Author: admin
Ulasan Berita

PTUN Menangkan Carmelita Hartoto

Jakarta, INSA - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum INSA kubu Johnson Williang Sutjipto Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (23/08/16) Rony Erry Saputro Surat Keputusan Kemenkumham diterbitkan dengan mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa. Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat diterbitkan serta mengandung unsur dwang dwaling bedrogsebagaimana pertimbangan putusan dibacakan oleh anggota majelis Tri Cahya Indra Permana. Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya SK, Penggugat dalam hal ini C. F Carmelita Hardikusumo  pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya Ketua Umum definitif DPP INSA. "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya , menolak eksepsi tergugat , membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat,” katanya. Majelis juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum Penggugat mengomentari positif putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum. “Dengan adanya juga amar yang mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara kami menghimbau Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhinya dan menghimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum" katanya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa organisasi INSA sudah ada sejak lama sebagaimana dimaksud dalam sejak Surat Keputusan Menteri Maritime No: DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL308/Phb-89 tertanggal 28 Oktober 1989 serta Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No: AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990. Sebelumnya C.F Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP INSA telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dimohonkan oleh Johnson Williang Sutjipto. Perkumpulan INSA Johnson yang diwakili Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara tersebut. abc
Insa Insight, Teknologi

Penerapan Inaportnet Di Belawan Jadikan Pelayanan Lebih Efisien Dan Transparan

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan secara bertahap melakukan transformasi pelayanan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin terselenggaranya transportasi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dalam memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Penerapan Sistem Inaportnet, bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Jumat, (25/11) Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat dipakai untuk mengontrol, mengawasi dan melakukan tindakan bila ada pelanggaran aturan. Seiring dengan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kapal dan barang di pelabuhan kepada para penggunanya Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang diberi nama Inaportnet atau sistem layanan tunggal berbasis internet di 4 Pelabuhan Utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar. Sistem Inaportnet ini bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aplikasi Inaportnet ini hadir sebagai fasilitas yang mengakomodir kepentingan dalam pelayanan jasa di pelabuhan dan sebagai wadah pertukaran data elektronik bagi pengguna serta penyedia jasa kepelabuhanan tanpa mengesampingkan legalitas dan validitas data. Inaportnet ini juga sebagai sistem yang mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan baik yang digunakan regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sistem Pelayanan Terpadu dan Surat Persetujuan Syahbandar dengan sistem informasi yang digunakan masing masing operator pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV. Selain itu, Inaportnet juga telah terintegrasi dengan sistem informasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sehingga mempermudah pengguna jasa membayar PNBP. "Saya berharap pelaksanaan sistem Inaportnet khususnya di pelabuhan Belawan ini dapat berjalan dengan baik, efisien dan transparan sehingga memberikan kontribusi positif", tambah Sugihardjo. Sistem Inaportnet dilaksanakan secara bertahap dan  diterapkan pertama kali di Pelabuhan Makasar sejak Maret 2016, dilanjutkan di pelabuhan Belawan pada bulan Juni 2016, Pelabuhan Tanjung Perak pada bulan Juli 2016 dan Tanjung Priok pada bulan September 2016. Selanjutnya sistem Inaportnet akan diterapkan di 12 pelabuhan lainnya sesuai yang telah ditargetkan oleh Menteri Perhubungan. "Penerapan aplikasi Inaportnet ini harus dibarengi pula dengan melakukan perubahan budaya kerja melalui change management sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap perubahan bahkan siap menjadi bagian di dalamnya", ujar Sugihardjo. Selanjutnya dengan diterapkan sistem Inaportnet perlu adanya komitmen yang kuat dari segenap pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dan pola tindak yaitu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan", pungkasnya.abc
Insa Insight

X18, Tank Boat, Kapal Tank Pertama di Dunia Asal Banyuwangi

Jakarta, INSA - Produsen kapal tempur yang mengambil basis teknologi Swedia, PT Lundin Industry Invest, tengah memproduksi kapal tank pertama di dunia. Kapal tank berteknologi tinggi itu dibuat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal itu akan menjadi salah satu alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Presiden Direktur PT Lundin Industry Invest, John Ivar Lundin, mengatakan bahwa kapal itu didesain khusus untuk negara yang mempunyai banyak sungai dan kepulauan seperti Indonesia. “Kami mendesain kapal ini tahan peluru karena di sungai atau rawa kapal akan sangat dekat dengan musuh,” ujar John saat menerima kunjungan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di PT Lundin Industry Invest, Jumat (12/8). Pembuatan kapal tank yang diberi namaX18 Tank Boat itu bekerja sama dengan Cockerill Maintenance Ingenierie (CMI) Defence, perusahaan Belgia yang bergerak di bidang mechanical engineering. Vice Presiden CMI Defence untuk Indonesia yang mengerjakan desain kapal, Patrick Ledig, mengatakan bahwa selama ini belum ada peralatan pertahanan yang bisa digunakan di daerah berawa, sungai, dan di muara. Oleh karena itu, X18 Tank Boat adalah tank air pertama yang diproduksi di dunia. X18 Tank Boat memiliki panjang 18 meter dengan kecepatan 40 knot. Kapal yang bisa memuat 6 kru dengan 20 tentara tersebut memiliki kekuatan 2 x 1.200 tenaga kuda. Bahan kapal terbuat dari karbon fiber komposit yang ringan dan tahan api. X18 Tank Boat juga mempunyai dua lambung kapal yang bisa membuat kondisi kapal lebih stabil. Kondisi itu memudahkan tugas navigasi dan membidik sasaran tembak. Kapal ini juga bisa memuat pesawat tanpa awak dan kapal kecil seperti yang dimiliki Komando Pasukan Khusus. Kapal itu memadukan kekuatan dan persenjataan tank dengan kapal cepat di laut. Oleh karenanya, kapal itu akan dilengkapi dengan senjata besar, tetapi berbobot ringan. Khusus untuk TNI, persenjataan kapal disuplai oleh PT Pindad. Direktur Komersial PT Pindad, Widjajanto, mengatakan bahwa PT Pindad memasang meriam 105 mm di kapal tank pesanan TNI. Selain meriam, terdapat pula senapan mesin kaliber 30 yang biasa digunakan dalam tank medium. Widjajanto menjelaskan bahwa kapal tank juga dilengkapi stabilisator gyro agar kapal tetap dalam posisi stabil walau digoyang ombak. Saat menembakkan meriam, badan kapal tidak akan terdorong ke belakang oleh daya tolak balik, tetapi membal ke air. Kapal tank itu bisa menembak sasaran secara langsung dalam jarak 5 meter dan jarak 17 meter jika ditembakkan secara tidak langsung. Kapal tank tersebut rencananya akan juga dipasarkan ke negara-negara lain yang memiliki banyak rawa dan sungai seperti Filipina, negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan.(sumber: Kompas).abc
Insa Insight

Ditjen Hubla Terapkan Layanan Online Pembuatan Buku Pelaut

Jakarta, INSA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pembuatan buku pelaut melalui sistem online. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaut dalam mengurus dokumen pembuatan buku pelaut. Buku pelaut merupakan dokumen resmi yang berbentuk buku dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk keperluan pelayaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut, disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niaga berukuran 35 GT atau lebih, untuk kapal motor ukuran 105 GT atau lebih untuk kapal tradisional atau kapal perikanan berukuran panjang 12 meter atau lebih wajib memiliki Buku Pelaut. Buku Pelaut diberikan kepada pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM mengungkapkan bahwa melalui proses online ini maka pelaut yang akan membuat Buku Pelaut dapat memperoleh kemudahan dan kepastian, lebih transparan, proses pengurusan jauh lebih cepat, dan bisa diakses darimana pun. Di samping itu, program Pembuatan Buku Pelaut secara Online ini bertujuan untuk mendata jumlah pelaut Indonesia ke dalam database Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan bagi para pelaut Indonesia. “Kita ingin agar masyarakat menyadari bahwa pembuatan Buku Pelaut itu mudah dan cepat dengan prosedur resmi sesuai ketentuan, sehingga para pelaut akan semakin aman dan nyaman didalam pengurusan dokumen pelautnya,” kata Tonny dalam keterangan resminya di Jakarta. Tonny menegaskan bahwa pihaknya tidak ada kompromi terhadap praktik kecurangan di dalam pembuatan Buku Pelaut. Pembuatan Buku Pelaut secara online tentunya akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan menyusahkan para pelaut didalam mengurus dokumennya. “Sudah tidak ada lagi cerita itu. Selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut, saya akan mengikis habis dan tidak pernah akan mentolerir terjadinya praktik kecurangan yang terjadi di institusi saya tanpa terkecuali,” tegas Tonny. Tonny menyebutkan, pembuatan Buku Pelaut Online dapat dilakukan di 19 lokasi yaitu Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Belawan, Kanpel Batam, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Perak, KSOP Benoa, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Makassar, KSOP Bitung, KSOP Banten, KSOP Palembang, KSOP Jambi, KSOP Cirebon, KSOP Cilacap, KSOP Dumai, KSOP Gresik, KSOP Sunda Kelapa, Kantor Atase Perhubungan Jepang dan Kantor Atase Perhubungan Singapura. Selain di 19 lokasi tersebut, sambung Tonny, rencananya pada tahun 2017 mendatang, Ditjen Hubla akan menyiapkan pembuatan Buku Pelaut Online di 30 lokasi lainnya, antara lain di Kantor KSOP Lhokseumawe, Teluk Bayur, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Pulau Sambu, Pulau Baai, Kuang, Tanjung Pinang, Panjang, Tanjung Wangi, Lembar, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Tanjung Laut, Samarinda, Balikpapan, Manado, Pantoloan, Pare-Pare, Kendari, Bau-Bau, Ambon, Ternate, Sorong, Biak, Jayapura, Kantor Atase Perhubungan Kuala Lumpur, dan Atase Perhubungan London. “Ditjen Hubla terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut melalui pengembangan sistem teknologi dan informasi berbasis online dengan memudahkan dan menyederhanakan proses alur pelayanan yang sudah ada,” ujarnya. Dengan demikian, para pelaut Indonesia yang akan membuat dan mengurus buku pelaut secara online didorong untuk segera mengurusnya di lokasi yang telah ditentukan.abc
Uncategorized

Kemenhub Berlakukan QR Code Pada Hasil Layanan SIMLALA

Jakarta, INSA - Guna meningkatkan pelayanan publik di sektor angkutan laut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PR.101/146/13/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Response Code (QR Code) Pada Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut melalui Aplikasi SIMLALA.  Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat edaran tersebut. Pertama, persetujuan atas permohonan layanan publik bidang lalu lintas dan angkutan laut yang diberikan melalui aplikasi SIMLALA tidak lagi menggunakan tanda tangan dan stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.  Kedua, keabsahan atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada point pertama diberikan melalui Quick Response Code (QR Code). Ketiga, terkait dengan pemberlakuan QR Code tersebut, maka proses pencetakan hasil layanan aplikasi SIMLALA dapat dilakukan di kantor masing-masing pengguna jasa. abc
Uncategorized

Ditjen Hubla Berlakukan QR Code

Jakarta, INSA - Upaya menghapus pungutan liar (pungli) di pelayanan publik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus digalakkan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberlakukan Quick Response Code (QR Code) pada hasil layanan aplikasi Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). Pemberlakuan QR Code ini untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan laut secara online melalui aplikasi SIMLALA. Pemberlakuan QR Code mulai diterapkan pada 12 Oktober 2016 yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/146/13/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Response Code (QR Code) pada Hasil Layanan Publikasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Melalui Aplikasi SIMLALA. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa mulai saat ini persetujuan atas permohonan layanan publik bidang lalu lintas dan angkutan laut yang diproses melalui aplikasi SIMLALA, tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan dan stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetapi keabsahan atas persetujuan dimaksud cukup diberikan melalui Quick Response Code (QR Code). Lalu, sambung Tonny, terkait dengan pemberlakuan QR Code tersebut, maka proses pencetakan hasil layanan aplikasi SIMLALA dapat dilakukan di kantor masing-masing pengguna jasa. “Hal ini tentu akan semakin mempermudah dan mempercepat waktu pengurusan serta mengurangi tatap muka dengan petugas,” ungkap Tonny. Tonny menegaskan bahwa Ditjen Hubla terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut melalui pengembangan sistem teknologi dan informasi berbasis online. “Melalui penerapan sistem online secara penuh ini maka proses alur pelayanan akan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien,” katanya. Quick Response Code adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994. Adapun QR merupakan singkatan dari quick response atau respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula. Berbeda dengan kode batang, yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal, oleh karena itu secara otomatis Kode QR dapat menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang. abc
Regulasi

Pemerintah Terbitkan Perpes 87/2016 Berantas Pungli

Jakarta, INSA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberantas pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik pemerintahan demi mewujudkan good governance. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dimaksud mengatur pembentukan Tim Sapu Bersih Pengutan Liar (Saber Pungli) dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Indonesia. Tim Saber Pungli sendiri dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipastikan mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah. Presiden Jokowi telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli dilakukan mulai dari institusi dan lembaganya sendiri dahulu. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang melayani masyarakat di sektor transportasi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungli, yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan, melalui kegiatan pengawasan, pemantauan dan pelaporan. Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kemenhub merupakan Tim Adhoc yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan anggota dari wakil dari Kementerian Perhubungan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tim ini diharapkan akan lebih independen dan bersih sehingga akan mampu memberi kontribusi buat Negara khususnya dalam pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kementerian Perhubungan akan melakukan langkah-langkah pengawasan antara lain dengan memperbaiki Layanan Contact Center, melakukan pengawasan, memotong simpul pejabat birokrasi, serta melakukan penindakan apabila ditemukan PNS yang berulah yakni diserahkan kepada aparat hukum. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan agar memberikan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien serta menjadikannya sebagai prioritas utama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Menhub Budi, juga menghimbau kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk menghilangkan ‎mentalitas yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. “Marilah ciptakan pelayanan publik di Kementerian Perhubungan yang lebih steril dari berbagai praktik penyimpangan atau pungutan liar,” tegas Menhub Budi. Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, menginstruksikan seluruh jajaran Perhubungan Laut untuk bersama-sama memberantas pungli tanpa terkecuali dan bersama-sama memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum. “Saya berharap segenap jajaran Ditjen Hubla berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut dengan penuh tanggungjawab, jujur, transparan, dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance),” pungkas Tonny. abc
Regulasi

Kemenhub Terbitkan PM 77 Tahun 2016 Tentang Juklak Jenis dan Tarif PNBP

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Laut No. PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 26 Juni 2016. “Terbitnya PM 77 tahun 2016 ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu PM 69 tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo. Hemi menyebutkan, dalam peraturan tersebut, diatur mengenai petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif PNBP yang berlaku di sektor perhubungan laut. Ada enam jenis dan tarif PNBP di sektor perhubungan laut, yaitu Jasa Kepelabuhanan, Penerbitan Surat Izin Kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian, Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan, Jasa Angkutan Laut, dan Denda Administratif. Diatur pula, lanjut Hemi,mengenai tata cara penerimaan, penyetoran, dan pelaporan PNBP. Pengguna jasa wajib menyetorkan secepatnya ke kas negara melalui beberapa cara penyetoran misalnya melalui loket teller, ATM, Internet Banking, dan Electronic Data Capture (EDC). “Untuk besaran tarif dari masing-masing jenis PNBP, sesuai dengan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di Kemenhub,” jelasnya. Hal lain yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu, disebutkan bahwa tarif PNBP hanya dikenakan pada kegiatan kepelabuhanan yang bersifat komersil. Sedangkan untuk kegiatan kepelabuhanan yang non komersil, dapat dikenakan tarif PNBP sampai 0 (nol) rupiah, seperti misalnya, kegiatan kenegaraan, tugas pemerintahan tertentu, pencarian dan pertolongan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, kepentingan umum dan sosial, bersifat nasional dan internasional, atau usaha mikro, kecil dan menengah. Setelah diberlakukannya PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di Kemenhub, penerimaan PNBP Ditjen Perhubungan Laut meningkat dengan signifikan. Dari data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perhubungan Laut, pada Tahun 2015, dari target Rp 620 miliar, realisasinya melebihi target yaitu mencapai Rp1,6 triliun. Diharapkan dengan perbaikan jenis dan besaran tarif PNBP sebagaimana yang diatur dalam PM 77 tahun 2016 ini, diharapkan pemasukan negara dari PNBP semakin meningkat dan lebih besar lagi. Tentunya pemasukan tersebut nantinya digunakan kembali untuk peningkatan-peningkatan, baik dari aspek keselamatan, kapasitas, maupun pelayanan di sektor perhubungan lau tsesuai fokus kerja Kemenhub.abc
Regulasi

Pangkas Dwelling Time di 4 Pelabuhan, Kemenhub Terbitkan PM No. 116 Tahun 2016

Jakarta, INSA - Guna mempercepat masa inap barang atau dwelling time di empat pelabuhan utama, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melawati Batas Waktu Penumpukan (long stay). Keempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta, Tanjung Perak - Surabaya, Belawan - Medan, dan Pelabuhan Makassar. Peraturan ini telah ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 21 September 2016, juga telah didaftarkan dan diundangkan oleh Kemenkumham pada 22 September 2016. Dengan demikian, PM No. 117 Tahun 2015 terkait perpindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak berlaku lagi. Disebutkan dalam PM itu, batas waktu penumpukan barang di terminal petikemas atau lini 1 pelabuhan paling lama tiga hari sejak barang ditumpuk di container yard. Ditegaskan juga, bahwa lapangan penumpukan terminal lini 1 bukan merupakan tempat penimbunan barang tetapi sebagai area transit untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Namun, ketentuan batas waktu penumpukan sebagaimana disebutkan dalam PM itu tidak berlaku terhadap tiga kondisi. Pertama, barang yang wajib tindakan karantina dan telah diajukan permohonan karantina. Kedua, barang yang sudah maju pabean tetapi belum dapat surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Ketiga, barang yang terkena nota hasil intelijen (NHI) atau nota informasi penindakan (NIP) yang dikeluarkan Bea dan Cukai. PM No.116 Tahun 2016 juga menugaskan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) di empat pelabuhan utama tersebut melakukan koordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran arus barang. Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dwelling time di pelabuhan Indonesia rata-rata masih berkisar 4 hingga 5 hari. Bahkan di Pelabuhan Belawan-Medan, dwelling time mencapai 8 hari. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan harus segara diperbaiki. Jokowi menargetkan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok mencapai dua hari, begitu pula dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya. Dwelling time yang efisien adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang persaingannya semakin ketat. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. abc
Uncategorized

Dorong Konektivitas di Sumut, Menhub Minta Pelabuhan Sibolga Dikembangkan

Jakarta, INSA - Untuk lebih meningkatkan konektivitas baik itu penumpang maupun barang di wilayah Sumatera Utara dan daerah sekitarnya, Kementerian Perhubungan meminta PT Pelindo I untuk melakukan pengembangan Pelabuhan Sibolga. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, Pelabuhan Sibolga ini sangat penting karena beberapa daerah di sekitarnya seperti masyarakat Nias sangat bergantung pada Pelabuhan Sibolga untuk menjalankan aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan lainnya. “Peran Pelabuhan Sibolga cukup ideal untuk meningkatkan konektivitas barang dan penumpang di daerah Sumatera Utara dan daerah lain sekitarnya agar lebih baik lagi,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya. Budi menjelaskan, pengembangan pelabuhan diperlukan agar konektivitas ke pusat berjalan dengan baik dan juga distribusi barang atau penumpang ke Nias, Medan, Padang atau daerah lainnya berjalan dengan lebih baik. Untuk target pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Sibolga akan disesuaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. “Anggaran mestinya ada tahun depan dari PT Pelindo I dan anggarannya cukup besar,” ujarnya. Budi menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan terminal barang dan terminal penumpang di Pelabuhan Sibolga berada dalam satu lokasi pelabuhan. “Saat ini terminal penumpang berada di tempat lain dan kondisinya pun kurang layak serta bergabung dengan tempat pelelangan ikan,” jelasnya. Budi menyebutkan akan membuat tempat pelelangan ikan yang lebih baik. Apalagi dengan pihak Pemerintah Daerah yang menghibahkan aset kepada pelabuhan perikanan untuk dikelola, potensi perikanan di Sibolga akan semakin berkembang. abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA