri dan BNI, kartu e-Port juga disediakan langsung di Divisi Aneka Usaha dan Properti Pelabuhan Tanjung Perak dimana pada tempat tersebut sudah terdapat petugas Pelindo III yang siap membantu dan menjelaskan terkait dengan penggunaan e-Port. Menariknya, untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 September 2017 bagi setiap orang dan kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan kartu e-Port akan diberikan “Potongan tarif tanda masuk (PAS) pelabuhan sebesar 10%” lanjut Ginting. Dengan implementasi program baru ini, Manajemen Pelindo III berharap setiap orang dan kendaraan yang masuk di area pelabuhan mulai beralih untuk menggunakan uang elektronik. Sehingga sesuai target diharapkan mulai tanggal 1 Oktober 2017 semua orang dan kendaraan yang masuk ke area Pelabuhan Tanjung Perak sepenuhnya menggunakan e-Port.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

Produktivitas Handling Pelindo III Pecahkan Rekor

Surabaya – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kembali menunjukkan dedikasinya terhadap kepuasan layanan yang diberikan kepada para pengguna jasa. Hal tersebut dibuktikan pada pelaksanaan pekerjaan bongkar muat Steel Billet yang dilakukan oleh Pelabuhan Cabang Tanjung Perak beberapa saat lalu. Sebanyak 30.544 Ton Steel Billet yang diangkut melalui kapal MV. Berge Shari, sandar perdana di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (6/8). Kapal yang merupakan milik sebuah perusahaan Singapore “Bergebulk Singapore” ini telah berlayar dari Mesaieed Sea Port, Qatar menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Momen ini menjadi spesial bagi Pelindo III karena pembongkaran muatan perdana Steel Billet tersebut ditangani secara langsung oleh Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan. Keberhasilan Pelindo III dalam menangani kegiatan tersebut tidak lepas dari adanya dukungan pihak-pihak terkait, serta kesiapan alat bongkar muat Harbour Mobile Crane (HMC), forklift maupun alat angkut trailer. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membongkar seluruh muatan yang diangkut oleh kapal Handysize berjenis Bulk Carrier dengan bobot 21.550 Gross Tonnage, panjang 180 meter dan draught 9,5 meter tersebut. “kinerja bongkar kami mencapai 165 T/G/H” ungkap Joko Noerhudha, General Manager PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Dengan kecepatan bongkar seperti ini, dalam sehari Pelindo III mampu membongkar sebanyak 12.292 Ton Steel Billet, dengan demikian seluruh kegiatan bongkar Steel Billet tersebut dapat dirampungkan kurang dari 3 (tiga) hari. “Ini merupakan bentuk nyata implementasi dari salah satu budaya perusahaan di Pelindo III, yaitu Customer Focus”, selain itu sebagai upaya untuk memberikan tingkat kepuasan yang lebih bagi pengguna jasa Pelindo III juga menyediakan layanan Port to Door serta layanan pengurusan dokumen melalui satu pintu, lanjut Joko. Disamping layanan-layanan diatas, saat ini fasilitas dan alat yang dimiliki oleh Pelindo III sudah sangat mumpuni untuk melakukan berbagai macam kegiatan bongkar muat. Untuk kegiatan bongkar muat Steel Billet ini, Pelindo III menggunakan forklift yang difungsikan untuk mengangkat steel billet dari lambung kapal untuk kemudian dilanjutkan dengan Harbour Mobile Crane (HMC) yang mengangkat Steel billet dari kapal menuju Dermaga. Dengan berfokus pada peningkatan layanan diberbagai sektor, Pelindo III semakin membuktikan sebagai salah satu perusahaan yang berperan penting dalam memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima.(*)abc
Domestic

Sepakat Pungli Harus Habis

Jakarta, INSA - Permasalahan pengutan liar (pungli) telah menjamur dalam sektor pelayanan publik. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perwujudan peran negara dalam melayani rakyatnya, malah merusak citra negara di mata masyarakat akibat praktik pungli. Upaya pemberantasan pungli terus digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi, masih saja ada oknum-oknum nakal yang berani melegalkan praktik pungli. Terbukti, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh kepolisian di Kementerian Perhubungan berhasil mengamankan sejumlah oknum yang diduga melakukan praktik pungli di instansi tersebut. Biaya tidak resmi ini diduga untuk memuluskan penerbitan buku pelaut atau seaferer identity document (SID). Awalnya, OTT ini dilakukan di lantai 6 Kemenhub yang merupakan Unit Pelayanan Satu Atap Terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dari tempat itu, polisi mengamankan enam orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja harian lepas, dan pihak swasta. Dari tangan mereka, polisi menyita uang yang diduga hasil pungli sebesar Rp 34 juta. Kemudian polisi menyasar ke lantai 12 karena kemungkinan ada aliran dana yang berasal dari lantai 6 mengalir ke lantai 12, tempat Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubdit Perkapalan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di lokasi ini polisi menyita uang sebesar Rp61 juta dan tabungan senilai Rp1 miliar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perizinan. Dari laporan tersebut, lalu berkembang dengan munculnya fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi OTT di unit perizinan. "Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku," tegasnya. Menhub Budi menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN disemua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mendukung penuh upaya Menhub Budi memberantas pungli di lingkungan Kemenhub. Pasalnya, pungli sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha. "Kami mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas seluruh jenis pungli yang dapat memberatkan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya," tegas Carmelita. Menurut Carmelita, langkah Kemenhub menerapkan sistem online untuk perizinan di setiap direktorat adalah salah satu upaya untuk menghilangkan praktik pungli. Hanya saja, lanjut Carmelita, sistem online ini perlu dipastikan sudah berjalan dengan baik dan benar-benar diaplikasikan, sehingga memudahkan dalam proses pelayanan. "Kami juga menilai sistem online yang dibangun di Kementerian Perhubungan sudah tepat," pungkasnya.abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA