Author: admin
Event, Insa Insight, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI SECURITY SUMMIT 2018

Security Summit ke-3 yang digagas oleh SKK Migas kembali diadakan dan tahun ini diselenggarakan di kota Jogjakarta di Hotel Tentrem 17-19 Oktober 2018. Hampir 500 peserta dari dalam dan luar negeri turut hadir membahas tema utama bertajuk "New Paradigm Integrating Security Resilience Into Business Excellence" pada pertemuan dua tahunan ini. Selama tiga hari tersebut, para peserta membahas berbagai hal tentang keamanan khususnya di bidang energi yang menjadi sektor paling strategis saat ini lantaran saat ini keberlangsungan bisnis khususnya migas dan sumber daya di dalamnya memerlukan pengamanan ekstra demi terjaminnya kesuksesan. Security Summit pertama dilaksanakan pada tahun 2014 di Bali dan yang kedua pada tahun 2016 di Solo. Berbagai narasumber dihadirkan dalam agenda tiga hari tersebut diantaranya dari pelaku manajemen keamanan kelas dunia, akademisi, praktisi juga menggandeng Asosiasi Sekuriti Industri Hulu Migas (ASIM). Sementara Arcandra Tahar, Wakil Mentri ESDM yang membuka acara tersebut menyatakan dalam pidatonya bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan di mana predikat aman dalam bidang energi tak bisa berdiri sendiri, sehingga membutuhkan komponen-komponen lain penunjang. Dikatakan Arcandra tahun 70-an lalu, Indonesia mampu memproduksi petroleum oil dengan jarak waktu hanya lima tahun, sementara saat ini mundur menjadi sepuluh tahun. Hal tersebut menurut dia masih layak diperdebatkan lebih lanjut dari sisi teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sistem birokrasi. Arcandra berharap, melalui pertemuan tiga hari ini seluruh stakeholder bisa membahas secara menyeluruh masalah yang dialami, termasuk dorongan sinergi TNI-Polri agar Indonesia bisa memaksimalkan pengelolaan energi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ESDM ini, didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi, menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah, yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018. Di hari kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti turut hadir menjadi pembicara pada Security Summit 2018. Pada kesempatan ini juga digunakan penantanganan MoU antara Menteri Susi dengan Kepala SKK MIGAS Amien Sunaryadi terkait kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang telah tak dipakai.(DAI) [caption id="attachment_8920" align="aligncenter" width="2400"] Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar (tengah), didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi (kiri), menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah (kanan), yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018.[/caption] abc
Galeri, Insa Insight

FDG KEANGGOTAAN INDONESIA DI IMO

[caption id="attachment_8908" align="aligncenter" width="1280"] Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Budhi Halim (ketiga kanan) berserta jajarannya mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Keanggotaan Indonesia di International Maritime Organization (IMO) yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Jumat (19/10/2018).[/caption]      abc
Galeri, Insa Insight

INSA MENJADI NARASUMBER DI ACARA SHIPPING ONE ON ONE MEETING FORUM

[caption id="attachment_8901" align="aligncenter" width="2400"] Wakil Ketua Umum III Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Darmansyah Tanamas menjadi narasumber di acara Bisnis Forum "Shipping line One on One Meeting" di Hotel All Season, Jakarta, Jumat (19/10/2018).[/caption]   [caption id="attachment_8902" align="aligncenter" width="2400"] Kepala BPKS, Agus Salim (kanan) memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Darmansyah Tanamas (kiri).[/caption]   [caption id="attachment_8903" align="aligncenter" width="2400"] Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) ini bertujuan untuk memasarkan Sabang sebagai pelabuhan termuka di kawasan barat Indonesia melalui forum pertemuan perusahaan pelayaran dan logistik nasional.[/caption]abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA SOROTI PENGENAAN TARIF DI PELABUHAN

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktek internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper. Namun pada praktek di lapangan, operator pelabuhan mengenakannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper. Pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper. “Pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, ini tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan cost lebih besar di awal, padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional,” kata Carmelita. Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang perfomance pelabuhan dan pelayaran. Jika lambatnya produktivitas pelabuhan disebabkan oleh performance operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran, namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran. Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. “Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” pungkasnya. (*)  abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

ASAS CABOTAGE HARUS DIPERTAHANKAN

Adanya usulan untuk membuka kran investasi asing hingga 100 persen pada usaha angkutan multimoda akan menodai kebijakan asas cabotage di sektor angkutan laut nasional. Asas cabotage yang bermakna kedaulatan negara (sovereign the country) telah terbukti sukses dalam menjaga kedaulatan negara pada aspek keamanan dan pertahanan. Armada pelayaran nasional menjadi bagian dari pertahanan negara, yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya. Hal ini seperti amanat Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kebijakan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres No. 05 tahun 2005 dan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Penerapan asas cabotage yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angktuan laut. Pada 2017, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan. Dengan kekuatan armada yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo sekitar 965 juta ton pada 2017 untuk seluruh wilayah Indonesia. Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. Sedikitnya, terdapat 18 cluster bisnis terkait pelayaran nasional yang terdampak positif dari tumbuh kembangnya armada pelayaran nasional, misalnya galangan kapal, asuransi kapal, hingga sektor sekolah SDM pelaut. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, adanya usulan dari pihak-pihak tertentu untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut merupakan sebuah kemunduran dan menodai semangat nasionalisme yang tertuang dalam asas cabotage. “Asas cabotage harus tetap berjalan konsisten, karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek negara. Jadi kalau ada suara atau usulan untuk mengubah DNI di sektor angkutan laut tentunya harus ditolak,” katanya Jumat (5/10/2018). Menurutnya, pasar dalam negeri Indonesia dengan penduduk nomor 4 terbesar memang sangat menggiurkan investor asing, apalagi di saat pasar dunia yang tengah mengalami kelesuan. Untuk itu, pemerintah harus menempatkan safety dan security nasional di atas segalanya termasuk investasi asing. Di sisi lain, pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendorong daya saingnya. Jika DNI pada sektor angkutan laut dibuka hingga 100 persen untuk investasi asing, secara serta merta akan membuat pelayaran nasional akan kembali mengalami kelesuan. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah memberlakukan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. Terlebih kata Budhi, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencita-citakan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Cita-cita itu akan terwujud dengan dukungan industri pelayaran nasional yang kuat dengan konsistensi implementasi kebijakan asas cabotage. “Jadi asas cabotage harus konsisten dijalankan kalau kita mau menuju poros maritim dunia sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Joko Widodo," tegas Budhi. Untuk itu, kebijakan terkait transportasi laut baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengedepankan kebijakan asas cabotage. “Kebijakan asas cabotage merupakan bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage harus dipertahankan demi kepentingan nasional," pungkasnya.(*)abc
Image Sidebar Bottom, Image Sidebar Top

INSA KIRIM KAPAL BANTUAN KE PALU

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) turut berbela sungkawa dan berduka cita atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. Sebagai wujud keprihatinan, INSA akan memberikan bantuan dengan mengirimkan kapal bantuan ke Palu. Adapun kapal bantuan pertama yakni kapal MV Kisik Mas yang berangkat pada Selasa (10/2/2018) sore dari Balikpapan menuju lokasi bencana. Selanjutnya akan disusul beberapa kapal yang berangkat dari berbagai pelabuhan, seperti dari pelabuhan di Surabaya. DPP INSA berharap Palu dan Donggala dapat segera pulih.(*)abc
Ulasan Berita

IMPLEMENTASI DO ONLINE HARUS DIDUKUNG KESIAPAN TERMINAL PETIKEMAS

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) dan anggotanya dari perusahaan pelayaran asing menyambut baik adanya Permenhub No 120 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan. PM tersebut menjadi payung hukum yang jelas terhadap proses transfer data secara elektronik yang selama ini sudah berjalan, antara perusahaan pelayaran aing dengan terminal petikemas selaku mitra usaha dalam kegiatan bongkar muat. Wakil Ketua Umum I DPP INSA Witono Soeprapto mengatakan, transfer data secara elektronik menggunakan pedoman secara universal yang digunakan di seluruh dunia, seperti Codeco, Coari, Coparn dan Coreor. Implementasi penerapan D/O Online dapat bervariasi antara perusahaan pelayaran asing satu dengan yang lainnya, dikarenakan perbedaan sistem yang digunakan dan juga bentuk kerja sama dengan terminal petikemas. “Akan tetapi, pedoman transfer datanya tetap menggunakan kaidah secara universal,” ucap Witono. Witono melanjutkan, implementasi D/O online tidak menggugurkan kewajiban pengguna jasa (importir) terhadap perjanjian bisnis antara importir dengan perusahaan pelayaran asing, seperti halnya pengembalian original bill of lading, pembayaran  freight dan local charges, ataupun persyaratan umum lainnya. Implementasi D/O online juga harus didukung oleh kesiapan terminal petikemas, dan bukan hanya kewajiban semata dari perusahaan pelayaran asing. “INSA sangat mendorong terciptanya iklim persaingan bisnis yang sehat, dimana perusahaan pelayaran asing dituntut untuk menawarkan solusi bisnis secara elektronik yang paling mudah bagi importir, sehingga tercipta efisiensi dalam proses," pungkasnya.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA DORONG SOLUSI ALTERNATIF PENGGANTI JAMINAN PETIKEMAS

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) mendorong adanya solusi alternatif sebagai pengganti jaminan petikemas. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, solusi alternatif yang dimaksud itu berbentuk one time deposit, bank guarantee atau semacam insurance. Pelaksanaan pengganti jaminan petikemas dilakukan dengan skema business to business (B to B). "Kami sangat mendorong munculnya business creativity (kreativitas bisnis) dimana antara pengguna jasa (importir dan agennya) dan perusahaan pelayaran asing untuk saling mencari solusi mengurangi resiko bisnis dengan mencari alternatif lain," katanya, Selasa (2/10/2018). Carmelita mengatakan jaminan petikemas selayaknya tidak dipandang sebagai pencetus penaikan biaya logistik, mengingat jaminan petikemas hanya bersifat sementara dan hanya dipergunakan jika terjadinya biaya kerusakan petikemas. Bahkan, dalam banyak kesempatan jaminan petikemas tidak bisa menutupi biaya yang diakibatkan kerusahakan ataupun kehilangan petikemas. "Yang perlu digaris bawahi, bahwa jaminan petikemas ini tidak dapat dikatakan sebagai faktor pencetus kenaikan biaya logistik, karena sifatnya ini sementara saja." INSA dan anggotanya dari perusahaan pelayaran asing memahami adanya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait jaminan petikemas. Pada tataran implementasi di lapangan, kata Carmelita beberapa perusahaan pelayaran asing juga telah menerapkan zero container deposit sebelum dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Menurut Carmelita, penerapan jaminan petikemas sejauh ini  mengacu kepada business to business agreement, dimana masing-masing perusahaan pelayaran asing memiliki strategi dan resiko bisnis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setelah keluarnya Surat Edaran Dirjen Hubla, semakin banyak perusahaan pelayaran asing yang sudah mengikuti arahan yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut. Jika masih ada yang menerapkan jaminan petikemas, hal itu mengacu kepada Surat Edaran yang berlaku (melalui proses evaluasi). Kelaikan Petikemas Sementara itu, INSA juga mengusulkan agar penertiban kelaikan petikemas dan berat kotor terverifikasi agar mengacu pada kebiasaan yang berlaku secara internasional (best international practice). Inspektur dari pemilik petikemas yang telah memiliki IILC dapat melakukan self assesment pada petikemas yang telah melewati batas waktu berlakunya initial sertifikat dari pabrik dan mencantumkan perubahan tanggal masa berlaku. "Pemeriksaan terhadap kelaikan petikemas, dapat dilakukan secara random dan berkala oleh BU tersertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau Badan Klasifikasi International yang diakui pemerintah." Carmelita melanjutkan, bila ditemukan petikemas yang kondisinya sudah tidak laik dan sertifikatnya sudah melampaui batas waktu, maka petikemas tersebut tidak diizinkan untuk dipakai dan barang yang ada di dalamnya harus dipindahkan ke petikemas lain yang sertifikasinya masih berlaku dengan semua biaya re-working sepenuhnya dibebankan ke operator peti kemas tersebut. "Dengan tidak diizinkannya untuk terus dipakai serta dibebani biaya pengalihan muatan atas pemakaian petikemas yang tidak memenuhi syarat sudah merupakan sanksi yang harus ditanggung oleh pemilik (operator) petikemas, sehingga tidak diperlukan sanksi tambahan yang hanya akan menimbulkan biaya ekstra." Adapun terkait aturan berat kotor terverifikasi, INSA mengusulkan agar petikemas kosong yang dikirim dari DEPO dan akan dimuat ke atas kapal, maka perhitungan berat petikemas kosong yang dimaksud adalah berat yang tertera di CSC plate yang terbitkan produsen dari petikemas dimaksud. "Untuk petikemas isi dengan muatan maka sebelum petikemas isi tersebut dinaikkan ke kapal, dilakukan verifikasi penimbangan di pelabuhan tanpa biaya, sebagai bentuk pelayanan dari pelabuhan petikemas."(*)abc
Galeri, Insa Insight

INDONESIAN-FRANCE WORKSHOP ON GREEN VESSELS

[caption id="attachment_8873" align="aligncenter" width="1280"] Bendahara Umum DPP INSA, Nova Y. Mugijanto sedang memberikan pemaparan mengenai kondisi terkini industri pelayaran nasional di acara Indonesian-French Workshop on Green Vessels bertemakan Greener Vision in Indonesian Vessels Industry yang diselenggarkan oleh Kedutaan Besar Perancis di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 25 September 2018.[/caption] abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA JADI DELEGASI FORUM PERTEMUAN NEGARA PANTAI

DPP Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam Cooperation Forum ke-11 dan Tripartite Technical Expert Group ke-43 pada 24-28 September 2018 di Singapura. Forum ini merupakan pertemuan tiga negara pantai dari Straits of Malacca and Singapore (SOMS) yakni Indonesia, Singapura dan Malayasia. Rangkaian pertemuan terdiri dari Cooperation Forum (CF) ke-11 pada 24-25 September, Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-43 pada 26-27 September, dan Project Coordination Committee (PCC) pada 28 September. Agenda pertemuan tahunan ini digelar dalam rangka meningkatkan kerja sama bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan keberadaan INSA pada forum ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, agar dalam pengambilan keputusan dapat mendukung industri maritim nasional dan dapat memberikan benefit bagi kegiatan maritim antara ketiga negara. “Agar dalam mengambil sikap yang pro terhadap industri maritim nasional, terutama pada kesiapan pengusaha nasional, dan benefitnya pada kegiatan maritim antara ketiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura,” katanya kepada INSA NEWS, Senin (24/09/2018). Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo dalam sambutannya mengatakan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara pantai lainnya dalam menjadikan Selat Malaka dan Selat Singapura lebih aman dan bersih dengan mengenalkan beberapa inisiatif. Beberapa inisiatif itu seperti pemeliharaan dan penggantian sarana bantu navigasi pelayaran dan juga melakukan studi tentang cetak biru keselamatan navigasi dan perlindungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Menurutnya, implementasi Marine Electronic Highway oleh negara pantai sebagai embrio E-Navigasi, perbaikan berkelanjutan atas fasilitas di masing-masing daerah negara pantai, dan berbagai inisiatif lainnya terkait perlindungan lingkungan laut, menunjukkan bahwa negara pantai, dengan dukungan dari para pemangku kepentingan, bekerja bersama untuk memastikan perjalanan yang aman bagi kapal, dan di sisi lain memberikan perhatian bagi perlindungan lingkungan maritim. “Selanjutnya, isu-isu tentang respon polusi dan kesiapsiagaan, pendekatan praktis, gas rumah kaca (GRK) dan pelayaran berkelanjutan, juga menjadi perhatian Indonesia,” kata Agus Purnomo dalam sambutannya yang diterima INSA NEWS. Dalam kesempatan ini, Agus Purnomo juga menyerukan kepada seluruh negara pengguna dan pemangku kepentingan agar tetap memberikan dukungannya kepada mekanisme kerjasama ini dan kepada proyek-proyeknya. Dukungan konkrit akan memperkuat putusan yang telah diambil negara-negara pantai dan menegaskan kembali perlunya kerjasama internasional dalam memastikan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.(*) abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA