Uncategorized

INSA Siap Optimalkan Tol Laut

Jakarta , INSA - Pada 20 Oktober 2014 atau dua tahun silam Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) yang ke-7 menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agenda utama pemerintahan Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi guna wewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dengan melaksanakan program tol laut. Tol laut hingga kini memiliki banyak definisi, salah satunya adalah upaya menghubungkan berbagai wilayah kepulauan di Indonesia yang sebagian besar terpisahkan oleh perairan, agar aktivitas perpindahan penumpang dan barang antara satu wilayah dengan yang lainnya lebih efisien, efektif dan ekonomis melalui transportasi laut. Melalui program tol laut diharapkan disparitas harga kebutuhan pokok antara Indonesia bagian barat dengan wilayah timur dapat dipangkas serta mampu menurunkan biaya logistik nasional yang tinggi sebesar 26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu, bagaimana pelaksanaan program tol laut dalam dua tahun ini? Tol laut merupakan program andalan pemerintah Jokowi – JK. Saat ini, pemerintah telah memiliki enam trayek pelayaran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dengan dana berasal dari subsidi pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, total pagu subsidi tol laut TA. 2016 untuk enam trayek sebesar Rp218,99 miliar. Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Witono Soeprapto mengatakan, tujuan dari tol laut adalah membangun konektivitas antar pulau dengan konsep ship promote the trade dengan harapan tumbuhnya perekonomian. Kalau ekonomi sudah tumbuh, maka dengan sendirinya disparitas harga bisa dikurangi. Namun perlu diingat, sambung Witono, bahwa disparitas harga tidak bisa dipangkas serta merta dengan adanya tol laut. Karena peran pedagang, spekulan, logistik di darat juga ikut andil dalam menentukan harga barang. “Untuk hajat hidup orang banyak seperti bahan Pokok harusnya dibawah pengawasan pemerintah,” ujar Witono. Terkait dengan subdisi tol laut, Witono menilai uang negara yang digelontorkan untuk subsidi tol laut belum optimal untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan timur. Sebab, dari enam trayek tol laut yang disubsidi tersebut hanya beberapa trayek saja yang arus barangnya mencapai lebih dari 50 persen kapasitas kapal. “Subsidi untuk tol laut akan efektif kalau tujuan membangun perekonomian dalam arti arus barang mencapai lebih dari 50 persen kapasitas kapal,” ungkapnya. Dinilai pelaksanaan program tol laut belum optimal, Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi pada enam trayek pelayaran tol laut yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Selain itu, Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 berencana menambah trayek pelayaran tol laut sebanyak 5 trayek. “INSA menyambut baik telah diundang pemerintah untuk berdiskusi menetapkan trayek tambahan di tahun 2017. Kelima trayek akan ditenderkan sehingga INSA bisa ikut berpartisipasi,” tuturnya. 2 Rute Trayek Tol Laut Berubah Setelah dilakukan evaluasi, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengubah dua trayek pelayaran tol laut yaitu trayek T-4 dan trayek T-6. Perubahan trayek pelayaran tol laut ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/4/16/DJPL-2016 tanggal 28 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 108/7/8/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun 2016 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla tersebut, jaringan pelayaran tol laut trayek T-4 yang semula melayani pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP), diubah menjadi Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP). Sedangkan pada trayek T-6 yang semula melayani trayek pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Tarempa-Natuna (PP) diubah menjadi Pontianak-Natuna-Tarempa (PP). Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono mengatakan, evaluasi terhadap enam trayek pelayaran tol laut yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir ini, selain untuk efisiensi dan efektivitas kelancaran pelaksanaan program tol laut juga dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. “Dengan berubahnya kedua trayek pelayaran tol laut tersebut, maka Pelabuhan Tanjung Priok yang semula menjadi pangkalan kapal tol laut, ke depan tidak lagi menjadi pelabuhan singgah kapal laut,” kata Tonny. Dikatakan Tonny, hal ini diharapkan akan mengurangi waktu berlayar kapal tol laut, sehingga akan mempercepat pendistribusian barang menuju ke wilayah-wilayah yang masih terpencil dan belum berkembang. Berikut adalah enam jaringan trayek tol laut Tahun Anggaran 2016 : 1) Trayek T-1 melayani trayek Pelabuhan Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Fak-Fak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fak-Fak-Namlea-Wanci-Tanjung Perak, 2) Trayek T-2 melayani trayek Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke- Dobo-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak, 3) Trayek T-3 melayani trayek Tanjung Perak- Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Tanjung-Perak, 4) Trayek T-4 melayani trayek Makasar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manikwari-Makassar, 5) Trayek T-5 melayani trayek Makassar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate-Tobelo-Morotai-Lirung-Tahuna-Makassar, 6) Trayek T-6 melayani trayek Pontianak-Tarempa-Natuna-tarempa-Pontianak. abc
Domestic

Sepakat Pungli Harus Habis

Jakarta, INSA - Permasalahan pengutan liar (pungli) telah menjamur dalam sektor pelayanan publik. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perwujudan peran negara dalam melayani rakyatnya, malah merusak citra negara di mata masyarakat akibat praktik pungli. Upaya pemberantasan pungli terus digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi, masih saja ada oknum-oknum nakal yang berani melegalkan praktik pungli. Terbukti, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh kepolisian di Kementerian Perhubungan berhasil mengamankan sejumlah oknum yang diduga melakukan praktik pungli di instansi tersebut. Biaya tidak resmi ini diduga untuk memuluskan penerbitan buku pelaut atau seaferer identity document (SID). Awalnya, OTT ini dilakukan di lantai 6 Kemenhub yang merupakan Unit Pelayanan Satu Atap Terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dari tempat itu, polisi mengamankan enam orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja harian lepas, dan pihak swasta. Dari tangan mereka, polisi menyita uang yang diduga hasil pungli sebesar Rp 34 juta. Kemudian polisi menyasar ke lantai 12 karena kemungkinan ada aliran dana yang berasal dari lantai 6 mengalir ke lantai 12, tempat Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubdit Perkapalan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di lokasi ini polisi menyita uang sebesar Rp61 juta dan tabungan senilai Rp1 miliar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perizinan. Dari laporan tersebut, lalu berkembang dengan munculnya fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi OTT di unit perizinan. "Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku," tegasnya. Menhub Budi menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN disemua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mendukung penuh upaya Menhub Budi memberantas pungli di lingkungan Kemenhub. Pasalnya, pungli sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha. "Kami mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas seluruh jenis pungli yang dapat memberatkan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya," tegas Carmelita. Menurut Carmelita, langkah Kemenhub menerapkan sistem online untuk perizinan di setiap direktorat adalah salah satu upaya untuk menghilangkan praktik pungli. Hanya saja, lanjut Carmelita, sistem online ini perlu dipastikan sudah berjalan dengan baik dan benar-benar diaplikasikan, sehingga memudahkan dalam proses pelayanan. "Kami juga menilai sistem online yang dibangun di Kementerian Perhubungan sudah tepat," pungkasnya.abc
Uncategorized

Diprediksi, Pelayaran Nasional Belum Berkilau

menghadapi tantangan yang sangat berat akibat krisis ekonomi global dan turunnya harga minyak dunia. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam dua hingga tiga tahun kedepan. Presiden Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk (HITS) Theo Lekatompessy memproyeksikan industri pelayaran nasional dalam beberapa tahun kedepan belum mampu menunjukkan kilaunya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya pergeseran kultur dan teknologi, dimana pemilik barang menginginkan barangnya tiba di pasar dengan waktu yang singkat. Artinya, pemilik barang akan memilih menggunakan pesawat ketimbang menggunakan kapal laut untuk mendistribusikan produknya. "Kedepannya, 2 – 3 tahun tidak terlalu berkilau, hanya sektor tertentu saja. Bisa saja kapal Ro-Ro yang berkilau karena melayani antar pulau," ujar Theo. Faktor lainnya adalah peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah yang kurang mendukung industri pelayaran nasional. Misalnya, peraturan pemerintah melarang ekspor produk minerba mentah yang menyebabkan banyaknya perusahaan tambang yang harus gulung tikar sehingga berdampak kepada menurunnya kegiatan angkutan barang tambang dengan moda transportasi laut. Aktivitas perdagangan nasional yang saat ini cenderung lebih banyak kepada kegiatan impor semakin menambah beban pelayaran nasional, terutama di angkutan kontainer.     Menurut Theo, seharusnya dalam kondisi seperti ini pemerintah segera menerapkan beyond cabotage untuk meningkatkan pangsa muatan luar negeri pelayaran nasional sehingga devisa negara tidak lari ke luar negeri. "Kalau mau berkembang harus ada beyond cabotege. Kalau mau tahan napas seperti sekarang, ya pertahankan yang ada sekarang," ungkapnya.  Selain beyond cabotage, kata Theo, pelayaran nasional juga perlu mendapat dukungan dari sektor perbankan nasional dengan memberikan bunga rendah untuk pembiayaan kapal. "Kondisi seperti ini yang terbagus adalah kalau mau beli kapal lebih baik kecil aman, daripada besar keropos. Jadi memang kalau mau merelakan industri (pelayaran) berkembang ya dengan beyond cabotage," tuturnya. Program Pemerintah Program pemerintah di bidang maritim dan kelistrikan menciptakan peluang bisnis bagi HITS. Untuk di bidang maritim, perseroan ikut mendukung program tol laut dengan menyediakan layanan kapal tunda dan kapal pengerukan pasir di pelabuhan. Menurutnya,aktivitas perdagangan yang saat ini lebih banyak pada kegiatan impor ikut mempengaruhi aktivitas di pelabuhan yang diramaikan oleh kapal-kapal impor. Ketika kapal-kapal impor itu masuk ke pelabuhan maka membutuhkan jasa kapal tandu. Sedangkan pada program pemerintah pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw), perseroan melakukan kerjasama dengan Pelindo Energi Listrik (PEL) yang merupakan perusahaan patungan PT Pelindo III dan PT PLN untuk menyuplai kapal LNG untuk power plant di Benoa, Bali. “Kita sudah jalanin untuk Bali, kemudian Pomala dan Gorontalo. Pomala buyernya PLN dan PGN, sedangkan di Gorontalo, PLN saja,” pungkasnya. abc
Around The Globe

Kapal Dibawah 500 GT Masih Dilarang Berlayar ke Filipina

Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beberapa waktu yang lalu mengeluarkan telegram pelarangan pemberian Surat Izin Berlayar (SPB) kepada kapal- kapal Indonesia yang akan berlayar ke Filipina terkait adanya kejadian pembajakan kapal berbendera Indonesia di perairan Filipina. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya untuk memberikan kepastian keamanan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke Filipina dengan melakukan koordinasi dengan otoritas dan Pemerintah Filipina. Akhirnya, pada tanggal 26 Oktober 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengeluarkan surat dengan Nomor B-159/MENKO/POLHUKAM/De-IV/HN.02.1/10/2016 perihal Pencabutan Morotarium bagi Kapal-kapal Berbendera Indonesia yang Berlayar dengan Jalur Pelayaran Indonesia-Filipina. Dalam surat Menko Polhukam yang ditujukan untuk Menteri Perhubungan dimaksud disebutkan bahwa dikarenakan banyaknya masukan terhadap penerapan kebijakan moratorium terhadap kapal-kapal pengangkut batubara ke Filipina maka diperlukan langkah revisi secara tepat. Selanjutnya, Duta Besar RI KBRI Filipina, Ketua Umum DPP INSA, Direktur Utama PT. Pelindo IV (Persero), dan Staf Khusus Menko Maritim menyampaikan masukan bahwa penerapan moratorium terhadap moda transportasi laut berbendera Indonesia sangat merugikan kepentingan Indonesia yaitu berhentinya moda transportasi laut berbendera Indonesia yang berlayar menuju Filipina, dan komoditas ekspor Indonesia lainnya ke Filipina menjadi lebih mahal karena harus melalui negara lain. Untuk itu, guna mencegah kerugian semakin besar yang dialami moda transportasi laut berbendera Indonesia yang belayar menuju Filipina, maka Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mencabut moratorium terhadap kapal-kapal besar dan kapal lainnya yang melewati rute aman serta tetap memberlakukan moratorium terhadap kapal-kapal kecil/tugboat pembawa batubara yang melewati rute rawan pembajakan sampai dengan adanya perjanjian kerjasama tentang pemberlakuan Sea Corridor dan Sea Marshall. Atas dasar itulah, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Telegram Nomor 183/X/DN-16 tanggal 28 Oktober 2016 yang berisi Pelarangan Kapal-kapal Melakukan Pelayaran ke Filipina dengan Ukuran di Bawah 500 GT yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepala Kantor Pelabuhan Batam, para Kepala Distrik Navigasi, para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), dan para Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Dalam telegram tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM, menginstruksikan kepada Syahbandar  untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi semua kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar menuju Filipina dengan ukuran kapal di bawah 500 GT. “Selain itu, Syahbandar juga dilarang untuk menerbitkan SPB bagi tugboat yang menggandeng tongkang berlayar menuju Filipina,” jelas Tonny Budiono. “Dengan terbitnya Telegram ini, maka Kapal di atas 500GT dapat berlayar ke Filipina namun mengikuti alur pelayaran yang direkomendasikan dengan menghindari daerah konflik atau perairan Selatan Filipina dan Perairan Malaysia Timur,” tegas Dirjen Hubla. Dikeluarkannya instruksi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran yang merupakan tanggungjawab bersama dan memperhatikan kepentingan perekonomian Indonesia. “Untuk itu, seluruh pihak harus saling bahu-membahu mewujudkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan bersama dan memperhatikan telegram atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah“, ungkap Tonny Budiono.abc
Around The Globe

INSA Bekerja Sama dengan Mare Forum Gelar Forum Diskusi Tentang Shipping Industry di Indonesia dan Global

Jakarta, INSA - Untuk kedelapan kalinya,  Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyelenggarakan seminar bersama dengan Mare Forum di Hotel DoubleTree pada Rabu 23 November 2016. Mare Forum adalah penyelenggaraan konfrensi internasional di bidang maritim yang membicarakan perkembangan maritim dunia dan negara-negara bersangkutan di mana konfrensi itu diselenggarakan. Konfrensi yang kali ini bertema "Building Maritime Power" dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang maritim, yakni shipping finance, ship owner, lembaga riset, galangan, klasifikasi dan para analisis baik internasional maupun nasional. Penyelenggaraan konfrensi dengan tema "Building Maritime Power" dirasa tepat dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar membangun ekonomi maritim bersama infrastrukturnya. Dalam kata sambutannya, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyampaikan apresiasinya terhadap seminar dan kepedulian dunia internasional mengenai pengembangan maritim di Indonesia. Salah satu topik menarik yang dia bahas adalah akan kemana shipping industry di Indonesia dan global internasional mengarah.  Dibahas di dalamnya membicarakan market commodity ke depan. "Hal ini cukup menarik di tengah terpuruknya shipping industry internasional akibat global resesi ekonomi," ujarnya. Dia juga membahas, pada kalangan perbankan perlu membuat suatu analisa akan kemana dana akan diinvestasikan untuk dunia maritim dan masa depan tren serta inovasi perkapalan. "Apakah energi LNG bisa diterapkan di perkapalan Indonesia?" Hal menarik lainnya dalam konfrensi ini terkait masa depan kepariwisataan maritim di Indonesia.  Kehadiran Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam forum ini memaparkan mengenai potensi kepariwisataan di bidang maritim yang sedang digalakkan di Indonesia sebagai bagian dari poros maritim. Infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana bagi kapal pesiar asing yang mendatangi segenap pelosok daerah di Indonesia perlu dibangun dengan standar internasional untuk menarik wisatawan. Hasil diskusi ini diharapkan akan membantu Indonesia dalam membangun ekonomi maritim dengan segenap tantangannya. abc
Around The Globe

Partisipasi INSA dalam Seminar Indonesian Council World Affair

Jakarta, INSA - Indonesian Council World Affair (ICWA) melaksanakan seminar dengan topik "Prospect on Maritime Governance and Cooperation between Indonesia and Taiwan" yang bertempat di JS Luwansa Hotel & Convention Center Jakarta, 6 September 2016. Indonesian Council World Affair (ICWA) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh para mantan Duta Besar Indonesia diantaranya Ali Alatas dan mantan Menteri Pariwisata Joop Ave di tahun 1997. Bekerjasama dengan Taiwan Economic and Trade Office (TETO), seminar ini menampilkan pembicara-pembicara dari Indoneisa dan Taiwan. Industri maritim Indonesia diwakili oleh beberapa pembicara diantaranya adalah Budhi Halim Sekretaris Umum DPP INSA (Indonesian National Shipowners' Association), Dr Ir Safri Burhanuddin DEA Deputy Menko Maritim, Yugi Prayitno Wakil ketua Kadin divisi Kelautan dan Nelayan. Budhi Halim mengatakan, sebagai negara kepulauan yang dua pertiga areanya terdiri dari lautan, maka transportasi laut merupakan angkutan utama untuk menunjang kegiatan logistik nasional. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis harus segera dilakukan untuk memajukan ekonomi Indonesia yang masih 82 persen berpusat di pulau Jawa dan Sumatera. "Sesuai harapan ICWA, kami dari INSA bisa memberikan informasi mengenai National Shipping And Its Challenges. INSA mengacu pada pesan Presiden Jokowi bahwa kita harus bekerja keras untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, dan harus bisa berperan aktif dalam memajukan ekonomi di Indonesia bagian timur," kata Budhi Halim dalam pidatonya. Budhi Halim menjelaskan, bahwa sekiranya terdapat 3 peluang besar untuk investasi bagi kerjasama antara Indonesia dan Taiwan. Pertama, pembangunan industri masyarakat lokal di Indonesia Timur agar ada angkutan balik. Kedua, perbaikan fasilitas galangan baik untuk perbaikan maupun bangunan baru. Ketiga, pembangunan pelabuhan yang multi moda INSA menawarkan, sambung Budhi Halim, untuk membangun kerjasama kepemilikan kapal untuk menunjang program Tol Laut untuk dalam negeri dan Beyond Cabotage untuk angkutan ke Luar Negeri.(Sumber: emaritim.com)abc
Around The Globe

Hanjin Tumbang, Ditjen Hubla Bentuk Tim Terpadu

Jakarta, INSA- Tidak beroperasinya perusahaan pelayaran kargo terbesar asal Korea Selatan Hanjin Shipping Co., tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku logistik di dunia khususnya di Indonesia.  Di Indonesia, Hanjin yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar ketujuh di dunia, dipastikan memiliki mitra usaha di Indonesia yang berperan dalam membantu kelancaran pengiriman kargo internasional. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melihat dengan jelas bahwa dengan tidak beroperasinya Hanjin akan berdampak terhadap pelayanan kargo dan kontainer di pelabuhan di Indonesia juga bisnis pelayarannya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM menyatakan bahwa akibat tidak beroperasinya Hanjin Shipping karena masalah finansial tentunya banyak  kapal-kapal kontainer milik perusahaan Hanjin yang ditolak berlabuh/sandar oleh sejumlah Otoritas Pelabuhan karena khawatir jasa layanan kepelabuhanan tidak dibayar. "Dampak yang ditimbulkan dengan tidak beroperasinya perusahaan pelayaran terbesar Hanjin tersebut diantaranya telah terjadi penumpukan kontainer Hanjin di terminal petikemas yang akan menghambat kelancaran di pelabuhan," ujar Tonny dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (15/9/2016). Selain adanya penumpukan barang atau kontainer yang tertahan di sejumlah pelabuhan utama di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya, dampak lain yang dipastikan akan timbul adalah adanya keterlambatan pengiriman logistik baik untuk ekspor maupun impor. Dalam hal ini, kekhawatiran para pengusaha karena akan adanya double cost yang memberatkan mereka tentunya merupakan salah satu alasan penyebab kontainer-kontainer tersebut belum keluar dari pelabuhan. Selain itu, efek dari permasalahan finansial pihak pelayaran Hanjin juga menjadi unsur penting dalam asuransi karena dapat dipastikan kapal-kapal milik Hanjin akan berhenti beroperasi dimana pun berada. Perusahaan pelayaran dirugikan karena tidak beroperasinya Hanjin Shipping begitu juga agen umum kapal Hanjin di Indonesia yaitu PT. Bumi Laut Shipping Co. yang tentu saja ikut mengalami kerugian. Melihat kondisi tersebut dan dampak yang diperkirakan akan terjadi karena tidak beroperasinya Hanjin Shipping dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengambil langkah efektif dengan  membentuk Tim Terpadu untuk penyelesaian penanganan kontainer barang ekspor impor di pelabuhan. "Tim ini beranggotakan Instansi Pemerintah terkait seperti Otoritas Pelabuhan, Operator Pelabuhan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Perusahaan Pelayaran, Pemilik Barang serta pihak Hanjin Shipping Co.Ltd. dengan tugas utama untuk mencarikan solusi bagi para pelaku bisnis pelayaran yang terkait dengan berhenti beroperasinya Hanjin Shipping," jelasnya. Tim ini nantinya akan memformulasikan skema penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan dengan tidak beroperasinya Hanjin Shipping. Selain itu, tim ini akan menjadi sarana mediasi bagi para pemilik barang, perusahaan pelayaran dan agen umum kapal PT. Bumi Laut Shipping Co. "Pemerintah selalu siap dan hadir untuk menjadi mediator penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat tidak beroperasinya Hanjin Shipping agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan tidak meluas yang pada akhirnya dapat mengganggu rantai logistik dan perekonomian di Indonesia," pungkasnya.abc
Around The Globe

Partisipasi INSA dalam Sidang IMO 2016

Jakarta, INSA - Sidang International Maritime Organization (IMO) yang berlangsung di London Inggris dari 24-28 Oktober 2016 Marine Environment Protection Committee (MEPC) - 70th Session memasuki masa penting untuk delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio. Dalam wawancara via elektronik salah satu delegasi Indonesia Capt.Yan Petman M.Mar yang datang mewakili DPP INSA bersama Nova Y Mugiyanto mengatakan bahwa delegasi Indonesia beberapa kali melakukan intervensi terkait dengan rencana pemberlakuan Ballast Water Management yang akan di implementasikan mulai 8 September 2017. "Hal hal yang masih menjadi perdebatan diharapkan akan bisa di finalisasi kali ini, sehingga masa transisi untuk memberlakukan ini bisa menjadi mudah. Juga mengenai pembebasan dan pengecualian dari konvensi ini," kata Yan. Indonesia pada prinsipnya mendukung semangat dunia internasional untuk menjamin terciptanya kelestarian lingkungan laut yang ramah lingkungan sehingga pembangunan dalam domain kemaritiman khususnya dalam bidang pelayaran sesuai dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan. "Sebagai negara kelautan terbesar di dunia, kita terus bekerja dan berjuang menguatkan peranan diplomasi maritim Indonesia di dunia internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional bangsa," ujarnya. Sementara, ketua IMO Kim Tac Lim dalam sambutannya mengatakan, sidang MEPC 70 ini terdapat sejumlah 167 dokumen yang mencakup 18 agenda pembahasan, serta juga akan dibahas hal – hal yang masih belum selesai dibahas pada pembahasan sebelumnya. Dengan tema IMO tahun ini "Shipping Indespensable to the world" IMO dituntut untuk tergabung dalam sebuah skema terkoneksi akan penataan laut secara global (Global Ocean Governance). Pada hari pertama persidangan (24/10) delegasi Indonesia membacakan dokumen submisinya (MEPC 70/6/3) terkait "Comments on document MEPC 70/6 regarding draft amendments to 2012 Guidelines for the Development of a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) (MEPC.213 (63))". Dalam hal ini Indonesia mendapat dukungan atas submisinya dari beberapa negara seperti: Turki, India, Prancis, Belanda, Marshall Island dan Inggris. (sumber: emaritim.com)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA