Author: admin
Headlines

2018, Pelabuhan Merak Ditargetkan Jadi Pelabuhan Premium

Jakarta, INSA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengharapkan pengembangan Pelabuhan Merak tidak hanya terfokus pada penyediaan jasa transportasi, tetapi juga menjadi pelabuhan destinasi dengan layanan intermoda yang terintegrasi. Apalagi, layanan angkutan di Merak cukup komplit, tersedia layanan kereta api, dan bus. "Diharapkan, tahun 2018 pelabuhan Merak dapat menyediakan layanan premium khususnya untuk kendaraan golongan IV penumpang, di samping rencana implementasi layanan tiket online e-ticketing untuk mobil pribadi," kata Rini dalam keterangan resminya di Jakarta. Menurut Rini, Layanan premium ini dirasa perlu mengingat semakin tingginya angka pertumbuhan mobil pribadi. Selain itu, tahun 2018 sejumlah ruas Tol Trans Sumatera ditargetkan rampung dalam mendukukng perhelatan Sea Games. Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong agar PT ASDP dapat terus meningkatkan kemampuan angkutan roro,  tidak hanya sebagai pendukung angkutan penumpang dan logistik nasional, tetapi juga pendukung pelabuhan hub sehingga konsolidasi angkutan laut lebih optimal. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan, perusahaan tengah mempersiapkan konsep pengembangan Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang komprehensif dan terpadu. "Kedepan akan diciptakan pusat ekonomi disini, sehingga trennya pelabuhan tidak hanya menjadi prasarana untuk menyeberang, tetapi dapat menjadi destinasi wisata yang memberikan atmosfer dan pengalaman berbeda saat dikunjungi," ujarnya. Dalam waktu dekat ini, lanjut Faik, akan difokuskan pada penyelesaian pembangunan dermaga VI, serta mengakselerasi proses tender pembangunan dermaga VII. "Kendala kita bukan jumlah kapal, tetapi dermaga yang masih kurang. Saat ini, untuk meningkatkan produktivitas dermaga, kita percepat port time dari 60 menit menjadi 45 menit, dan saling time dari 120 menit menjadi 100 menit," tuturnya. Ditargetkan pembangunan dermaga VI pelabuhan Merak dapat rampung seluruhnya pada Februari 2017. Untuk dermaga VII di Bakauheni sudah mencapai 35 persen, dan untuk dermaga VII di Merak masih dalam proses tender. "Untuk layanan premium, kami harapkan dapat terealisasi di dermaga VI sebelum perhelatan Sea Games 2018. Nantinya diharapkan kendaraan golongan IV penumpang dapat menikmati layanan lebih di pelabuhan maupun di atas kapal," ujarnya. Faik menambahkan pengguna jasa dengan kendaraan golongan IV penumpang dapat menikmati jasa lounge ataupun fasilitas valet parking di atas kapal.abc
Headlines

Kemenhub Terbitkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Terbaru

Jakarta, INSA – Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016. “Regulasi tersebut dikeluarkan karena perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono di Jakarta. Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dibandingkan dengan keputusan sebelumnya, KP 912 Tahun 2016 berfokus pada rencana, lokasi, dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya, sedangkan mengenai rumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Lebih lanjut Tonny menyatakan, meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia 3 tahun, namun dengan perkembangan/perubahan lingkungan strategis khususnya perkembangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam penyebutan lokasi pelabuhan, maka dipandang perlu dilakukan reviu atas Rencana Induk Pelabuhan. “Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan reviu yaitu pemekaran wilayah provinsi maupun kota/kabupaten serta pengembangannya serta perlunya untuk memadukan simpul-simpul moda transportasi perairan (laut, sungai, danau dan penyeberangannya),” ujarnya. Pertimbangannya lainnya adalah dengan ditetapkannya 9 Agenda Pembangunan Pemerintahan yaitu Nawacita yang diantaranya akan mewujudkan dengan program Tol Laut; pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016; serta  penetapan 10 destinasi wisata prioritas nasional. Trayek Tol Laut Untuk Mewujudkan Nawacita Untuk menjalankan salah satu Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan akan diwujudkan dengan program Tol Laut. Kementerian Perhubungan telah menetapkan 6 jaringan Trayek Angkutan Barang Melalui Laut atas dasar Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) yaitu: •    Trayek 1: Tg. Perak – Wanci – Namlea – Fak Fak – Kaimana – Timika – Kaimana – Fak Fak – Namlea – Wanci – Tg. Perak •    Trayek 2: Tg Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki – Dobo – Merauke – Dobo – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tg Perak •    Trayek 3: Tg Perak – Larantuka – Lewoleba – Rote – Sabu – Waingapu – Sabu – Rote – Lewoleba – Larantuka – Tg Perak •    Trayek 4: Tg Priok – Makassar – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari – Makassar – Tg Priok •    Trayek 5: Makassar – Tahuna – Lirung – Morotai – Tobelo – Ternate – Babang – Ternate – Tobelo – Morotai – Lirung – Tahuna – Makassar •    Trayek 6: Tg Priok – Tarempa – Natuna – Tarempa – Tg Priok RIPN tersebut juga menjelaskan kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok (bersama dengan Pelabuhan Patimban secara komplementer) sebagai pelabuhan hub internasional petikemas adalah tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya skenario pengembangan pelabuhan hub internasional yang diperkirakan akan meningkatkan mode share angkutan laut sebesar 6,42% atau sekitar 0,30% dari kondisi eksisting. Terlebih pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam pengembangan tol laut, terutama dalam menyediakan waktu serta biaya pelayaran yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional. Sedangkan untuk pengembangan pariwisata, Tonny menambahkan, KP tersebut menjelaskan pelabuhan yang menunjang 10 destinasi wisata tersebut adalah diantaranya Destinasi wisata Danau Toba dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Danau Tigaras, Simanido, Muara, Sipinggan Nainggolan, Tomok, Ajibata, Onanrunggu, dan Balige dan destinasi wisata Tanjung Lesung dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Banten, Labuhan, Panimbang, Anyer Lor dan Merak. Selain itu, Untuk mendukung kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah direncanakan pengembangan lintas penyeberangan internasional Dumai – Malaka (Malaysia), Belawan – Penang (Malaysia), dan Bitung – General Santos (Filipina). Dalam RIPN tersebut, beberapa pengembangan yang termasuk dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara; pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Sulawesi Utara; Pelabuhan KEK Maloy, Kalimantan Timur; pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara); pembangunan Pelabuhan Kalibaru, DKI Jakarta; Makassar New Port, Sulawesi Selatan; pengembangan Pelabuhan Wayabula, Kepulauan Morotai, Maluku Utara; pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu), Sulawesi Tengah; pengembangan kapasitas Pelabuhan Parigi, Sulawesi Tengah; dan pengembangan Pelabuhan Kupang, NTT. Dalam RIPN tersebut, juga telah diatur hierarki peran dan fungsi pelabuhan dengan kriteria teknisnya yang terdiri dari: 1.    Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut a.    Pelabuhan Utama b.    Pelabuhan Pengumpul c.    Pelabuhan Pengumpan Regional d.    Pelabuhan Pengumpan Lokal 2.    Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan a.    Pelabuhan Kelas I b.    Pelabuhan Kelas II c.    Pelabuhan Kelas III 3.    Pelabuhan Sungai dan Danau Sedangkan dalam RIPN terdahulu, hierarki pelabuhan terdiri atas Pelabuhan Utama (yang berfungsi sebagai Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional); Pelabuhan Pengumpul; dan Pelabuhan Pengumpan yang terdiri atas Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.abc
Headlines

Pelaku Usaha Minta NCVS Segera Diterapkan

Jakarta, INSA - Pelaku usaha pelayaran mendorong Kementerian Perhubungan segera menerapkan peraturan kapal non konvensi berbendera Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam. Peraturan kapal non konvensi atau Non Convention Vessel Standards (NCVS) ditujukan bagi kapal-kapal berbobot di bawah 500 GT yang melakukan kegiatan pelayaran domestik dan internasional. Termasuk juga kapal dengan kriteria yang digerakkan tenaga mekanis, kapal kayu, kapal penangkap ikan, dan kapal pesiar. Pengaturan keselamatan kapal-kapal tersebut diserahkan kepada negara bendera kapal. Sementara peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS) diwajibkan bagi kapal-kapal yang memiliki bobot di atas 500 GT yang berlayar di perairan internasional. Zaenal Arifin Hasibuan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA mengatakan, NCVS merupakan aturan yang lazim dikeluarkan oleh negara-negara yang berbasis maritim. Aturan yang ada di NCVS mengikuti standar kondisi geografis masing-masing negara. “Indonesia juga sudah punya, tapi sayangnya hingga kini belum dapat terimplementasi,” katanya. Menurutnya, Kemenhub telah mengeluarkan peraturan NCVS yang diterbitkan melalui Surat Keputudan Jenderal Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia pada 16 Februari 2012. SK Dirjen Hubla ini merupakan regulasi teknis dari Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia. Namun demikian, katanya, aturan tersebut belum dapat terimplementasi karena beberapa penyebab yang antara lain, belum ditunjuknya para ahli yang bertugas untuk memperbaharui dan merekomendasikan dokumen peraturan NCVS. Persoalan lainnya, belum terbentuknya lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran peraturan NCVS di Indonesia. “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengimplementasikan aturan NCVS di Indonesia.” Dia menuturkan, pengeimplementasian NCVS yang antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim, seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal. Dampak lainnya, adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk. “Akan banyak dampak positif dari NCVS di Indonesia, sehingga sudah sepatutnya segera diimplementasikan.”abc
Headlines

PTUN Menangkan Carmelita Hartoto

Jakarta, INSA - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum INSA kubu Johnson Williang Sutjipto Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (23/08/16) Rony Erry Saputro Surat Keputusan Kemenkumham diterbitkan dengan mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa. Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat diterbitkan serta mengandung unsur dwang dwaling bedrog sebagaimana pertimbangan putusan dibacakan oleh anggota majelis Tri Cahya Indra Permana. Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya SK, Penggugat dalam hal ini C. F Carmelita Hardikusumo  pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya Ketua Umum definitif DPP INSA. "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menolak eksepsi tergugat, membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat,” katanya. Majelis juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum Penggugat mengomentari positif putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum. “Dengan adanya juga amar yang mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara kami menghimbau Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhinya dan menghimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum" katanya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa organisasi INSA sudah ada sejak lama sebagaimana dimaksud dalam sejak Surat Keputusan Menteri Maritime No: DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL308/Phb-89 tertanggal 28 Oktober 1989 serta Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No: AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990. Sebelumnya C.F Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP INSA telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dimohonkan oleh Johnson Williang Sutjipto. Perkumpulan INSA Johnson yang diwakili Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara tersebut.abc
Uncategorized

INSA VIDEOS

lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit ametabc
Galeri

DPP INSA Gelar Rapat Pemberdayaan Industri Maritim Nasional

DPP INSA Gelar Rapat Pemberdayaan Industri Maritim Nasional [gallery size="full" ids="6768,6769,6770,6771,6772"] Jakarta, INSA - DPP INSA menggelar Rapat Pemberdayaan Industri Maritim Nasional di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, pada 12 Januari 2017. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.abc
Event

CAAIP Bersama INSA Gelar FGD NCVS

Jakarta INSA -Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta hari ini (24/11), dilakukan FGD tentang Non Convention Vessel Standard. Adalah Corps Alumni Akademi Pelayaran dan DPP INSA (Indonesian Ships Owner Association) yang berinisiatif untuk melakukan diskusi tersebut dengan mengundang seluruh stake holder di bidang maritim. Seperti diketahui bahwa peraturan yang membawahi dunia pelayaran begitu banyak dan berbelit, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam menjalankan bisnis pelayaran. Hal tersebut juga membuat banyak kapal menjadi tidak memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan alasan ekonomis ataupun letak geografis yg jauh dari kantor pemerintahan (UPT Hubla). Sementara ini semua kapal di Indonesia dan seluruh dunia mengacu kepada aturan di bawah International Maritime Organization yang sebenarnya badan dunia itu sendiri hanya mengatur untuk kapal kapal berukuran diatas 500 Gross Ton dan kapal kapal yang berlayar antar negara. Indonesia pada tahun 1992 mengeluarkan Undang Undang nomor 21 yang diberlakukan mulai 17 September 1992 dan mencabut aturan peninggalan Hindia Belanda Scheepen Ordonantie staatsblaad  (pasal 131) tetapi tetap mengadopsi Scheepen Verondening yang merupakan petunjuk teknis dari pembangunan kapal. Lalu pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang Undang no.17 tentang Pelayaran menggantikan Undang Undang nomor 21 tahun 1992 (pasal 354), dengan adanya UU 17 tahun 2008 maka semua aturan mengenai kapal dan bangunannya mengacu kepada aturan Konvensi International Maritime Organization (IMO). Sebagai kelanjutan dari Undang Undang 17 tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan KM 65 tentang pengesahan Non Convention Vessel Standard, dilanjutkan pada tahun 2012 Direktur Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan SK no.UM.008/9/20/DJPL-12 mengesahkan pemberlakuan aturan Non Convention Vessel Standard di Indonesia.  Sayangnya setelah berganti kepemimpinan dan pejabat, semangat membuat negara maritim ini berdaulat atas laut, kapal, pelaut dan aturan nya menjadi tidak jelas. Dan tanpa disadari itu sudah berlalu 4 tahun semenjak SK Dirjen dikeluarkan. Dengan dasar ingin menjadi garda terdepan dalam memajukan industri maritim dan kepelautan di tanah air, CAAIP bekerja sama dengan DPP INSA sama sama bertekad menjadi referensi pemerintah dalam memberikan masukan bidang maritim. Dalam sambutan ketua panitia penyelenggara, Captain Achmad Jauhari mengatakan: "Kami memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan industri maritim di negeri ini, banyak seminar maritim yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang bahkan tidak ada hubungan nya dengan maritim. Kami dari Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran akan mengawal pemutakhiran pasal pasal di NCVS agar benar benar aplicable untuk wilayah Indonesia dan bisa menjadi faktor pendukung utama program Tol Laut dan Cita cita negara kita menjadi Poros maritim dunia.” Dari tanggapan beberapa peserta, harapan diberlakukan nya aturan ini sangat besar. Wakil INSA dari Makassar Dr. Hamka memberi masukan:"Sebaiknya aturan yang membawahi NCVS harus bisa di keluarkan oleh Presiden Indonesia agar kepentingan sektoral antar kementrian tidak menjadi penghalangnya, tidak cukup dalam Peraturan Menteri". Diakhir acara Ketua Panitia, Capt Achmad Jauhari memberikan rangkuman hasil diskusi kapada Bapak Agustinus Maun sebagai perwakilan dari Kementrian Perhubingan Laut yang berjanji akan menindak lanjuti hasil diskusi tersebut. (sumber: emaritim.com). abc
Event

INSA Gelar Coffee Morning dengan Stakeholder Pelabuhan

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyadari bahwa pelabuhan memiliki peran penting sebagai gerbang aktivitas perdagangan, penghubung moda transportasi, menjadi mata rantai dalam sistem logistik dan dapat menjadi kawasan industri. Pelabuhan yang dikelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah sekitarnya akan maju dengan sendirinya. Di Jakarta sendiri terdapat tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Kalibaru. Hingga saat ini pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menyimpan permasalahan yang perlu dicarikan solusi secara bersama. INSA merasa perlu memberikan kontribusi untuk mewujudkan pelabuhan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Atas dasar itulah, pada hari ini, (Jumat, 18 November 2016), INSA menggelar Coffee Morning bertajuk “Membangun Sinergi Guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi di Pelabuhan”. Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di pelabuhan seperti Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G. Masassya; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi; Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra; Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, H. Marwansyah SH, MM., MH; DPC INSA Jaya dan DPC INSA Sunda Kelapa. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kepelabuhanan sekaligus mencarikan solusinya serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan daya saing industri maritim nasional. “INSA bersama stakeholder pelabuhan lainnya secara serius mendorong produktivitas dan efisiensi di pelabuhan,”kata Carmelita. Carmelita menuturkan, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peran besar bagi Indonesia. Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan pelayanan dan harga yang kompetitif di pelabuhan adalah modal utama untuk bisa bersaing dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Penerapan inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok, sambung Carmelita, diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan konektivitas Indonesia, yang pada akhirnya memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para pelaku usaha pelayaran. Sementara itu, Carmelita menambahkan, Pelabuhan Sunda Kelapa juga memiliki keunikan tersendiri karena disandari oleh kapal pelayaran rakyat (pelra) kayu dan kapal besi. Terkait rencana pengembangan pelabuhan tersebut, para pelaku usaha pelayaran hingga saat ini belum mendapat kejelasan mengenai konsep pengembangan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan. “Mari tingkatkan sinergi demi kemajuan industri maritim nasional,” pungkasnya. Berikut hasil kesimpulan diskusi dari Tim Perumus INSA: Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, INSA sependapat bahwa sistem online terintregrasi secara umum harus diberlakukan mengingat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama Indonesia dengan pelabuhan internasional dalam arus barang. Namun, terdapat beberapa catatan bahwa didalam implementasi sistem ini membutuhkan suatu persiapan yang matang baik itu dari infrastruktur penunjang termasuk jaringan, software bahkan SDM. Supaya sistem ini dapat diimplementasikan secara lancar. Untuk menghindari potensi-potensi masalah teknis yang timbul di lapangan perlu disiapkan back up sistem secara manual, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang serius yang dapat menggagalkan sistem ini terimplementasi secara keseluruhan. INSA mendorong agar semua pihak meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di pelabuhan dalam rangka memperkecil waiting time dan berthing time di pelabuhan. INSA sepakat untuk terus dibangun sinergi kerja dengan instansi terkait bagi tercapainya quick despatch kapal di pelabuhan. (*)abc
Event

Partisipasi INSA dalam Acara Customer Meeting BKI

Jakarta, INSA - Guna menghadapi tantangan kedepan sekaligus membahas implementasi PM 39 Tahun 2016, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyelenggarkan acara yang bertemakan Customer Meeting dengan mengundang stakeholder terkait yang salah satunya adalah Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Acara tersebut dibuka oleh Direktur BKI Rudyanto dan juga Kepala Syahbandar Utama Tanjung Priok H Marwansyah. Turut hadir Direktur Teknik BKI Capt. Iman Satria Utama, kepala Cabang BKI klas utama Tanjung Priok Arief Budi Permana, dan Perwakilan Customer Budhi Halim dari INSA. Rudyanto menyampaikan bahwa keberadaan BKI yang professional dan bebas pungli merupakan sikap atas apa yang terjadi baru baru ini di Kementerian Perhubungan. Sementara, dalam sambutan Syahbandar Tanjung Priok memberikan info bahwa kegiatan di Tanjung Priok akan terus ditingkatkan dan dengan tegas akan konsisten mengikuti arahan Menteri Perhubungan untuk akhiri Pungli di lingkup pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan, Budhi Halim selaku Sekretaris Umum INSA mengatakan, bangga dengan Indonesia memiliki Biro Klasifikasi, dan berpesan agar keberadaan BKI bisa meningkatkan keselamatan Pelayaran. Dalam forum tersebut, Budhi Halim juga memberikan tiga masukan kepada BKI. Pertama, agar BKI tanggap menangani pendelegasian tugas pemerintah untuk Statutory survey yang sudah diajukan sejak Februari 2016. Kedua, agar BKI segera ikuti dan menyiapkan aturan Pemerintah untuk kapal Domestik Non Konvensi / NCVS demi  mengurangi biaya pembangunan dan operasi kapal NCVS. Ketiga, arah BKI ke Road to IACS secara konsisten dilanjutkan dengan perencanaan yang jelas. Dalam presentasinya BKI menyampaikan beberapa hal yang diantaranya mengenai pelayanan dengan basis IT dan Familiarisasi PM.39 soal Lambung Timbul untuk kapal domestik; pendelegasian wewenang untuk kapal dibawah ukuran 500 GRT kepada 4 Cluster yaitu Batam, Surabaya, Tanjung Priok dan Samarinda beserta area sekitarnya; dan pelaksanaan PM.39 dengan batas waktu April 2017, masih sulit dilaksanakan untuk jumlah kapal nasional sebanyak 8312 unit. Untuk mencapai hal tersebut di atas perlu diadakan urun rembuk antara INSA dan Dirjen Perhubungan Laut agar pelaksanaan dan batas waktu dibuat lebih realistis lagi. (sumber: emaritim.com). abc
Event

Walikota Dumai Gandeng INSA Kembangkan Potensi Maritim

Jakarta, INSA – Kota Dumai, Provinsi Riau yang berada di pesisir pantai timur Pulau Sumatera memiliki potensi maritim yang cukup besar untuk dijadikan sumber ekonomi bagi pendapatan daerah dan juga nasional. Walikota Dumai Zulkifli AS mengatakan lokasi Dumai cukup strategis berada di jalur pelayaran paling sibuk di Indonesia. Dengan begitu, Dumai memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dari bidang kelautan. Pelabuhan di Dumai pun berpotensi untuk mendukung program kemaritiman yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Zulkifli menuturkan Pemerintah Kota Dumai akan menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang kemaritiman yakni Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) untuk menggali potensi maritim yang ada di Dumai khususnya di sektor pelayaran. “Selain dukungan dari pemerintah pusat, kita juga minta dukungan dari INSA untuk menggali potensi maritim di Dumai,” kata Zulkifli saat berkunjung ke Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016). Menurut Zulkifli, sumber daya manusia (sdm) dibidang maritim yang berkualitas sangat diperlukan mengingat posisi Dumai yang terletak di tepi pantai timur Pulau Sumatera dan memiliki pelabuhan yang cukup besar. Untuk menciptakan sdm yang berkualitas tersebut, maka dibutuhkan sekolah atau lembaga pendidikan pelayaran di Dumai. “Kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa kehadiran sekolah pelayaran di Dumai sudah sangat mendesak. Tentunya kita juga minta masukan dari INSA terkait hal ini,” ujarnya. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim merespon positif rencana Walikota Dumai menggandeng INSA untuk menggali potensi maritim di wilayah Dumai. Menurut Budhi Halim, pembangunan sekolah atau lembaga pendidikan pelayaran jangan terfokus di kota-kota besar, tetapi juga harus merata hingga kota-kota kecil. “Mendirikan sekolah (pelayaran) menurut saya adalah ide yang baik,” ungkap Budhi. Budhi mengungkapkan, alokasi dana subsidi yang digelontorkan pemerintah pusat untuk program tol laut sebaiknya dikucurkan juga ke pemerintah daerah untuk pengembangan potensi maritim daerah dan sumber daya manusia. Budhi menambahkan penjajakan kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah kota dengan stakeholder untuk mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA