Author: admin
Uncategorized

Dorong Konektivitas di Sumut, Menhub Minta Pelabuhan Sibolga Dikembangkan

Jakarta, INSA - Untuk lebih meningkatkan konektivitas baik itu penumpang maupun barang di wilayah Sumatera Utara dan daerah sekitarnya, Kementerian Perhubungan meminta PT Pelindo I untuk melakukan pengembangan Pelabuhan Sibolga. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, Pelabuhan Sibolga ini sangat penting karena beberapa daerah di sekitarnya seperti masyarakat Nias sangat bergantung pada Pelabuhan Sibolga untuk menjalankan aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan lainnya. “Peran Pelabuhan Sibolga cukup ideal untuk meningkatkan konektivitas barang dan penumpang di daerah Sumatera Utara dan daerah lain sekitarnya agar lebih baik lagi,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya. Budi menjelaskan, pengembangan pelabuhan diperlukan agar konektivitas ke pusat berjalan dengan baik dan juga distribusi barang atau penumpang ke Nias, Medan, Padang atau daerah lainnya berjalan dengan lebih baik. Untuk target pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Sibolga akan disesuaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. “Anggaran mestinya ada tahun depan dari PT Pelindo I dan anggarannya cukup besar,” ujarnya. Budi menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan terminal barang dan terminal penumpang di Pelabuhan Sibolga berada dalam satu lokasi pelabuhan. “Saat ini terminal penumpang berada di tempat lain dan kondisinya pun kurang layak serta bergabung dengan tempat pelelangan ikan,” jelasnya. Budi menyebutkan akan membuat tempat pelelangan ikan yang lebih baik. Apalagi dengan pihak Pemerintah Daerah yang menghibahkan aset kepada pelabuhan perikanan untuk dikelola, potensi perikanan di Sibolga akan semakin berkembang. abc
Insa Insight

Pelabuhan Malahayati Layani Angkutan Petikemas Domestik

Jakarta, INSA - Pelabuhan Malahayati mulai melayani pelayaran kapal peti kemas yang sandar di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Malahayati. Momentum ini ditandai dengan adanya dua kapal peti kemas memasuki pelabuhan tersebut yang berasal dari Tanjung Priok Jakarta membongkar peti kemas sebanyak 30 box dan 100  box, yang berisi kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat Aceh. Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana mengatakan, pengembangan Pelabuhan Malahayati yang berada di Provinsi Banda Aceh merupakan bentuk komitmen perseroan untuk mendukung program Tol Laut yang digagas Pemerintah Indonesia. “Pengembangan Pelabuhan Malahayati sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung program tol laut yang berfokus pada pengembangan jaringan maritim nasional, dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang bertujuan untuk membuat layanan logistik yang efisien dan kompetitif, sehingga menghasilkan peningkatan daya saing nasional,” kata Bambang dalam keterangan resminya. Bambang menjelaskan, Pelabuhan Malahayati memiliki dermaga dengan panjang 384 meter dan dapat menampung tiga kapal ukuran 100 meter dengan muatan 300 TEUS peti kemas sekaligus, dan didukung alat bongkar muat berupa satu unit HMC, tiga unit forklift dan enam unit truk pengangkut peti kemas dan lainnya. “Pelabuhan Malahayati sendiri juga didukung dengan kedalaman alur 9,5 meter, dermaga yang mendukung, adanya pelayaran yang terjadwal, tersedianya alat bongkar muat, lapangan penumpungan peti kemas dan transportasi jalan yang mendukung. Sehingga sangat mendukung untuk masuknya kapal-kapal kontainer ke Pelabuhan Malahayati dalam meningkatkan daya saing harga barang di Aceh," jelasnya. Untuk sementara, Bambang mengungkapkan, terminal Pelabuhan Malahayati ini akan melayani angkutan peti kemas domestik, dengan dua perusahaan pelayaran yang telah melakukan kerjasama, yaitu Tempuran Emas Lines dan Kanaka Lines. Tempuran Emas akan melakukan bongkar muat secara weekly service (semingggu sekali) dengan rute pelayaran dari Tanjung Priok- Belawan-Malahayati. Sedangkan Kanaka Lines akan melakukan bongkar muat 2 kali dalam satu bulan dengan rute Tanjung Priok-Belawan-Lhokseumawe-Malahayati. Untuk komoditas yang diangkut, merupakan consumer goods (barang-barang kebutuhan masyarakat).abc
Uncategorized

INSA Samarinda: PM 130 dan 135 Agar Ditinjau Kembali

Jakarta, INSA - Pelabuhan Samarinda kini sudah menerapkan pemanduan kapal selama 24 jam dari tadinya hanya 12 jam. Hal itu dilakukan sejak tanggal 10 November 2016 lalu, menyusul kesepakatan antara INSA Samarinda dan stakeholders lain di pelabuhan. “Secara umum pelayanan yang disajikan Pelindo sebagai operator sudah membaik. Namun ada masalah yang masih jadi kendala yaitu diberlakukannya PM 130 dan 135 tentang Pembagian DLKR dan DLKP khususnya di Samarinda dan Samboja sungai Mahakam,” kata Ketua DPC INSA Samarinda, Agus Sakhlan seperti dikutip Ocean Week. Menurut Agus, semenjak diberlakukan kebijakan PM 130 & 135 mulai Juni 2016, pelayaran agak diribetkan, makanya aturan tersebut tak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akhirnya dalam praktik operasionalnya dilakukan kesepakatan – kesepakatan untuk mensiasatinya. “Kami pelayaran harus membayar PNBP rambu dan PNBP lain pada satu alur pelayaran yang sama, sehingga membuat biaya operasional pelayaran menjadi tinggi,” ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 130 dan 135 tentang pembagian DLKR dan DLKP khususnya di Samarinda dan Samboja/ Sungai Mahakam sudah diterapkan mulai Juni 2016 lalu. Seperti  diketahui bahwa pembagian Daerah kerja antara Samarinda dan Samboja sebelumnya terbagi menjadi dua , dimana seluruh sungai Mahakam dan area deltanya masuk kedalam lingkup Samarinda dan area di selatan Delta Mahakam masuk dalam Daerah kerja Kuala Samboja. Namun, Sejak diberlakukan PM 130 dan 135 dibulan Juni 2016 pembagian itu berubah dengan pemotongan sungai Mahakam menjadi dua bagian Wilayah kerja, Daerah diatas Dondang masuk kedalam wilayah Samarinda sementara dari Dondang keselatan dan terus ke laut masuk kedalam wilayah kerja Kuala Samboja. Agus bercerita, konsekuensi dengan diberlakukannya aturan tersebut, apabila kapal berlayar dari pelabuhan pelabuhan kecil di selatan Dondang seperti TUKS Handil ke arah utara yang berjarak 5 mil atau ke area kerja milik Total E&P ( Perusahaan pengeboran milik negara) yang hanya berjarak 1 mil memerlukan Surat Persetujuan Berlayar dari Kanpel Kuala Samboja. “Sebaliknya apabila kapal kapal tersebut berlayar dari Samarinda dan daerah kerja milik perusahaan pengeboran Total E&P tujuan Handil harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari KSOP Samarinda,” jelasnya. Ditjen Perhubungan Laut sudah menerbitkan surat perintah PP.30/6/20 DP-15 tertanggal 26 Oktober 2015 yang memerintahkan KSOP Samarinda dan Kanpel  Kuala Samboja memberlakukan aturan itu dan juga memindahkan area Ship to Ship dari Muara Berau di utara ke Muara Jawa di Selatan. Lalu ada Surat kedua yang dilayangkan oleh Dirpelpeng tertanggal 5 November 2015 yang menegaskan segera dilakukan pemindahan area Ship to Ship di daerah tersebut.” Berbagai penolakan dilakukan oleh pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya dari Sungai Mahakam, tetap saja tidak bergeming,” pungkasnya.abc
Uncategorized

Agus Sakhlan Jabat Ketua DPC Samarinda Periode 2016-2020

Jakarta, INSA - Rapat Anggota Cabang (RAC) Dewan Pungurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Samarinda yang digelar pada 27 Oktober 2016, berlangsung demokratis telah menetapkan Agus Sakhlan sebagai Ketua DPC INSA Samarinda untuk kali kedua. Dalam pemilihan tersebut Agus Sakhlan memperoleh suara sebanyak 52 suara. Sedangkan kandidat lainnya Gozali mendapat 16 suara. Ketua DPC INSA Samarinda terpilih, Agus Sakhlan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya untuk memimpin DPC INSA Samarinda untuk periode 2016-2020. Agus juga mengajak kepada seluruh pengurus DPC INSA Samarinda untuk menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan serta bahu membahu memajukan industri pelayaran Samarinda dan nasional. "Dalam waktu sesegera mungkin kami akan membentuk kepengurusan dan menyusun program kerja untuk selanjutnya kita akan langsung bekerja" kata Agus. DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum IV INSA, Soehariyo Sangat dalam sambutannya mengatakan, tantangan INSA kedepan adalah menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dalam percepatan laju pembangunan dunia maritim yang sedang lesu dan diharapkan Ketua DPC INSA Samarinda bisa menjadi salah satu contoh cabang terbaik dalam mengadopsi visi dan misi DPP INSA kedepannya. abc
Uncategorized

INSA Dorong Pengembangan Potensi Maritim di Dumai

Jakarta, INSA - Sebagai negara kepulauan, sektor maritim memiliki peran penting untuk dijadikan sumber ekonomi baru bagi Republik ini demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Selain di kota-kota besar, pembangunan dan pengembangan industri maritim di kota-kota kecil juga perlu dilakukan mengingat potensi maritim di daerah tersebut begitu besar. Seperti halnya di Dumai, kota yang terletak di pesisir pantai ini sudah selaiknya dikembangkan potensi maritimnya lantaran memiliki kekayaan laut dan jalur pelayaran yang sangat strategis. Tentunya, dukungan pemerintah pusat dan stakeholder sangat diperlukan untuk merealisasikan berbagai potensi maritim di wilayah tersebut. Pada Seminar Kemaritiman Nasional di Kota Dumai, Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, potensi maritim Kota Dumai perlu dikembangkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan daerah. "Pengembangan potensi maritim di daerah merupakan bagian penting guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara poros maritim," ungkap Carmelita. Disebutkan Carmelita, wilayah Dumai yang strategis memiliki arti penting untuk mendorong kemajuan sektor maritim nasional yang mampu dijadikan tumpuan ekonomi Indonesia di masa depan. Rencana pemerintah pusat menempatkan sejumlah proyek nasional dan tol laut di Dumai merupakan anugerah untuk daerah dan harus disikapi dengan lebih meningkatkan jasa dan pelayanan di kepelabuhanan secara efektif dan efisien. Carmelita mendorong pengurus INSA pusat dan di seluruh daerah untuk mendukung program poros maritim dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah setempat supaya pelaksanaan transportasi laut berjalan baik dan kondusif. Menurutnya, kemudahan pelayanan dalam transportasi laut harus ditingkatkan oleh pelaku usaha bersama stakeholder atau instansi terkait agar potensi dapat dikelola secara optimal. "Seluruh pengurus INSA pusat dan daerah diharapkan dapat saling berkontribusi pemikiran dan konsep dalam menyukseskan program poros maritim nasional dan pengembangan potensi kemaritiman untuk jasa dan pelayanan," ujarnya. Walikota Dumai, Zulkifli AS mengapresiasi pelaksanaan seminar nasional kemaritiman oleh INSA dan berharap dapat menggali potensi dan mengoptimalkan demi kemajuan daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. "Kontribusi pelaku usaha di kemaritiman sangat potensial guna mendukung maju pembangunan daerah dan ekonomi, karena itu dengan seminar ini nantinya diharap ada kesimpulan strategis untuk optimalisasi potensi dan kekayaan laut," kata Zulkifli. Seminar Nasional Kemaritiman bertema Kota Dumai dalam Lintasan Poros Maritim Indonesia ini dihadiri perwakilan Gubernur Riau, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ketua umum Organda, unsur pimpinan daerah, Kadin, BUMN BUMD dan swasta serta berbagai organisasi masyarakat. abc
Uncategorized

INSA Sambut Positif Pelibatan Swasta di Tol Laut

Jakarta, INSA - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyambut positif rencana Kementerian Perhubungan mengoptimalkan operasional kapal tol laut. Optimalisasi dilakukan dengan membuka tender tiga rute tol laut bagi pelayaran swasta dan merevisi tiga rute tol laut yang ada untuk menghindari duplikasi rute-rute yang telah lebih dulu dioperasikan swasta. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan pengusaha pelayaran telah siap untuk mengikuti mekanisme tender yang akan dilakukan Kemenhub. Pelayaran swasta akan menggunakan kapal sendiri, sedangkan pemerintah dapat menyiapkan subsidi bagi operasional kapal. Menyangkut rencana Kemenhub merevisi rute tol laut yang bersinggungan dengan rute yang telah dijalankan swasta, dia menilai, akan membuat persaingan usaha di dunia pelayaran akan semakin sehat. “Sebelumnya, kami telah sampaikan kepada Menhub bahwa ada rute tol laut yang bersinggungan dengan rute yang telah swasta layani. Artinya, rencana revisi rute tol laut ini menunjukkan Kemenhub mendengar kami,” katanya. Dari enam rute tol laut yang dijalankan pada tahun anggaran 2016, sedikitnya INSA mencatat terdapat 3 rute yang bersinggungan dengan rute yang telah dilayani swasta sebelumnya. Ketiga rute itu adalah T2 yang memiliki rute Pelabuhan Tanjung Perak, Kalabahi, Saumlaki, Dobo, Merauke, Dobo, Saumlaki, Kalabahi, Tanjung Perak. Selanjutnya rute T3 dari Pelabuhan Tanjung Perak, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu, Waingapu, Sabu, Rote, Lewoleba, Larantuka, Tan jung Perak. Yang terakhir adalah rute T4 dari Tan jung Priok, Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, Biak, Serui, Nabire, Wasior, Manokwari, Ma kassar, Tanjung Priok. Dia berharap, pelibatan swasta dalam pengoperasian tol laut dan rencana revisi rute akan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi operasional kapal tol laut. “Langkah ini diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan konektivitas Indonesia.” Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membuka tiga rute tol laut baru. Ketiga rute untuk melengkapi enam rute yang telah ada sebelumnya. Dengan begitu, akan ada sembilan rute yang beroperasi pada tahun ini. Dia optimistis keterlibatan swasta akan membuat trafik tol laut akan lebih efisien. Untuk saat ini, hasil evaluasi Kemenhub menunjukkan volume angkut barang dan perputaran kapal di enam rute yang ada belum maksimal. Untuk itu, Kemenhub berencana akan merevisi jalur tol laut yang bersinggungan dengan pelayaran swasta. Dengan memberikan jalan bagi keterlibatan swasta, Menhub menilai layanan kapal akan lebih rutin dari semula 21 hari sekali menjadi 10 hari sekali. abc
Uncategorized

49 Tahun INSA Menuju Poros Maritim Dunia

Jakarta, INSA - Tepat pada 6 September 2016, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) telah berusia 49 tahun. Eksistensi INSA selama 49 tahun berhasil membuat industri pelayaran nasional semakin berkembang. Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah sebagai stakeholder INSA. Di hari jadi yang ke-49 tahun, INSA diharapkan terus memberikan kontribusinya untuk kejayaan industri maritime nasional. Pemerintah bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan cita-citanya tersebut adalah dengan menciptakan program laut. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan usia INSA ke-49 tahun diharapkan seluruh anggota INSA mempersiapkan sistem kerja maupun sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas untuk menunjang program pemerintah, yakni tol laut dan poros maritim dunia terutama dalam persaingan bebas menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Bahwa INSA siap mendukung program pemerintah baik tol laut atau poros maritim dunia,” ungkap Budhi Halim. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Makasar Dr. Hamka SH mengatakan INSA secara historis sebagai satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran memiliki kapabilitas dan basis legitimasi yang kuat dalam merepresentasikan kepentingan dan suara perusahan pelayaran nasional. “Buktinya, saat ini sebagian besar perusahaan pelayaran di Republik ini memiliki ekpektasi yang besar terhadap eksistensi INSA,” kata Hamka. Secara fungsional, sambung Hamka, INSA selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka memformulasikan sejumlah agenda kebijakan dalam pembangunan industri maritim di Indonesia. Menurut Hamka, kontribusi dan masukan-masukan dari sejumlah pelaku pelayaran nasional dibawah naungan INSA yang saat ini sangat eksis dibawah kepimpinan Carmelita Hartoto menjadi harapan besar bagi pemerintah dalam mengibarkan panji-panji Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia. Hamka menambahkan agenda strategis INSA kedepan adalah memperkuat komunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengusahakan terbentuknya tatanan industri maritim yang kuat, mandiri dan produktif dengam menjadikan pelayaran Merah Putih sebagai aktor utama baik untuk inter island maupun ocean going. abc
Uncategorized

INSA Siap Optimalkan Tol Laut

Jakarta , INSA - Pada 20 Oktober 2014 atau dua tahun silam Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) yang ke-7 menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agenda utama pemerintahan Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi guna wewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dengan melaksanakan program tol laut. Tol laut hingga kini memiliki banyak definisi, salah satunya adalah upaya menghubungkan berbagai wilayah kepulauan di Indonesia yang sebagian besar terpisahkan oleh perairan, agar aktivitas perpindahan penumpang dan barang antara satu wilayah dengan yang lainnya lebih efisien, efektif dan ekonomis melalui transportasi laut. Melalui program tol laut diharapkan disparitas harga kebutuhan pokok antara Indonesia bagian barat dengan wilayah timur dapat dipangkas serta mampu menurunkan biaya logistik nasional yang tinggi sebesar 26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu, bagaimana pelaksanaan program tol laut dalam dua tahun ini? Tol laut merupakan program andalan pemerintah Jokowi – JK. Saat ini, pemerintah telah memiliki enam trayek pelayaran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dengan dana berasal dari subsidi pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, total pagu subsidi tol laut TA. 2016 untuk enam trayek sebesar Rp218,99 miliar. Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Witono Soeprapto mengatakan, tujuan dari tol laut adalah membangun konektivitas antar pulau dengan konsep ship promote the trade dengan harapan tumbuhnya perekonomian. Kalau ekonomi sudah tumbuh, maka dengan sendirinya disparitas harga bisa dikurangi. Namun perlu diingat, sambung Witono, bahwa disparitas harga tidak bisa dipangkas serta merta dengan adanya tol laut. Karena peran pedagang, spekulan, logistik di darat juga ikut andil dalam menentukan harga barang. “Untuk hajat hidup orang banyak seperti bahan Pokok harusnya dibawah pengawasan pemerintah,” ujar Witono. Terkait dengan subdisi tol laut, Witono menilai uang negara yang digelontorkan untuk subsidi tol laut belum optimal untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan timur. Sebab, dari enam trayek tol laut yang disubsidi tersebut hanya beberapa trayek saja yang arus barangnya mencapai lebih dari 50 persen kapasitas kapal. “Subsidi untuk tol laut akan efektif kalau tujuan membangun perekonomian dalam arti arus barang mencapai lebih dari 50 persen kapasitas kapal,” ungkapnya. Dinilai pelaksanaan program tol laut belum optimal, Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi pada enam trayek pelayaran tol laut yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Selain itu, Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 berencana menambah trayek pelayaran tol laut sebanyak 5 trayek. “INSA menyambut baik telah diundang pemerintah untuk berdiskusi menetapkan trayek tambahan di tahun 2017. Kelima trayek akan ditenderkan sehingga INSA bisa ikut berpartisipasi,” tuturnya. 2 Rute Trayek Tol Laut Berubah Setelah dilakukan evaluasi, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengubah dua trayek pelayaran tol laut yaitu trayek T-4 dan trayek T-6. Perubahan trayek pelayaran tol laut ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/4/16/DJPL-2016 tanggal 28 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 108/7/8/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun 2016 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla tersebut, jaringan pelayaran tol laut trayek T-4 yang semula melayani pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP), diubah menjadi Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP). Sedangkan pada trayek T-6 yang semula melayani trayek pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Tarempa-Natuna (PP) diubah menjadi Pontianak-Natuna-Tarempa (PP). Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono mengatakan, evaluasi terhadap enam trayek pelayaran tol laut yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir ini, selain untuk efisiensi dan efektivitas kelancaran pelaksanaan program tol laut juga dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. “Dengan berubahnya kedua trayek pelayaran tol laut tersebut, maka Pelabuhan Tanjung Priok yang semula menjadi pangkalan kapal tol laut, ke depan tidak lagi menjadi pelabuhan singgah kapal laut,” kata Tonny. Dikatakan Tonny, hal ini diharapkan akan mengurangi waktu berlayar kapal tol laut, sehingga akan mempercepat pendistribusian barang menuju ke wilayah-wilayah yang masih terpencil dan belum berkembang. Berikut adalah enam jaringan trayek tol laut Tahun Anggaran 2016 : 1) Trayek T-1 melayani trayek Pelabuhan Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Fak-Fak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fak-Fak-Namlea-Wanci-Tanjung Perak, 2) Trayek T-2 melayani trayek Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke- Dobo-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak, 3) Trayek T-3 melayani trayek Tanjung Perak- Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Tanjung-Perak, 4) Trayek T-4 melayani trayek Makasar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manikwari-Makassar, 5) Trayek T-5 melayani trayek Makassar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate-Tobelo-Morotai-Lirung-Tahuna-Makassar, 6) Trayek T-6 melayani trayek Pontianak-Tarempa-Natuna-tarempa-Pontianak. abc
Domestic

Sepakat Pungli Harus Habis

Jakarta, INSA - Permasalahan pengutan liar (pungli) telah menjamur dalam sektor pelayanan publik. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perwujudan peran negara dalam melayani rakyatnya, malah merusak citra negara di mata masyarakat akibat praktik pungli. Upaya pemberantasan pungli terus digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi, masih saja ada oknum-oknum nakal yang berani melegalkan praktik pungli. Terbukti, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh kepolisian di Kementerian Perhubungan berhasil mengamankan sejumlah oknum yang diduga melakukan praktik pungli di instansi tersebut. Biaya tidak resmi ini diduga untuk memuluskan penerbitan buku pelaut atau seaferer identity document (SID). Awalnya, OTT ini dilakukan di lantai 6 Kemenhub yang merupakan Unit Pelayanan Satu Atap Terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dari tempat itu, polisi mengamankan enam orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja harian lepas, dan pihak swasta. Dari tangan mereka, polisi menyita uang yang diduga hasil pungli sebesar Rp 34 juta. Kemudian polisi menyasar ke lantai 12 karena kemungkinan ada aliran dana yang berasal dari lantai 6 mengalir ke lantai 12, tempat Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubdit Perkapalan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di lokasi ini polisi menyita uang sebesar Rp61 juta dan tabungan senilai Rp1 miliar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perizinan. Dari laporan tersebut, lalu berkembang dengan munculnya fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi OTT di unit perizinan. "Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku," tegasnya. Menhub Budi menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN disemua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mendukung penuh upaya Menhub Budi memberantas pungli di lingkungan Kemenhub. Pasalnya, pungli sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha. "Kami mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas seluruh jenis pungli yang dapat memberatkan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya," tegas Carmelita. Menurut Carmelita, langkah Kemenhub menerapkan sistem online untuk perizinan di setiap direktorat adalah salah satu upaya untuk menghilangkan praktik pungli. Hanya saja, lanjut Carmelita, sistem online ini perlu dipastikan sudah berjalan dengan baik dan benar-benar diaplikasikan, sehingga memudahkan dalam proses pelayanan. "Kami juga menilai sistem online yang dibangun di Kementerian Perhubungan sudah tepat," pungkasnya.abc
Uncategorized

Diprediksi, Pelayaran Nasional Belum Berkilau

menghadapi tantangan yang sangat berat akibat krisis ekonomi global dan turunnya harga minyak dunia. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam dua hingga tiga tahun kedepan. Presiden Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk (HITS) Theo Lekatompessy memproyeksikan industri pelayaran nasional dalam beberapa tahun kedepan belum mampu menunjukkan kilaunya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya pergeseran kultur dan teknologi, dimana pemilik barang menginginkan barangnya tiba di pasar dengan waktu yang singkat. Artinya, pemilik barang akan memilih menggunakan pesawat ketimbang menggunakan kapal laut untuk mendistribusikan produknya. "Kedepannya, 2 – 3 tahun tidak terlalu berkilau, hanya sektor tertentu saja. Bisa saja kapal Ro-Ro yang berkilau karena melayani antar pulau," ujar Theo. Faktor lainnya adalah peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah yang kurang mendukung industri pelayaran nasional. Misalnya, peraturan pemerintah melarang ekspor produk minerba mentah yang menyebabkan banyaknya perusahaan tambang yang harus gulung tikar sehingga berdampak kepada menurunnya kegiatan angkutan barang tambang dengan moda transportasi laut. Aktivitas perdagangan nasional yang saat ini cenderung lebih banyak kepada kegiatan impor semakin menambah beban pelayaran nasional, terutama di angkutan kontainer.     Menurut Theo, seharusnya dalam kondisi seperti ini pemerintah segera menerapkan beyond cabotage untuk meningkatkan pangsa muatan luar negeri pelayaran nasional sehingga devisa negara tidak lari ke luar negeri. "Kalau mau berkembang harus ada beyond cabotege. Kalau mau tahan napas seperti sekarang, ya pertahankan yang ada sekarang," ungkapnya.  Selain beyond cabotage, kata Theo, pelayaran nasional juga perlu mendapat dukungan dari sektor perbankan nasional dengan memberikan bunga rendah untuk pembiayaan kapal. "Kondisi seperti ini yang terbagus adalah kalau mau beli kapal lebih baik kecil aman, daripada besar keropos. Jadi memang kalau mau merelakan industri (pelayaran) berkembang ya dengan beyond cabotage," tuturnya. Program Pemerintah Program pemerintah di bidang maritim dan kelistrikan menciptakan peluang bisnis bagi HITS. Untuk di bidang maritim, perseroan ikut mendukung program tol laut dengan menyediakan layanan kapal tunda dan kapal pengerukan pasir di pelabuhan. Menurutnya,aktivitas perdagangan yang saat ini lebih banyak pada kegiatan impor ikut mempengaruhi aktivitas di pelabuhan yang diramaikan oleh kapal-kapal impor. Ketika kapal-kapal impor itu masuk ke pelabuhan maka membutuhkan jasa kapal tandu. Sedangkan pada program pemerintah pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw), perseroan melakukan kerjasama dengan Pelindo Energi Listrik (PEL) yang merupakan perusahaan patungan PT Pelindo III dan PT PLN untuk menyuplai kapal LNG untuk power plant di Benoa, Bali. “Kita sudah jalanin untuk Bali, kemudian Pomala dan Gorontalo. Pomala buyernya PLN dan PGN, sedangkan di Gorontalo, PLN saja,” pungkasnya. abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA