Author: admin
Galeri

INSA DI FGD PERAN TRANSPORTASI LAUT UNTUK MENDUKUNG INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

[caption id="attachment_8706" align="aligncenter" width="1280"] Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto (kedua kanan) menjadi pembicara di acara FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018).[/caption] [caption id="attachment_8707" align="aligncenter" width="1280"] Sekretaris DPC INSA Jaya Capt. Supriyanto (pertama kanan) menjadi pembicara di acara FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018).[/caption] [caption id="attachment_8708" align="aligncenter" width="1280"] Kapuslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ir. Ahmad (kiri) memberikan cinderamata kepada Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto (kanan) usai menjadi pembicara di acara FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018).[/caption] [caption id="attachment_8705" align="aligncenter" width="1280"] Para audensi FGD Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan Balitbang Kemenhub di Hotel Haris Vertu,Harmoni, Jakarta, Kamis (19/7/2018)[/caption]abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

INSA FOKUS ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN ALUR PELAYARAN CBL

Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Rencananya proyek CBL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun pada tahun ini. Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto mengapresiasi adanya rencana CBL sebagai alternatif moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Saat ini 90 persen angkutan logisitik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi dan ketidakpastian pengiriman barang yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. “Benefit adanya CBL adalah beban jalan berkurang, kepadatan berkurang, mengurangi risiko keterlambatan barang, efisiensi logistik, dan ramah lingkungan,” kata Witono di acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Witono menuturkan kecepatan dan volume kapal tongkang menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan efisiensi logistik pada kanal CBL. Optimalisasi kanal CBL dapat dilakukan dengan mengoperasikan kapal tongkang berukuran 300 feet yang memiliki panjang 80-95 meter dan lebar 24,5 meter. Dengan spesifikasi kapal seperti itu, lanjut Witono, alur pelayaran kanal CBL harus memiliki kedalaman 6 meter dengan lebar kanal 100 meter jika terjadi pertemuan kapal pada lokasi kanal yang sama. Selain itu, harus tersedianya turning basin yang lebarnya dua kali panjang tongkang untuk fasilitas berputar kapal. “Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran pada kanal CBL menjadi kajian yang sangat penting,” tegasnya. Lebih lanjut, Witono mengharapkan agar INSA ikut dilibatkan dalam kajian dan pembahasan agar  teori pembangunan kanal CBL dan praktek pengoperasian nantinya dapat sinkron dan berjalan optimal.(*) abc
Ulasan Berita

POTENSI INLAND WATERWAYS SEBAGAI ALTERNATIF MODA TRANSPORTASI LOGISTIK

Kementerian Perhubungan menggali potensi Inland Waterways sebagai alternatif moda transportasi logistik baru, yang selama ini menggunakan jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan karena harus berbagi dengan pengguna jalan raya lainnya dan pada akhirnya menimbulkan biaya logistik yang tinggi. Hingga saat ini, lebih dari 90% angkutan logistik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Tingginya penggunaan angkutan logistik berbasis jalan raya ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu-lintas yang cukup tinggi, serta sering terjadinya ketidakpastian pengiriman yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. Guna mengantisipasi hal tersebut, diperlukan alternatif moda transportasi lain untuk meningkatkan keandalan pengiriman logistik. Dalam sambutan pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik yang diselenggarakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018), Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk dapat mengurangi kemacetan sehingga dapat menekan biaya logistik, salah satunya adalah mencari alternatif moda transportasi lain. “Untuk itulah, pada hari ini kita mengundang para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta, para pelaku usaha logistik, operator pelabuhan, dan juga asosiasi-asosiasi di bidang logistik maritim dan kepelabuhanan untuk membahas lebih dalam mengenai salah satu alternatif moda transportasi lain yang potensial sebagai angkutan logistik,” kata Agus di Jakarta, Selasa (17/7/2018). Lebih lanjut, Dirjen Agus menjelaskan bahwa alternatif moda transportasi angkutan logistik yang akan dibahas pada kali ini adalah moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways. Moda transportasi ini dianggap memiliki kelebihan, yakni lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan angkutan berbasis jalan raya. Salah satu potensi altenatif moda transportasi berbasis sungai tersebut, adalah rencana Pembanguan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterways yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional. “Tujuan adalah untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik, optimalisasi ini diharapkan akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan area hinterland,” imbuh Agus. Dengan dimasukannya Proyek CBL dalam proyek strategis nasional, proyek ini diharapkan sudah mulai dibangun pada 2018. Namun demikian, Agus menjelaskan bahwa dengan kompleksitas stakeholder yang terlibat, maka ada banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya permasalahan yang berkaitan dengan perijinan dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang ada. Sedangkan dari segi bisnis, pembangunan pelabuhan patimban dan pembangunan jalan tol juga menjadi isu yang mempengaruhi urgensi pembangunan CBL inland waterways. “Selain itu, ada pula kendala teknis lain yang harus benar-benar diperhitungkan yakni tingkat kelayakan proyek serta kendala fisik di CBL sendiri terkait lebar, kedalaman, tinggi muka air, dan instalasi infrastruktur di sepanjang CBL baik pipa maupun jembatan,” paparnya. Untuk itulah, Agus berpendapat bahwa tingkat kelayakan serta manfaat yang didapat dari proyek ini perlu dikaji secara terperinci, apakah nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi angkutan logistik ataupun dampak positif maupun negatif lainnya. Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa dengan diselenggarakannya FGD ini, diharapkan semua stakeholder dapat memiliki kesepemahaman atas pembangunan proyek CBL yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. “Selain itu, saya rasa melalui pertemuan ini semua stakeholder dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan lebih baik lagi agar rencana pembangunan CBL dapat dipastikan kelayakannya dari aspek teknis, ekonomi, finansial dan legal serta akan optimal pemanfaatannya sehingga tercapai tujuan menurunkan biaya logistik," pungkasnya.(*)  abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

10 TERMINAL INTERNASIONAL GUNAKAN INAPORTNET 2.0 DAN DO ONLINE

10 terminal internasional menyiapkan fasilitas aplikasi Inaportnet 2.0 dan Delivery Online (DO) Online agar shipping line dan pemilikbarang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan Inaportnet 2.0 dan DO Online di empat pelabuhan utama dan satu pelabuhan kelas satu yang diluncurkan Kementerian Perhubungan. “Terhitung sejak diluncurkan bulan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Chandra Irawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/7/2018). Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telahditerbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem. ”Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan agar peran serta stakeholder dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini," ujarnya. Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor. Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 dimana sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya. Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online dan sejak dari tanggal 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet. "Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator maupun ke inaportnet,” tuturnya. Namun demikian Chandra juga menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha melakukan penyempurnaan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi. “kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, bahwa INSA mendorong anggotanya untuk memanfaatkan DO Online ini untuk menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu. Menurutnya, aplikasi DO Online sudah berjalan dengan baik meski perlu beberapa penyempurnaan namun dirinya mengapresiasi Pemerintah yang sudah bekerja keras menyiapkan aplikasi Inaportnet dan DO Online tersebut. "Kami terus mendukung upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Inaportnet dan DO Online. Saya akui mesti ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aplikasi tersebut berjalan sempurna dan tidak semestinya dipersoalkan oleh para pengguna jasa karena aplikasi ini masih baru dan akan terus disempurnakan. Saya berikan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," pungkas Carmelita.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

IKT DAN PELINDO IV KERJA SAMA PENGOPERASIAN CAR TERMINAL DI PELABUHAN MAKASSAR DAN SAMARINDA

PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/ IPCC  menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal/IPCC Chiefy Adi K mengatakan, kerja sama bisnis ini dilatarbelakangi harapan ke dua belah pihak untuk merealisasikan potensi bisnis penyediaan jasa pengelolaan terminal kendaraan yang bertaraf internasional khususnya penanganan bongkar muat kendaraan, alat berat, sparepart dan lain-lain di Indonesia Timur yang wilayah operasinya 50 persen dari wilayah Indonesia untuk memperlancar distribusi nasional dan efektivitas biaya logistik nasional. “Semangat kerja sama ini adalah mutual trust, mutual understanding, mutual respect dan mutual benefit dengan semua pihak,” kata Chiefy dalam keterangan resminya, Jumat (13/07/2018). Chiefy menyampaikan kerja sama antara Pelindo IV dengan PT  Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/IPCC memberikan jaminan dalam pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda, karena bisnis yang di jalankan IPCC tidak hanya menyediakan jasa terminal untuk mobil, tapi juga untuk alat berat, truk, bus, dan suku cadang. Jaminan lain adalah IPCC memiliki beberapa keunggulan, di antaranya satu-satunya perusahaan pengelola terminal komersial yang memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan di negara terpadat ke-4 di dunia, memiliki 100 persen captive market untuk ekspor-impor kendaraan, dan margin bisnis menarik, sehingga kerja sama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi Bangsa dan Masyarakat Indonesia. Direktur Fasilitas dan Peralatan PT Pelindo IV Farid Padang dalam sambutannya menyebutkan kerjasama pertama ini dimulai dari Makasar dan Samarinda. Pelabuhan Makasar dan Pelabuhan Samarinda sebagai lokasi yang sangat strategis  terletak dalam jalur pelayaran internasional dengan salah satu rute tersibuk di wilayah Indonesia Timur dan telah dikembangkan selama ini sebagai kawasan industri, transhipment dan daerah pariwisata, yang mana kebutuhan konsumsi otomotif dan alat-alat berat dipastikan melalui Pelabuhan Makassar dan Samarinda ini. Untuk itu, sambung Farid, penyediaan Terminal khusus kendaraan akan menjadi keharusan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepelabuhan secara umum. Lebih jauh lagi pasar pendistribusian alat berat di wilayah Indonesia cukup besar karena keberadaan dan perkembangan industri pertambangan dan pembangunan infrasturktur program pemerintah RI. Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung menyampaikan prospek bisnis terminal kendaraan cukup cerah dikarenakan wilayah Pelindo IV meliputi lebih dari 50 persen wilayah Indonesia yang mengoperasikan 24 cabang pelabuhan. Potensi bongkar muat alat berat di wilayah Sulawesi dan kalimantan juga cukup tinggi dikarenakan sedang berkembangnya industri tambang dan industri lainnya. Ia mengharapkan dalam waktu dekat dapat menghadirkan Direct Shipment untuk impor kendaraan dan alat berat sehingga dapat menekan harga jual di kawasan Indonesia Timur.(*) abc
Domestic, Ulasan Berita

KAPAL TRADISIONAL WAJIB DISERTIFIKASI

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mewajibkan bagi seluruh kapal penyeberangan terutama kapal tradisional harus memenuhi persyaratan kelaikan keselamatan. "Laik laut wajib, saya sudah perintahkan, kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan jangan diterbitkan SPB," kata Dirjen Hubla Agus Purnomo dalam sosialisasi keselamatan pelayaran di kantor KSOP Pelabuhan Muara Angke dan Dermaga Kali Adem Jakarta Utara, Kamis (12/7/2018), seperti dikutip Bisnisnews.id. Penertiban kapal-kapal tradisional yang digunakan mengangkut penumpang wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran. Kewajiban ini berlaku di seluruh Indonesia. Kapal-kapal trandisional yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, dilarang berlayar. Sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi tenggelamnya kapal kayu KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu yang menewaskan ratusan penumpang. Kasus serupa juga kembali terulang di sejumlah lintasan penyeberangan yang menelan korban jiwa sepanjang Juni hingga minggu pertama Juli 2018. Agus berharap, sosialisasi yang terus menerus dilakukan ini dapat memberikan kesadaran terhadap standar keselamatan pelayaran. Bukan hanya kepada pemilik kapal, para nakhoda, agen penjualan tiket, tapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kapal rakyat. Masyarakat pengguna jasa kapal-kapal tradisioal juga memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Banyak kasus kecelakaan terjadi, para calon penumpang memaksa naik kapal yang sudah penuh atau kelebihan muatan. Guna memenuhi standar keselamatan pelayaran, lanjut Agus, seluruh kapal-kapal tradisional yang beroperasi wajib mengantongi sertifikasi kelaikan. Kapal-kapal yang belum memiliki sertifikat kelaikan dilarang beroperasi. "Saya tekankan seluruh KSOP agar bersikap tegas. Kapal tradisional diperintahkan untuk disertifikasi. Yang menolak, tidak boleh beroperasi," tegasnya. Agus mengatakan, masih banyak kapal-kapal tradisional yang belum disertifikasi. Namun, dalam waktu dekat ini para pemilik kapal wajib melakukan itu, sehingga nantinya kasus kecelakaan yang kerapkali menghantui kapal-kapal tradisional tidak terjadi lagi. "Kita semua prihatin kalau terjadi kecelakaan, apalagi ada korban jiwa. Sosialisasi yang kami lakukan sekarang ini adalah bagian dari upaya menanamkan kesadaran semua pihak, betapa pentingnya standar keselamatan," jelasnya. Hadir dalam sosialisasi itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Sudiyono, Kepala KSOP Sunda Kelapa Letkol. Marinir Benyamin Ginting, Kepala KSOP Kelas V Muara Angke Capt. Mardiantika, Kasubdit Sarana dan Prasarana Sri Rejeki Budi Rahayu, perwakilan Basarnas, Polri, TNI dan operator kapal. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah menambahkan, seluruh kapal-kapal yag beroperasi di Pelabuhan Kali Adem Muara Angka wajib sertifikasi. "Kalau masih ada kapal yang belum memiliki sertifikat terlebih sampai menolak, harus keluar dari Kali Adem," tegasnya. Direktur KPLP Junaidi mengatakan, sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional telah dilakukan dengan memberikan life jacket. "Kami juga telah memberikan sumbagan 300 unit life jacket kepada para operator kapal di kawasan Danau Toba, dan ini akan terus kami lakukan di tempat lain," jelasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala KSOP Muara Angke Capt. Mardiantika Sanggur. Dia meminta para operator kapal, agen penjualan tiket maupun masyarakat bisa terus bekerjasama dengan baik, sehingga implementasi standar keselamatan pelayaran yang kini disosialisasikan dapat terwujud.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

TERMINAL KIJING MULAI DIBANGUN

Bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, disaksikan Menteri Perhubungan RI menandatangani Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Jangka waktu perjanjian konsesi tersebut akan berlangsung selama 69 tahun. “Pencanangan pembangunan Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sudah dilakukan pada April 2018. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, selanjutnya akan dilakukan penerbitan izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Dengan adanya izin ini, IPC dapat memulai pembangunan fisik berupa pemasangan tiang pancang baik di darat maupun di laut. Paralel menunggu waktu ditandatanganinya perjanjian konsesi, IPC juga telah melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan melakukan soil investigation survey yang disiapkan untuk pemasangan tiang pancang tersebut.” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, di Jakarta. Pemerintah memberikan penugasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk pembangunan dan melaksanakan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Penandatanganan Perjanjian Konsesi ini dilakukan oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, Bintang Novi, dengan disaksikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Ruang lingkup perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, termasuk pengembangan terminal beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan tahapan pembangunan di area konsesi; penetapan segmen dan objek perjanjian konsesi; pelaksanaan penyusunan dan pungutan tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak; pembayaran pendapatan konsesi dan penyerahan aset dari IPC kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai pelaksana dengan nilai proyek sebesar Rp2,74 Triliun. WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung, container yard serta fasilitas lainnya. Teminal Kijing dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Sejak awal Terminal Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.(*)abc
Domestic, Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

PELAYARAN BANJARMASIN TERBEBANI BIAYA PANDU

DPC INSA Banjarmasin menolak rencana Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kalimantan Selatan yakni PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) yang memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito. Sebab, beban operasional pelayaran semakin membengkak jika rencana tersebut direalisasikan. Ketua DPC INSA Banjarmasin Capt. Moch Nurdin mempertanyakan seberapa pentingnya memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito kepada PBKM. Selama ini jalur tersebut merupakan jalur yang aman bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. "Otomatis mengeluarkan biaya operasional. Selama ini bertahun-tahun tidak ada pemanduan. Sudah bertahun-tahun juga daerah tersebut tidak pernah dinyatakan rawan," kata Nurdin kepada INSA News di Kantor DPP INSA, Jakarta. Diakui Nurdin, memang wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah wajib pandu oleh pemerintah. Namun, Nurdin menilai dalam penetapan wilayah wajib pandu di daerah tersebut tidak transparan dan DPC INSA Banjarmasin tidak libatkan. Nurdin menduga rencana PT PBKM yang sahamnya dimiliki Pemda Barito Kuala (Batola) dan pihak ketiga memperpanjang jarak pandu dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito seiring dengan adanya kebijakan peningkatan kontribusi pendapatan untuk Pemda Batola. “Nah disitu dia (PBKM) mengambil point-point tentang pemanduan. Pelabuhan tidak punya, tapi pemanduannya yang dia (PBKM) ambil. Sedangkan BUP itu harus mengusahakan pelabuhan bukan pemanduan,” ungkapnya. Nurdin menuturkan DPC INSA Banjarmasin meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar mengubah status wilayah wajib pandu menjadi wajib pandu luar biasa di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemanduan yang diusahakan PBKM bersifat optional berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan. “Kita minta Kemenhub yakni Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi wilayah tersebut apakah memang masih bisa diubah menjadi wajib pandu luar biasa atau dicabut,” pungkasnya.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA