Author: admin
Ulasan Berita

INSA GELAR RAKERNAS 2018

DPP Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 dengan tema Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Acara dihadiri 500 peserta yang terdiri dari Dewan Penasehat DPP INSA, Pengurus DPP INSA, DPC INSA seluruh Indonesia dan anggota INSA. Adapun beberapa tamu undangan yang menghadiri acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, dan para ketua asosiasi industri terkait lainnya. Rakernas ini bertujuan melaksanakan Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta, menginformasikan Pencapaian Program Kerja DPP INSA sesuai dengan rencana dan perkembangan pembangunan nasional di bidang kemaritiman yang akan dan sedang dilaksanakan saat ini. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang masih ada dalam  transportasi laut, baik persoalan kebijakan, investasi, organisasi, infrastruktur penunjang maupun operasional bottle neck bagi peningkatan daya saing usaha transportasi laut guna berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Sekaligus bertujuan merumuskan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional dengan harapan terjadi revolusi mental. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain kunci dari kelancaran arus barang dan orang, tumbuh kembangnya industri pelayaran juga akan mengerek kinerja industri terkait lainnya. Mengingat strategisnya industri pelayaran bagi pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu DPP INSA perlu mengindetifikasi hambatan yang terjadi di industri pelayaran nasional. "Agenda Rakernas merupakan agenda rutin DPP INSA untuk mengindentifikasi hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional saat ini," kata Carmelita disela-sela acara Rakernas INSA 2018. Jumlah armada pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, hanya saja diperlukan langkah lanjutan untuk mendorong kualitas armada pelayaran nasional dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan dari bank nasional bagi pembangunan dan pembelian kapal. "Dukungan pendanaan dari perbankan nasional dengan memberikan bunga yang kompetitif, dan jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana," kata Carmelita. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, pertumbuhan armada niaga nasional berkualitas tentunya harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran. Hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan industri pelayaran nasional. Budhi pun berharap kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak positif bagi industri pelayaran nasional dapat berjalan secara konsisten, seperti kebijakan asas cabotage yang telah mengerek pertumbuhan jumlah armada niaga nasional dan industri terkait lainnya. "Peningkatan SDM Pelaut dan konsistensi kebijakan asas cabotage menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia," pungkasnya.(*) abc
Headlines, Ulasan Berita

MENUJU RAKERNAS INSA 2018

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 bertema ‘Peran INSA Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional’. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Kamis (2/8/2018), di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Rakernas Lisda Y. Satria mengatakan, pelaksanaan Rakernas merupakan amanah Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta. Rakernas INSA 2018, akan dihadiri oleh Dewan Penasehat DPP INSA, Pengurus DPP INSA, seluruh DPC INSA se-Indonesia, Anggota INSA, instansi pemerintah, dan stakeholder terkait. “Sekitar 500 orang akan menghadiri Rakernas INSA 2018,” kata Lisda disela-sela rapat persiapan Rakernas INSA 2018. Acara Rakernas INSA 2018, lanjut Lisda, juga salah satu perayaan hari jadi INSA yang ke-51 tahun. Seluruh panitia terlibat aktif untuk menyukseskan Rakernas INSA 2018. Hal ini terlihat dalam dua minggu menuju Rakernas, seluruh panitia secara terus-menerus mengadakan rapat di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jalan Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Lisda menyebutkan Rakernas ini bertujuan untuk menginventarisasi hambatan-hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional serta menginformasikan capai-capaian yang telah dilakukan INSA masa bakti 2015-2019, khususnya kinerja organisasi di tahun berjalan. Lisda berharap Rakernas INSA 2018 menghasilkan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional.(*) abc
Ulasan Berita

INSA APRESIASI LONCATAN PERINGKAT LOGISTIK INDONESIA

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi peningkatan peringkat Indonesia dalam Logistik Performance Index (LPI) 2018 ke posisi 46 dari 63 yang dirilis oleh World Bank. Meski mengalami peningkatan peringkat, logistik di Indonesia harus terus dibenahi guna mengejar ketertinggalan dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang berada diperingkat 41, 39, dan 32. “Kenaikan 17 peringkat dari LPI 2016 ini patut disyukuri dengan semakin meningkatkan komitmen seluruh stakeholder dari pusat hingga daerah untuk bersama-sama terus berbenah demi mengerek kinerja logistik kita lebih efisien dan efektif," tutur Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto seperti dikutip dari Bisnis.com. Berdasarkan penilaian LPI, Indonesia tertinggal dalam hal kepabeanan, infrastruktur, dan kompetensi logistik dari ketiga negara tetangga tersebut. Carmelita mengatakan, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan meninggalkan persoalan logistik yang berbeda dari negara tetangga. Carmelita menilai konektivitas antara hinterland dan sentra industri perlu ditingkatkan. Penguatan konektivitas sekaligus akan memeratakan ekonomi antarwilayah. "Sistem logistik harus diperkuat dengan menumbuhkan ekonomi baru dan keterpaduan moda transportasi dengan mengedepankan multimoda sehingga terjadi konektivitas antarwilayah atau daerah," katanya. Terkait skor pelayaran internasional (international shipments) yang mengalami kenaikan dari 2,9 di 2016 menjadi 3,23 di 2018, Carmelita menyebutkan perbaikan kinerja terjadi sejalan dengan dimulainya kapal besar yang merapat ke pelabuhan di Indonesia.(*)abc
Domestic

REKOMENDASI KNKT TERKAIT KECELAKAAN KAPAL SINAR BANGUN

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sedang melaksanakan investigasi kecelakaan pelayaran tenggelamnya kapal Sinar Bangun 4 di Danau Toba, pada tanggal 18 Juni 2018. KNKT telah melakukan pengumpulan informasi, dokumen dan wawancara dengan awak kapal Sinar Bangun 4, saksi-saksi, dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan temuan awal, KNKT menemukan kondisi-kondisi bahaya (hazard) yang sangat signifikan pada saat operasional kapal angkutan penumpang di Danau Toba. KNKT perlu segera menyampaikan rekomendasi keselamatan, mengingat bahwa kondisi-kondisi bahaya tersebut masih ada hingga saat ini dan diharapkan dapat dilakukan mitigasi agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Dari temuan-temuan di lapangan, KNKT menyampaikan rekomendasi keselamatan yang ditujukan kepada regulator dan operator kapal-kapal penumpang tradisional di Danau Toba sebagai berikut; Kepada Kementerian Perhubungan RI:
  1. Mengkaji ulang Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 58 tahun 2007, ataupun Surat Keputusan dan Surat Edaran Ditjen terkait standar keselamatan angkutan sungai dan danau agar menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang No.23 tahun 2014 dan PM no. 39 tahun 2017).
  2. Agar ditetapkan instansi penanggung jawab penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan pengawasan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
  3. Mengevaluasi ulang silabus pelatihan untuk awak kapal dan melakukan pelatihan kepada seluruh awak kapal untuk angkutan kapal sungai, danau, dan tradisional.
  4. Menyusun prosedur penerbitan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) untuk awak kapal angkutan sungai dan danau yang berlaku seragam secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan pasal 46.
  5. Menunjuk instansi, membuat SOP dan menjalankan prosedur pemeriksaan tahunan terkait kelaiklautan kapal tradisional.
  6. Memastikan jumlah dan kompetensi awak kapal sesuai sertifikat kelaikan kapal.
  7. Pada setiap pemberangkatan kapal harus diterbitkan SPB oleh petugas berwenang dan memiliki kompetensi untuk menerbitkan SPB.
  8. Melarang penggunaan geladak ke-3 sebagai geladak penumpang atau barang.
  9. Melakukan pengukuran ulang, penerbitan surat ukur, dan serta sertifikat lainnya oleh instansi yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
  10. Mengukur tingkat kelaikan kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba untuk menentukan risiko-risiko operasi kapal.
  11. Membuat peraturan Menteri yang komprehensif untuk kapal sungai, danau, laut dan tradisional yang meliputi antara lain :
    • Panduan desain kapal (kayu, fiberglass, aluminium, dan baja)
    • Untuk kapal >12 penumpang harus menggunakan mesin diesel
    • Tata cara proses pembangunan kapal
    • Proses sertifikasi dan menunjuk instansi pelaksana
    • Pelatihan dan pengawakan
    • Pengoperasian dan perawatan
  12. Melakukan pembinaan (pengaturan, pengendalian, dan pengawasan) terhadap penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan kapal tradisional.
  13. Agar mencantumkan kemampuan kapal terhadap tinggi gelombang maksimum yang dapat dilayari oleh masing-masing kapal pada sertifikat kapal (seperti Sertifikat Kapal Cepat), sehingga Syahbandar maupun nahkoda dapat mengetahui secara pasti limitasi kapalnya.
  14. Syahbandar wajib menyampaikan segera jika ada peringatan perubahan cuaca mendadak dari BMKG ke semua kapal yang sedang berlayar di area pelabuhan ataupun yang akan berlayar.
  15. Mewajibkan kapal untuk mengadakan komunikasi radio setiap satu jam kepada radio pantai atau dermaga, untuk menyampaikan : 1. Posisi kapal 2. Kondisi pelayaran kapal 3. Cuaca di daerah tersebut dan 4. Menanyakan kondisi cuaca di area tersebut serta penyampaian kondisi cuaca dari BMKG
Kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ;
  1. Memberikan informasi cuaca beserta arus perairan di sekitar pelabuhan atau dermaga setiap 3 jam.
  2. Menyampaikan informasi perubahan cuaca ekstrem atau mendadak kepada penanggung jawab pengoperasian pelabuan atau dermaga Danau Toba.
Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara :
  1. Membuat suatu sistem dan prosedur yang memastikan manifest penumpang dan barang terdata dengan benar.
  2. Menyusun prosedur naik turun penumpang dan melaksanakan sterilisasi pelabuhan.
Kepada para operator angkutan penumpang tradisional di Danau Toba :
  1. Melaksanakan seluruh peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh regulator.
  2. Memastikan kapal dilengkapi perlengkapan keselamatan dengan jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Dalam hal ini perlu diperhatikan jumlah kecukupan perlengkapan untuk penumpang anak-anak dan dewasa.
  3. Menjelaskan dan memperagakan cara meninggalkan kapal saat kondisi darurat.
  4. Memastikan semua penumpang dan awak kapal mengenakan jaket pelampung selama pelayaran.
  5. Mematuhi batasan mengangkut penumpang sesuai dengan jumlah yang diijinkan.
  6. Membuat dan melaporkan manifest penumpang kepada otoritas keselamatan terkait.
  7. Menyimpan jaket penolong di lokasi yang mudah dilihat dan dijangkau.
  8. Nahkoda dan anak buah kapal harus memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)
  9. Memastikan akses keluar darurat di kapal terbebas dari halangan dan dapat digunakan tanpa hambatan.
  10. Setiap modifikasi kapal harus dilaporkan ke otoritas keselamatan terkait.(*)
abc
Galeri

INSA DI FGD PERAN TRANSPORTASI LAUT UNTUK MENDUKUNG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

[caption id="attachment_8706" align="aligncenter" width="1280"] Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto (kedua kanan) menjadi pembicara di acara FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018).[/caption] [caption id="attachment_8707" align="aligncenter" width="1280"] Sekretaris DPC INSA Jaya Capt. Supriyanto (pertama kanan) menjadi pembicara di acara FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018).[/caption] [caption id="attachment_8708" align="aligncenter" width="1280"] Kapuslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ir. Ahmad (kiri) memberikan cinderamata kepada Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto (kanan) usai menjadi pembicara di acara FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018).[/caption] [caption id="attachment_8705" align="aligncenter" width="1280"] Para audensi FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018)[/caption]abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

INSA FOKUS ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN ALUR PELAYARAN CBL

Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Rencananya proyek CBL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun pada tahun ini. Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto mengapresiasi adanya rencana CBL sebagai alternatif moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Saat ini 90 persen angkutan logisitik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi dan ketidakpastian pengiriman barang yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. “Benefit adanya CBL adalah beban jalan berkurang, kepadatan berkurang, mengurangi risiko keterlambatan barang, efisiensi logistik, dan ramah lingkungan,” kata Witono di acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Witono menuturkan kecepatan dan volume kapal tongkang menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan efisiensi logistik pada kanal CBL. Optimalisasi kanal CBL dapat dilakukan dengan mengoperasikan kapal tongkang berukuran 300 feet yang memiliki panjang 80-95 meter dan lebar 24,5 meter. Dengan spesifikasi kapal seperti itu, lanjut Witono, alur pelayaran kanal CBL harus memiliki kedalaman 6 meter dengan lebar kanal 100 meter jika terjadi pertemuan kapal pada lokasi kanal yang sama. Selain itu, harus tersedianya turning basin yang lebarnya dua kali panjang tongkang untuk fasilitas berputar kapal. “Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran pada kanal CBL menjadi kajian yang sangat penting,” tegasnya. Lebih lanjut, Witono mengharapkan agar INSA ikut dilibatkan dalam kajian dan pembahasan agar  teori pembangunan kanal CBL dan praktek pengoperasian nantinya dapat sinkron dan berjalan optimal.(*) abc
Ulasan Berita

POTENSI INLAND WATERWAYS SEBAGAI ALTERNATIF MODA TRANSPORTASI LOGISTIK

Kementerian Perhubungan menggali potensi Inland Waterways sebagai alternatif moda transportasi logistik baru, yang selama ini menggunakan jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan karena harus berbagi dengan pengguna jalan raya lainnya dan pada akhirnya menimbulkan biaya logistik yang tinggi. Hingga saat ini, lebih dari 90% angkutan logistik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Tingginya penggunaan angkutan logistik berbasis jalan raya ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu-lintas yang cukup tinggi, serta sering terjadinya ketidakpastian pengiriman yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. Guna mengantisipasi hal tersebut, diperlukan alternatif moda transportasi lain untuk meningkatkan keandalan pengiriman logistik. Dalam sambutan pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik yang diselenggarakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018), Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk dapat mengurangi kemacetan sehingga dapat menekan biaya logistik, salah satunya adalah mencari alternatif moda transportasi lain. “Untuk itulah, pada hari ini kita mengundang para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta, para pelaku usaha logistik, operator pelabuhan, dan juga asosiasi-asosiasi di bidang logistik maritim dan kepelabuhanan untuk membahas lebih dalam mengenai salah satu alternatif moda transportasi lain yang potensial sebagai angkutan logistik,” kata Agus di Jakarta, Selasa (17/7/2018). Lebih lanjut, Dirjen Agus menjelaskan bahwa alternatif moda transportasi angkutan logistik yang akan dibahas pada kali ini adalah moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways. Moda transportasi ini dianggap memiliki kelebihan, yakni lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan angkutan berbasis jalan raya. Salah satu potensi altenatif moda transportasi berbasis sungai tersebut, adalah rencana Pembanguan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterways yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional. “Tujuan adalah untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik, optimalisasi ini diharapkan akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan area hinterland,” imbuh Agus. Dengan dimasukannya Proyek CBL dalam proyek strategis nasional, proyek ini diharapkan sudah mulai dibangun pada 2018. Namun demikian, Agus menjelaskan bahwa dengan kompleksitas stakeholder yang terlibat, maka ada banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya permasalahan yang berkaitan dengan perijinan dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang ada. Sedangkan dari segi bisnis, pembangunan pelabuhan patimban dan pembangunan jalan tol juga menjadi isu yang mempengaruhi urgensi pembangunan CBL inland waterways. “Selain itu, ada pula kendala teknis lain yang harus benar-benar diperhitungkan yakni tingkat kelayakan proyek serta kendala fisik di CBL sendiri terkait lebar, kedalaman, tinggi muka air, dan instalasi infrastruktur di sepanjang CBL baik pipa maupun jembatan,” paparnya. Untuk itulah, Agus berpendapat bahwa tingkat kelayakan serta manfaat yang didapat dari proyek ini perlu dikaji secara terperinci, apakah nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi angkutan logistik ataupun dampak positif maupun negatif lainnya. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa dengan diselenggarakannya FGD ini, diharapkan semua stakeholder dapat memiliki kesepemahaman atas pembangunan proyek CBL yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. “Selain itu, saya rasa melalui pertemuan ini semua stakeholder dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan lebih baik lagi agar rencana pembangunan CBL dapat dipastikan kelayakannya dari aspek teknis, ekonomi, finansial dan legal serta akan optimal pemanfaatannya sehingga tercapai tujuan menurunkan biaya logistik," pungkasnya.(*)  abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

10 TERMINAL INTERNASIONAL GUNAKAN INAPORTNET 2.0 DAN DO ONLINE

10 terminal internasional menyiapkan fasilitas aplikasi Inaportnet 2.0 dan Delivery Online (DO) Online agar shipping line dan pemilikbarang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan Inaportnet 2.0 dan DO Online di empat pelabuhan utama dan satu pelabuhan kelas satu yang diluncurkan Kementerian Perhubungan. “Terhitung sejak diluncurkan bulan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Chandra Irawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/7/2018). Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telahditerbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem. ”Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan agar peran serta stakeholder dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini," ujarnya. Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor. Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 dimana sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya. Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online dan sejak dari tanggal 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet. "Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator maupun ke inaportnet,” tuturnya. Namun demikian Chandra juga menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha melakukan penyempurnaan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi. “kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, bahwa INSA mendorong anggotanya untuk memanfaatkan DO Online ini untuk menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu. Menurutnya, aplikasi DO Online sudah berjalan dengan baik meski perlu beberapa penyempurnaan namun dirinya mengapresiasi Pemerintah yang sudah bekerja keras menyiapkan aplikasi Inaportnet dan DO Online tersebut. "Kami terus mendukung upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Inaportnet dan DO Online. Saya akui mesti ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aplikasi tersebut berjalan sempurna dan tidak semestinya dipersoalkan oleh para pengguna jasa karena aplikasi ini masih baru dan akan terus disempurnakan. Saya berikan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," pungkas Carmelita.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA