Author: admin
Galeri, Insa Insight, Ulasan Berita

KOPERASI INSA MANUNGGAL MANDIRI TEKEN MOU DENGAN PONDOK PESANTREN ASSHIDIQQIYAH KARAWANG

[caption id="attachment_9000" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Koperasi INSA Manunggal Mandiri Go Darmadi (kiri) dan Direktur Industri Kecil Menengah (IKM) Asshidiqqiyah Karawang M. Irfan Sholeh ASK (kanan), yang disaksikan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (tengah) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Kemitraan, di acara Semarak Festival IKM 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (13/12/2018).[/caption] Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindsutrian Gati Wibawaningsih. Kerja sama antara Koperasi INSA Manunggal Mandiri dengan Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang berupa pengadaan kain pembersih kapal yang dibutuhkan perusahaan pelayaran anggota INSA. Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi mesin atau peralatan konveksi kepada Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang guna meningkatkan kapasitas produksi dan kapabilitas Pondok Pesantren Asshidiqqiyah dalam menjalin kemitraan dengan INSA.(*)  abc
Ulasan Berita

WORKSHOP BALLAST WATER MANAGEMENT

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) bersama Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Workshop Ballast Management (BWM), di Hotel Santika Premiere, Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Jumat (7/12/2018). Workshop yang bertema "Dalam Rangka Meningkatkan Implementasi Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal" dibuka oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiyono mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo. Turut hadir perwakilan dari Asian Shipowners Forum (ASF) Capt. Ang Chin Eng, Singapore Shipowners Association (SSA) Michael Phoon, Malaysian Shipowners Association (MASA) Dato H. Amin, Maritime Port and Authority of Singapore Ranabir Chackravarty, dan Malaysian Ministry of Transport Capt. Halim. Workshop ini diselenggarakan untuk berbagi pengalaman dalam mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi aturan BWM yang akan diberlakukan pada 2019. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, aturan BWM tengah menjadi perhatian stakeholder pelayaran tidak hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh stakeholder pelayaran di negara lainnya. IMO mewajibkan kapal untuk menerapkan dan melaksanakan prosedur pengelolaan air ballast, karena Indonesia salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi ini maka sudah sepantasnya mempersiapkan diri dalam pelaksanaannya pada saat konvensi ini diberlakukan INSA, sambung Carmelita, sebagai wadah berkumpulnya pada para pelaku usaha pelayaran nasional mendukung kebijakan manajemen air ballast. Namun demikian, penerapan kebijakan ini tentu memerlukan ‘kesesuaian’ dengan lingkungan area pelayaran armada nasional sehingga tidak membebankan anggota pengusaha pelayaran namun tetap sejalan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup di laut. Kehadiran perwakilan ASF, SSA, MASA, Maritime Port and Authority of Singapore (MPA), dan Malaysian Ministry of Transport untuk berbagi pengalaman dalam membantu Indonesia mempersiapkan pelaksanaan aturan IMO berkenaan dengan Konvensi Ballast Water management ini. Carmelita menuturkan beberapa pertemuan terdahulu, INSA sangat concern dan menyarankan bagaimana bila tripartite Indonesia, Malaysia dan Singapore sebagai negara yang saling berdekatan dan memiliki biota laut yang sama baik secara bilateral antar negara maupun secara bersama-sama untuk mendapat pengecualian dari aturan yang cukup memberatkan para pengusaha pelayaran di ASEAN dan tiga negara Indonesia, Malaysia dan Singapore khususnya dalam menerapkan aturan ini dengan bijaksana, dan aman namun tentunya tidak melanggar aturan "Kami berharap, workshop ini akan diwarnai gagasan segar saling urun ide dari seluruh stakeholder terkait manajemen air ballast. Sehingga akan memberikan masukan yang konstruktif bagi industri pelayaran Indonesia di masa mendatang," kata Carmelita. Seperti kita ketahui, pertukaran air ballast merupakan suatu kegiatan penting dalam pengoperasian kapal, untuk mengatur keseimbangan dan menstabilkan kapal di tengah laut. Khususnya pada cuaca laut yang kurang bersahabat Di sisi lain pertukaran air ballast ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perpindahan dan penyebaran spesies asing yang bersifat invasive dari air ballast. Untuk itu, IMO telah membuat aturan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI dan oleh karenanya diperlukan langkah pengendalian manajemen air ballast dalam menjaga kelestarian biota laut.(*) abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA TEKEN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN TNI

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sinergi antara INSA dan TNI diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Perbantuan Personel TNI kepada Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (30/11/2018). Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini merupakan momen bersejarah bagi INSA dan TNI yang bersinergi dalam rangka penanganan masalah keamanan di laut. Menurut Carmelita, peran dan dukungan TNI sangat strategis dalam rangka memberikan pembinaan dan keamanan di laut, sehingga memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan ketenangan berusaha bagi para pelaku usaha pelayaran niaga nasional. "INSA berterimakasih dan mengapresiasi dukungan TNI dalam pengamanan laut selama ini," kata Carmelita di Jakarta, Jumat (30/11/2018). Melalui sinergi INSA bersama TNI ini diharapkan problematika usaha angkutan laut tentang keamanan dan kenyamanan berusaha di laut ini dapat terselesaikan secara kondusif. Sehingga program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik melalui program Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat terlaksana lebih optimal. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai sinergi antara INSA dengan TNI sangatlah relevan dengan tugas pokok TNI yaitu melakukan pembinaan wilayah pertahanan.  Hal ini tak lepas untuk mendukung kebijakan tol laut pemerintah. "Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memberikan dampak yang sangat siginifikan yaitu dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pembinaan wilayah pertahanan Indonesia kita bisa laksanakan sebaik-baiknya," ucapnya.(*) abc
Galeri

SINERGI INSA-TNI

[caption id="attachment_8980" align="aligncenter" width="2400"] Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto (kanan) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang pelayaran, bertempat di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (30/11/2018).[/caption] [caption id="attachment_8986" align="aligncenter" width="1040"] Pengurus DPP INSA foto bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta jajarannya usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (30/11/2018).[/caption]abc
Galeri, Insa Insight

INSA DI ACARA MARITIME BUSINESS MEETING

[caption id="attachment_8949" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum I Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Capt. Otto K.M Caloh berkesempatan menjadi salah satu narasumber di acara Maritime Business Meeting yang diselenggarakan Industrial Fuel Marketing Region MOR III PT Pertamina, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (22 November 2018). Capt. Otto K.M Caloh memaparkan mengenai berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dan Pertamina dalam menerapkan kebijakan penggunaan B20.[/caption] abc
Galeri, Insa Insight

INSA DI RAKOR DITLALA 2018

[caption id="attachment_8966" align="aligncenter" width="1280"] Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko saat berpidato di Rakor Ditlala 2018.[/caption] [caption id="attachment_8967" align="aligncenter" width="1024"] Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Darmansyah Tanamas menjadi narasumber di Rakor Ditlala 2018 mengenai Kesiapan Kapal Nasional untuk Memenuhi Permendag No. 82/2017 dan Perubahannya Permendag No. 48/2018.[/caption] [caption id="attachment_8968" align="aligncenter" width="1280"] Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto (kiri) turut hadir dalam Rakor Ditlala 2018.[/caption]abc
Galeri, Insa Insight

INSA MENJADI NARASUMBER DI FGD BANK INDONESIA

[caption id="attachment_8972" align="aligncenter" width="1280"] Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA), Carmelita Hartoto (kedua kiri) menjadi narasumber di acara Focus Group Discussion (FGD) Jasa Transportasi Barang Khususnya Angkutan Laut yang diselenggarakan Bank Indonesia di Ruang Komisi A Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (22/11/2018).[/caption] abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA GELAR TALK SHOW TANTANGAN DAN PELUANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR B20 DI INDUSTRI PELAYARAN

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada Rabu (31/10/2018) menyelenggarakan talk show yang bertemakan “Tantangan dan Peluang Penggunaan Bahan Bakar B20 di Industri Pelayaran”, bertempat di Area Indonesia Infrastructure Week (IIW) Conference Stream 1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Acara talk show ini bertujuan menghadirkan para stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan usulan terkait penggunaan B20 pada angkutan laut, serta mengindentifikasi persoalan dan mencarikan solusi bersama dari penggunaan B20 pada angkutan laut. Seperti diketahui, perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel 20 % atau B20 untuk sektor transportasi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. INSA mendukung penerapan penggunaan biodiesel 20% atau B20. Penggunaan B20 dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) solar sehingga negara bisa melakukan penghematan sebesar USD 2 miliar pertahun, sekaligus akan menjaga ballance trade import BBM serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun demikan, INSA sangat mengharapkan adanya relaksasi kewajiban penggunaan B20, mengingat mandatori perluasaan penggunaan B20 pada 1 September 2018 dikeluarkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga waktu sosialisasi penggunaan B20 sangat pendek. Relaksasi penggunaan B20 juga dibutuhkan sampai dengan adanya kajian teknis B20 yang mengikuti marine used seperti ASTM (American Society for Testing and Materials), JIS (Japanese Industrial Standard), API (American Petroleum Institute) ataupun SNI (Standar Nasional Indonesia). Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim mengatakan, INSA turut terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan sosiasliasi penggunaan B20. Melalui berbagai forum dan pertemuan tersebut, INSA telah menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan penggunaan B20. Dimana sampai dengan saat ini, belum ada kajian penggunaan B20 untuk marine used baik secara nasional maupun internasional sehingga B20 belum digunakan secara komersial di kapal niaga. Maka dari itu, lanjut Budhi, perlu adanya kajian teknis penggunaan B20 untuk marine used baik dari segi kualitas, kendala teknis, reaksi kimia baik terhadap BBM MFO (Marine Fuel Oil), HSD (High Speed Diesel). Maupun terhadap material saluran BBM seperti Copper/Copper nickel. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas dampak dari penggunaan B20 terhadap mesin kapal dan aksesorisnya. “Jangan sampai penggunaan B20 memberikan dampak negatif kepada operasional kapal. Oleh karenanya, INSA minta relaksasi penggunaan B20, dan uji coba secara teknis untuk angkutan laut,” kata Budhi. Selain kajian teknis untuk marine used tersebut di atas, Budhi juga menyampaikan hal lainnya yang harus diperhatikan, yaitu jaminan ketersediaan pasokan B20 di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia, harga yang kompetitif, dan kualitas bahan bakar yang seragam dan baik. Menurut Budhi, penggunaan B20 baik digunakan untuk kapal baru yang permesinannya di desain khusus untuk penggunaan B20, dan untuk kapal lama/existing pemilik kapal perlu mempertimbangkan semua aspek baik keselamatan, performa, biaya perawatan, dan ketahanan (durability) untuk mengganti jenis bahan bakar B20 yang akan digunakan. “Faktor keselamatan pada angkutan laut itu nomor satu karena berkenaan dengan Asuransi dan Pendanaan kapal,  jika di tengah laut ada masalah engine, atau kehabisan bahan bakar yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar B20 yang belum sesuai standar nasional/internasional,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum III INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, dari segi pertimbangan teknis yakni terkait kandungan B20 yang dapat berpotensi meningkatkan biaya operasional kapal, misalnya penggantian consumable parts seperti fuel filter yang diduga lebih cepat dari usia normal penggunaan. Lain itu, diduga konsumsi bahan bakar angkutan laut juga berpotensi meningkat, dan diduga berdampak terhadap warranty dari manufacture dan asuransi kapal. Darmansyah menambahkan INSA juga berharap adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pelayaran nasional. Sebab, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan pemilik kapal untuk beralih ke B20. “Kami harapkan adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada pelayaran nasional,” pungkas Darmansyah.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA