Author: admin
Event, Insa Insight

PARTISIPASI INSA DI ACARA DISKUSI NASIONAL POROS MARITIM

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu pembicara di acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jatim, (03/10/2019) ) yang diselenggarakan Ocean Week kerja sama dengan MPPM dan Perhubungan Laut. Pada kesempatan tersebut, Carmelita membicarakan mengenai optimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Dikatakan Carmelita, sejak awal dikembangkannya program tol laut, pelayaran swasta nasional ikut berpartisipasi dalam mengoperasikan kapal tol laut. “INSA juga menjadi partner pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan tol laut selama ini,” kata Carmelita. Carmelita menuturkan perlu dukungan dari pemerintah guna mengoptimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Diantaranya, dukungan pembiayaan dalam pengadaan kapal dengan memberikan bunga bank rendah dan tenor yang panjang. Diharapkan, sambung Carmelita, tumbuhnya komoditas muatan, terutama di wilayah Indonesia timur, sehingga terjadi keseimbangan arus balik. Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus Purnomo mengatakan, pemerintah berkomitmen terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019. “Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” ujar Agus. Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal. Pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede. Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP. Namun seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton. Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai. Kedepan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut. “Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” pungkasnya. (sumber: oceanweek.co.id)abc
Domestic, Keluarga INSA, Ulasan Berita

HERMAN BUCHARI KEMBALI PIMPIN DPC INSA DUMAI

Rapat Anggota Cabang (RAC) IX Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Dumai telah menetapkan Herman Buchari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC INSA Dumai masa bakti 2019-2023. RAC tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Dumai, Kamis (26/9/2019). Herman Buchari tuk kedua kalinya menjabat sebagai Ketua DPC INSA Dumai setelah sebelumnya menjadi Ketua DPC INSA Dumai periode 2015-2019. Herman Buchari mengucapkan terima kasih kepada para anggota INSA Dumai yang telah mempercayakan dirinya memimpin kembali DPC INSA Dumai. "Atas kepercayaan anggota INSA Dumai yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, untuk kembali memimpin INSA Dumai, kami mengucapkan terimakasih," kata Herman Herman mengatakan, guna membesarkan organisasi ini, butuh dukungan semua pihak khususnya pengurus dan anggota DPC INSA Dumai. "Maka dari itu saya mohon dukungannya agar mampu melanjutkan kepemimpinan ini dan mampu membesarkan organisasi ini," ucapnya. Herman menuturkan dengan dukungan semua pengurus INSA Dumai dan perusahaan pelayaran di Kota Dumai semoga DPC INSA Dumai dapat meningkatkan sumber daya pelayaran Nasional di era Revolusi Industri. Seperti diketahui, RAC INSA Dumai IX dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS, MSi. Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengatakan, potensi pelabuhan dan kekayaan laut Dumai sejauh ini cukup memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor migas dan minyak mentah kelapa sawit atau CPO termasuk terbesar di Indonesia ke 70 negara. Kota Dumai dengan letak strategis perairan berbatasan dengan negara tetangga dan panjang garis pantai menjadikan daerah ini dengan pelabuhan terbesar ekspor CPO merupakan satu potensi yang sangat menguntungkan untuk kegiatan pelayaran dan pengembangan sektor maritim. “Potensi kelautan cukup besar namun belum digali optimal, dan diharapkan ada pemikiran atau konsep dari INSA Dumai yang dapat mendukung suksesnya pembangunan program poros maritim Indonesia, baik di Dumai maupun daerah potensial lainnya,” ujar Zulkifli. RAC INSA Dumai mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Pelayaran Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. RAC INSA diikuti oleh anggota INSA Dumai. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Dumai diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA periode selanjutnya. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Dumai, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA). (*)abc
Domestic, Ulasan Berita

KEMENHUB TERBITKAN MAKLUMAT PELAYARAN PENCARIAN KAPAL MV. NUR ALLYA

Kementerian Perhubungan  dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menerbitkan Maklumat Pelayaran No. 56/Phbl/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pencarian Hilang Kontak kapal MV. Nur Allya di sekitar perairan utara Pulau Buru, Maluku. Kapal MV Nur Allya milik PT. Gurita Lintas Samudera mengalami hilang kontak dalam pelayaran dari Pelabuhan Sepo Wilayah Kerja UPP Weda Halmahera menuju Pelabuhan Morose Sulawesi Tenggara dengan membawa 25 Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Nakhoda yang terakhir melakukan komunikasi dengan pemilik kapal pada tanggal 20 Agustus 2019. Hingga saat ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate bersama dengan Basarnas Ternate dan unsur lainnya terus berupaya melakukan pencarian kapal dimaksud. "Hingga Kamis, (29/8), hasil pencarian masih nihil. Pengecekan sinyal, monitoring maupun scanning untuk frekuensi 406.037 Mhz milik beacon MV Nur Allya juga belum ada informasi lebih lanjut," ujar Direktur KPLP Ahmad dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/8/2019) Adapun pencarian masih akan dilanjutkan dengan pemantauan dan berkoordinasi bersama Kantor SAR Ambon dan instansi terkait lainnya. Melalui Maklumat Pelayaran, Ditjen Perhubungan Laut menyebarluaskan pesan mengenai hilangnya kapal tersebut. Dalam maklumat tersebut, Kementerian Perhubungan meminta bila ada yang kapal yang berlayar di perairan Timur Indonesia, khususnya di wilayah Perairan Utara Pulau Buru mengetahui keberadaan kapal MV. Nur Allya agar segera menghubungi pihak Syahbandar setempat. Selain itu, Direktur KPLP meminta agar kantor Kesyahbandaran Utama, kantor KSOP, kantor Distrik Navigasi, Kantor Pangkalan PLP, dan kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan serta Stasiun Radio dan Pantai untuk memantau keberadaan kapal tersebut. "Jika menemukannya agar melakukan pengawasan dan pengamanan serta melaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut cq. Direktur KPLP dan Poskodalops Ditjen Perhubungan Laut di nomor 021-3456614, 021-3451364 dan email: kplp_syahbandar@dephub.go.id serta puskodalops_hubla@yahoo.co.id," tutup Ahmad. (*)abc
Keluarga INSA

‘PENYEGARAN’ KEPENGURUSAN DPC INSA BENGKULU

DPC INSA Bengkulu melalui Rapat Anggota Cabang (RAC) telah menetapkan susunan kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2019-2023 yang di Ketuai Indarto. Pelaksanaan RAC Ini merupakan amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA. Wakil Ketua DPC INSA Bengkulu Edy Hariyanto mengatakan, kepengurusan baru ini tentunya akan menjalankan roda organisasi menjadi lebih aktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di daerah maupun di pusat. “Kita berharap ada suatu kekompakan dari kita perusahaan pelayaran sehingga nanti bisa terwujud persaingan usaha yang sehat, dan kita juga bisa bersatu untuk menghadapi tantangan yang ada,” kata Edy kepada INSA News di Jakarta. Edy menuturkan tantangan yang tengah dihadapi saat ini adalah mengenai peraturan atau kebijakan daerah yang selalu berubah-ubah lantaran seringnya pergantian pejabat. Tentu hal ini dapat menghambat laju usaha pelayaran lokal. “Ganti KSOP ganti kebijakan. Seperti RPT (Rencana Pola Trayek) di permasalahkan padahal itu bukan dokumen kapal,” ungkap Edy. Sekretaris I DPC INSA Bengkulu Rela Sumadiyana mengatakan, susunan kepengurusan DPC INSA Bengkulu sudah teregistrasi oleh DPP INSA.  Dengan begitu, DPC INSA Bengkulu semakin mudah untuk berkoodinasi dan bersinergi dengan DPP INSA dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. “Kedepan kita bisa punya power untuk menghadapi yang tidak benar sifatnya apalagi kita punya link ke DPP,” pungkas Rela. (*)  abc
Teknologi

PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI 4.0

Memasuki era industri 4.0, para pelaku industri dituntut berinovasi dalam mengembangkan sistem teknologi dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi, di era teknologi ini terdapat peluang maupun tantangan yang harus dicermati oleh industri nasional. Wakil Ketua Umum I Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Witono Suprapto menyebutkan ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri nasional termasuk pelayaran. Peluang tersebut adalah, dikatakan Witono, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Lalu berpotensi adanya pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliarmetrik ton dari tiga industri, yakni elektronik 15,8 miliar, logistik 9,9 miliar, dan otomotif 540 miliar dari tahun 2015-2025. Sedangkan tantangannya, lanjut Witono, dapat menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025, karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. “Diestimasi dimasa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini,” kata Witono seperti dikutip oceanweek.co Diharapkan pada era digital ini, Indonesia mampu meningkatkan SDM yang memiliki kemampuan spesifik dan ahli. Peningkatan SDM tersebut bisa dilakukan melalui pendidikan yang fokus sesuai bdiang yang dibutuhkan. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut Capt. Wisnu Handoko menuturkan pemerintah dipastikan mengikuti perkembangan zaman. Perhubugan Laut juga mempunyai arah kebijakan meningkatkan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem digitalisasi online Inaportnet, dan DO Online, lalu pengembangan vessel traffic services (VTS) dan alat telekomunikasi pelayaran yang lainnya. “Selain itu, juga mengembangkan sistem tiket online di berbagai pelabuhan di Indonesia, seperti Tanjung Emas Semarang, Kaliadem Jakarta, Bau-bau, Tulehu, Tanjung Pinang, Surabaya, dan Tarakan,” tutur Capt. Wisnu. Menurut Capt. Wisnu, Perhubungan Laut juga sudah mengembangkan dan menerapkan Inaportnet sistem dan DO Online, di pelabuhan utama dan Tanjung Emas. “Secara teknologi ada kemungkinan di Indonesia akan ada kapal tanpa awak, meski untuk beberapa tahun lagi dan secara bertahap, sehingga hal ini harus disikapi dengan bijak oleh dunia pendidikan tinggi,” tutup wisnu. (*)abc
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI 4th INDONESIA MARINE & OFFSHORE EXPO 2019

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berpartisipasi di acara Pameran "4th Indonesia Marine & Offshore Expo 2019", bertempat di Swissbell Hotel, Batam-Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Kepala Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Batam Capt. Barlett serta jajaran dari Kantor Walikota Batam. Pameran yang diwakili oleh DPC INSA Batam ini diselenggarakan selama tiga hari penuh, menghadirkan pelaku usaha di bidang maritim & industri minyak dan gas nasional maupun internasional yang umumnya datang dari Singapura dan Malaysia. Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh INSA adalah wacana revisi Undang-Undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, yang harus disikapi secara tegas oleh Pelayaran Niaga Nasional dan pelaku usaha terkait dengan pelayaran. "UU No 17 Tahun 2008 khususnya terkait dengan Asas Cabotage tidak perlu direvisi dan justru harus diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah berupa Peraturan Pelaksana sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU tersebut," kata Darmansyah dalam Acara Diskusi bertema 'Masa Depan Industri Galangan Kapal & Pelayaran Nasional: Tantangan & Peluang' di Batam. KADIN Batam juga menyampaikan harapan atas bertambahnya Investasi terkait dengan pengembangan 'Marine Tourism' di kawasan Batam dan sekitarnya. Acara Diskusi ini menghadirkan narasumber dari ABUPI, Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA), IPERINDO, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) dan Kamar Dagang (KADIN) Batam.(*)abc
Galeri, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA PERINGATI HUT INSA KE-52

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar syukuran memperingati hari jadi INSA ke-52 tahun. Lebih dari setengah abad, INSA terus mendorong pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Acara syukuran tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. Hingga kini, Anggota INSA telah mencapai sekitar 1.400 dan 42 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (*) [caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="2400"] Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc
Headlines

WACANA REVISI UU PELAYARAN BELUM MENDESAK DILAKUKAN

Wacana merevisi Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mulai menuai respon dari publik, khususnya dari kalangan para pelaku usaha pelayaran nasional. Para pengusaha pelayaran nasional menilai belum ada poin yang mendesak untuk merevisi peraturan perundangan tersebut. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengatakan, sampai saat ini belum seluruh amanat dalam Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dijalankan, misalnya amanat untuk membentuk sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai. Dengan belum seluruh amanat UU tersebut dijalankan, katanya, tentunya dampak positif atau negatif dari aturan itu belum benar-benar terasa bagi seluruh pihak terkait sektor pelayaran. “Karena amanat dari UU belum berjalan seluruhnya, jadi kita belum dapat merasakan dengan total, apakah UU yang ada ini masih cocok atau sudah tidak cocok dengan keadaan di lapangan saat ini” katanya. Sampai saat ini, pengusaha pelayaran nasional menilai UU Pelayaran yang ada masih relevan diberlakukan. Jikapun ada kekurangan dapat dilakukan perubahan dengan mengubah peraturan turunannnya, seperti peraturan menteri, tanpa harus merevisi UU Pelayaran. “Yang dibutuhkan para pengusaha pelayaran nasional kan kepastian usaha, dengan kepastian hukum dan kebijakan di sektor pelayaran. Agar pelaku usaha dapat berusaha lebih tenang.” Dengan adanya wacana merivisi UU Pelayaran juga dikhawatirkan disusupi oleh kepentingan negara lain di sektor pelayaran nasional. Kepentingan negara lain itu misalnya dengan membuka aturan yang terkait asas cabotage. Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Hal ini seperti tertera dalam Pasal 8 ayat 1 dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Asas cabotage dapat dimaknai sebagai kedaulatan negara (sovereign of the country). Kebijakan ini, katanya, sudah terbukti sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan negara. Lain itu, asas cabotage juga telah sukses berdampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya di sektor pelayaran dan sektor terkait lainnya. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah armada pelayaran nasional, dan kini pelayaran nasional juga telah mampu melayani distribusi seluruh angkutan kargo  domestik dari Sabang hingga Merauke. “Sangat sulit dibayangkan kalau kita sebagai negara maritim, justru kapal-kapal yang ada di Indonesia adalah kapal berbendera negara lain. Lalu jika terjadi keadaan force majuere, seperti tsunami, apakah kapal berbendera negara lain itu akan membantu evakuasi korban? Justru kapal-kapal itu yang pertama pulang ke negara mereka kalau itu terjadi.” Lain itu, jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik nasional, tentunya tidak adil jika hanya menyalahkan angkutan laut. Seluruh stakeholder harus berani membedah porsi beban biaya logistik dari pos mana saja. Karena angutan laut hanya satu dari mata rantai logistik. “Tidak bisa tanpa mencari penyebabnya, kita lantas begitu saja merevisi undang-undang.” Menurutnya, dengan membuka asas cabotage, justru Indonesia mengalami kemunduruan. Karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage. Beberapa negara lain sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage. Sebut saja seperti, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Australia, atau Filipina. “Atas beberapa pertimbangan ini, maka asas cabotage tidak boleh diganggu gugat, dan wajib dipertahankan.” (*)abc
Domestic, Ulasan Berita

INSA BERSAMA STAKEHOLDER BAHAS PERSIAPAN SULFUR KONTEN 0,5%

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) bersama Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kepelautan dan Perkapalan menggelar rapat koordinasi kesiapan menjalankan ketentuan International Maritime Organization (IMO) mengenai kewajiban kapal menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersulfur rendah mulai 1 Januari 2020.   Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, kapal-kapal Indonesia, baik yang berlayar di perairan internasional maupun dalam negeri, akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 persen mass by mass(m/m), sesuai Marine Pollution (Marpol) Convention Annex VI Regulasi 14.   Bagi kapal yang masih menggunakan BBM dengan sulfur di atas 0.5% m/m, lanjut Budhi, wajib memasang exhaust gas cleaning system atau scrubber. Ada tiga jenis scrubber yang diperbolehkan dipasang di kapal, yakni open loop, close loop, dan hybrid.   "Indonesia sudah meratifikasi dan konsisten dalam menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan konvensi internasional. Itu berlaku untuk seluruh kapal yang berlayar di perairan domestik maupun internasional," kata Budhi seperti dikutip dari bisnis.com.   Budhi memprediksikan akan ada lonjakan harga marine fuel oil (MFO) bersulfur 0,5% m/m lantaran adanya peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan. Dikatakan Budhi, berdasarkan informasi dari Pertamina, harga bahan bakar bersulfur rendah bisa lebih mahal 15 persen-20 persen dari bahan bakar bersulfur tinggi.   Para pemilik kapal sedang mempertimbangkan apakah kenaikan harga bahan bakar ini setara dengan investasi pembelian scrubber yang mencapai US$1,5 juta atau sekitar Rp20 miliar. Pasokan MFO bersulfur rendah juga menjadi tantangan mengingat produksi dalam negeri hanya 380.000 kl per tahun.   Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto K.M. Caloh mengusulkan agar produksi MFO bersulfur rendah ditingkatkan dua kali lipat. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari kapal-kapal yang berlayar di perairan domestik.   Pada pertemuan tersebut, dibicarakan juga untuk mempertimbangkan opsi impor guna memenuhi kebutuhan MFO bersulfur rendah dalam negeri.(*)abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

Pengukuhan DPC INSA BALI

Di awal tahun 2019, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Bali yang diketuai Dadang Rukmana. Kehadiran INSA di Bali diharapkan dapat ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Bali. Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto mengatakan, terbentuknya dan pengukuhan pengurus DPC INSA Bali diharapkan akan memberikan energi baru bagi INSA demi kelangsungan industri pelayaran nasional, khususnya di Provinsi Bali. Nova menyebutkan Bali yang memiliki corak ekonomi yang condong pada pengembangan ekonomi pariwisata perlu dicermati pertumbuhannya. Kontribusi sektor pariwisata adalah yang terbesar dalam struktur perumbuhan ekonomi Bali dari tahun ke tahun. Pada tiga tahun terakhir, lanjut Nova, jumlah wisatawan mancanegara secara nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Di 2018, jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 15 juta wisman, sedangkan tahun ini  jumlah wisman ditargetkan mencapai 18 juta orang. “Dari jumlah itu, 40 persennya melakukan kunjungan ke Bali,” kata Nova saat acara pengukuhan dan pelantikan DPC INSA Bali. Adapun, dikatakan Nova, jumlah wisman dengan kapal pesiar di Indonesia di tahun ini juga diprediksi akan tumbuh 9,7 persen menjadi 387 ribu lebih wisman, dengan prediksi kedatangan kapal mencapai 593 kapal selama 2019 ini. “Tentunya, ini menjadi peluang sekaligus tantangan pelayaran nasional kita yang berada di Bali dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata di daerah Bali, yang juga dapat memberikan benefit bagi pelayaran nasional di Bali,” tuturnya. DPC INSA Bali diharapkan dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat INSA. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional. “Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Bali untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja,” pungkasnya.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA